Lakukan Study Visit ke BKF, Mahasiswa UPN Veteran Jakarta Belajar Peran Indonesia dalam Kerja Sama Keuangan Internasional


Jakarta, (5/3): Semangat untuk mengedukasi publik tentang kebijakan fiskal tidak henti-hentinya dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal. Mengawali bulan Maret tahun 2019, BKF kembali menggelar sosialisasi kebijakan fiskal kepada mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Sosialisasi yang diikuti oleh Mahasiswa Fakultas Ekonomi semester dua dan empat ini mengangkat tema kerja sama keuangan internasional.  Dalam kesempatan kali ini, Evan Oktavianus, Kepala Subbidang Forum Keuangan ASEAN, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB) dan Irwan Dharmawan Kepala Subbidang Sektor Kehutanan dan Perubahan Lahan, Pusat kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) membagi pengetahuan dan pengalaman mereka bekerja sama dengan lembaga internasional dan negara lain dalam menyusun kebijakan yang dapat berimplikasi kepada kesejahteraan pada satu negara maupun negara – negara yang tergabung dalam satu kawasan (regional).

Dalam konteks kerja sama ekonomi dan keuangan internasional, Indonesia telah bergabung di berbagai forum dan lembaga internasional, salah satunya ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Di tahun 2007, telah disusun blueprint untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN untuk tahun 2015 yang memiliki 4 pilar, yaitu menjadi pasar tunggal dan basis produksi internasional, kawasan berdaya saing ekonomi yang tinggi, kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dan terintegrasi dengan ekonomi global. Dengan 4 pilar tersebut, diharapkan dapat menghilangkan berbagai hambatan antarnegara di ASEAN dalam menjalankan kegiatan ekonomi di kawasan tersebut.

Lebih lanjut, dalam cakupan MEA, Kementerian Keuangan bertugas melakukan kerja sama keuangan dengan negara ASEAN lain yaitu integrasi, stabilisasi, dan peningkatan inklusivitas keuangan. Stabilisasi berarti, negara – negara ASEAN sepakat untuk memastikan kondisi sektor keuangan tiap negara aman, sehingga dapat mencegah terjadinya krisis keuangan di kawasan tersebut.

Sementara inklusivitas keuangan dilakukan agar akses masyarakat suatu negara ke lembaga perbankan meningkat dengan cara bertukar pandangan dan pengalaman dari negara-negara yang tingkat inklusi keuangannya sudah tinggi. Sedangkan integrasi bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar lembaga – lembaga keuangan di kawasan agar mempermudah masyarakat ASEAN dalam meggunakan layanan - layanan keuangan tersebut.

Selain tergabung dalam MEA, Indonesia juga turut aktif dalam kerja sama internasional untuk perubahan iklim. Seperti yang telah diketahui, saat ini perubahan iklim sudah dapat dirasakan dampaknya tidak hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh negara di dunia. Oleh karena itu, isu perubahan iklim menjadi salah satu isu yang penting ditindaklanjuti lebih dalam pada tataran global.

Irwan Dharmawan menyampaikan dalam mengatasi isu perubahan iklim, Indonesia berkomitmen akan menurunkan gas emisi yang dihasilkan Indonesia sebesar 29% di tahun 2030. Berbagai cara pun telah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya dengan budget tagging atau penandaan anggaran untuk program atau proyek perubahan iklim.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong penggunaan bahan bakar dengan menggunakan energy terbarukan yang lebih ramah lingkungan.

Pemerintah juga berupaya meningkatkan investasi untuk pembiayaan program perubahan iklim yang membutuhkan dana cukup besar, seperti dengan mengeluarkan green sukuk dan green bond, meningkatkan akses ke lembaga pembiayaan internasional, dan memberikan insentif bagi investor yang berminat pada proyek adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. (is/atsw)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 24/MK.10/2019,   USD : 14,467.00    AUD : 9,986.60    GBP : 18,464.66    SGD : 10,527.61    JPY : 13,157.31    EUR : 16,163.37    CNY : 2,087.00