Kunjungan IAIN Metro Lampung ke Badan Kebijakan Fiskal


Jakarta, (21/3): Indonesia di tahun 2045 memiliki visi untuk menjadi negara maju. Namun demikian, untuk mencapai hal tersebut, banyak prasyarat yang harus dipenuhi. Irma Marlina, Kepala Subbidang Belanja Bantuan Sosial, Pusat Kebijakan APBN, dalam kunjungan IAIN Metro Lampung ke Badan Kebijakan Fiskal, mengatakan salah satu prasyaratnya ialah sumber daya manusia. Ia mengungkapkan, jika ingin menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-5 di dunia, maka Indonesia harus memiliki sdm yang berkualitas dan mampu bersaing dengan negara lain. 

Dengan kondisi bonus demografi yang saat ini terjadi di Indonesia, pemerintah harus dapat melihat peluang tersebut dan mengoptimalkannya. Oleh karena itu, anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia yang lebih berkualitas terus mengalami peningkatan, termasuk di dalamnya perlindungan sosial.

Lebih lanjut Irma menerangkan perlindungan sosial meliputi jaminan sosial, bantuan sosial dan jaring pengaman sosial. Program – program perlindungan sosial yang cukup berhasil dilakukan oleh pemerintah antara lain program keluarga harapan dan program Indonesia pintar. Tercatat, kedua program tersebut menjadi yang paling efektif untuk menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Namun, meski angka kemiskinan dan ketimpangan mengalami penurunan, sayangnya tidak diikuti dengan peningkatan indeks pembangunan manusia yang cenderung melambat jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Vietnam.

Irma mengakui, masih banyak tantangan yang dihadapi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan Indonesia melalui anggaran perlindungan sosial. Namun demikian, lanjutnya, persoalan kesejahteraan tidak hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali mahasiswa. Oleh karena itu, dalam kesempatan tersebut, Irma mengajak para mahasiswa untuk dapat berkontribusi dalam rangka peningkatkan kesejahteraan dengan belajar dan berkarya serta menjaga kesehatan untuk meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya akan membantu pembangunan Indonesia.

Selain sdm yang berkualitas, prasyarat lain untuk menjadikan Indonesia negara maju yaitu sumber daya ekonomi dan keuangan. APBN yang sehat merupakan salah satu kuncinya. Tak hanya APBN, kondisi sektor keuangan Indonesia pun harus mumpuni agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.

Mochamad Imron, Kepala Subbidang Kebijakan Pasar Modal dan Pasar Komoditas Syariah, PKSK, dalam kesempatan yang sama menyampaikan, saat ini pemerintah juga tengah fokus untuk terus melakukan pendalaman di sektor keuangan dengan mengembangkan keuangan syariah.

Berbagai cara telah ditempuh dalam rangka percepatan dan pengembangan keuangan syariah, antara lain membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah, regulasi dan diversifikasi instrumen surat berharga syariah negara seperti green sukuk dan sukuk dana haji Indonesia.

Diharapkan dengan berkembangnya sektor keuangan baik konvensional maupun syariah, kesejahteraan ekonomi kelak tidak hanya dinikmati segelintir orang tetapi seluruh rakyat Indonesia. (is/cs)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 36/MK.10/2019,   USD : 14,253.00    AUD : 9,661.25    GBP : 17,251.26    SGD : 10,303.32    JPY : 13,448.26    EUR : 15,959.94    CNY : 2,012.66