Indonesia-Australia HLPD 2019 Hadirkan Mantan Wapres Boediono


Jakarta, (29/4); Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan pada hari Senin (29/4) menyelenggarakan Indonesia-Australia High Level Policy Dialogue (HLPD) tahun 2019 di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan. HLPD yang merupakan kerja sama Kementerian Keuangan dengan pemerintah Australia dan Australia National University (ANU) ini mengangkat tema  “demographic change, economic transformation and the fiscal implications”.

HLPD diawali dengan welcoming speech oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Duta Besar Australia untuk Indonesia Gary Quinlan. Kedua host tersebut saling menyampaikan apresiasi dan berharap agar hubungan kerja sama kedua negara dapat terus terjalin dengan baik.

Pada tahun ini, HLPD berkesempatan menghadirkan Prof. Dr. Boediono, Wakil Presiden RI periode tahun 2009 – 2014 untuk menyampaikan pidato kunci. Prof. Boediono menyampaikan pandangannya tentang policy making selama dua dasawarsa di Indonesia. Menurutnya, salah satu masalah dalam demografi dan pembangunan adalah “perangkap” penduduk yang menua tetapi belum pada level pembangunan yang tinggi. “Selama 10-15 tahun ke depan ada risiko globalisasi, bukan hanya struktur umur, tetapi juga struktur produktivitas. Mereka yang mempunyai skill tinggi akan tergoda untuk pindah kepada negara yang lebih bagus prospeknya. Mereka yang skill-nya tinggi bisa pindah kemana saja”, ungkap Prof. Boediono.

Untuk mengatasi hal tersebut, Prof. Boediono menyampaikan agar dapat fokus pada masalah yang dihadapi yakni produktivitas. Ia menyarankan agar pemerintah mendorong produktivitas nasional secepat mungkin sebelum masuk “perangkap” tadi. “Produktivitas sumbernya adalah dari peningkatan kapasitas produksi nasional, yakni besaran total dari semua faktor yang memberikan kemampuan produktif (capital), yaitu: 1. Phisycal capital (mesin, infrastuktur); 2. Human capital (SDM); 3. Natural capital (SDA); 4. Social capital (institusi)”, jelas sang professor.

Selain itu, Prof. Boediono juga mengingatkan agar tetap fokus pada 3 hal kunci keberhasilan untuk dilakukan secara serius dan berkesinambungan, yakni: 1. Pendidikan; 2. Birokrasi, dan; 3. Infrastruktur.

HLPD tahun 2019 membagi sesi diskusi ke dalam 3 sesi.  Sesi pertama “Overview of Demographic and Economic Transformation” dipandu oleh Hal Hill (Australian National University). Sesi ini menghadirkan 3 pembicara kompeten dengan tema masing-masing, yakni: 1. Peter McDonald (University of Melbourne) – Indonesia’s Future Demography; 2. Sri Moertiningsih Adioetomo (Universitas Indonesia) – Indonesian Demographic Transition, dan; 3. Daniel Suryadarma (SMERU) –The Current Education System in Indonesia.

Sesi kedua dengan tema Indonesia’s Productivity and its Challenges juga menghadirkan 3 pembicara kompeten, yakni: 1. Dionisius Narjoko (ERIA) – Indonesian Productivity; 2. Chris Manning (Australian National University) – Employment Challenges: the Old and the New, dan; 3. Asep Suryahadi (SMERU) –Structural Transformation and the Release of Labor from Agriculture. Sesi ini dipandu oleh Arianto Patunru dari Australian National University.

Pada sesi terakhir bertemakan Fiscal implications and best responses, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara berkesempatan menjadi pembicara dengan mengangkat topik The Effectiveness of Social Assistance Spending for The Poor in Indonesia. Suahasil menyampaikan bahwa selama ini pemerintah telah menjalankan program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Rastra/BNPT, dan Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN). Menurut Suahasil,  PKH dan PIP dianggap sebagai program paling efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan karena persyaratan dalam skema. Sedangkan Rastra / BPNT dianggap progresif. “Pemerintah akan terus memperkuat kebijakan untuk meningkatkan efektivitas program bantuan sosial,” ujar Suahasil.

Selain Suahasil Nazara, sesi ketiga yang dipandu oleh Hidayat Amir (Kepala Pusat Kebijakan APBN, BKF) ini juga menghadirkan Riyana Miranti (University of Canberra) yang menyampaikan Rethinking retirement age and working longer: Lessons from Australia dan Darren Kennedy (Australian Treasury) yang menyampaikan Fiscal Policy for Pension System in the Eve of Demographic Dividend in Indonesia. (atw/cs)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 42/MK.10/2019,   USD : 14,164.00    AUD : 9,652.48    GBP : 17,341.84    SGD : 10,232.33    JPY : 13,284.56    EUR : 15,608.44    CNY : 1,983.80