Kunjungan Mahasiswa Universitas Padjajaran ke Badan Kebijakan Fiskal


Jakarta, (25/4): Sebagai bentuk komitmen Badan Kebijakan Fiskal (BKF) untuk terus mengedukasi publik tentang kebijakan fiskal dan keuangan, BKF kembali menyelenggarakan sosialisasi kepada akademisi. Kali ini, sosialisasi kebijakan fiskal ditujukan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjajaran, Bandung.

Putri Rizky Yulianti, Kepala Subbidang Lembaga Rating, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, sebagai pembicara pertama menyampaikan perkembangan ekonomi makro dan kinerja APBN 2019. Menurut Putri, di bulan Maret, aktivitas ekonomi mengalami perbaikan. Hal tersebut tercermin dari kinerja perdagangan global dan manufaktur yang mengalami peningkatan. Namun demikian, prospek ekonomi dunia kian penuh tantangan. Beberapa lembaga internasional bahkan mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang turun cukup dalam. Pertumbuhan ekonomi 2019 akan menjadi pertumbuhan yang terendah sejak krisis keuangan global tahun 2008.

Dari sisi domestik, pertumbuhan Indonesia melanjutkan momentum pertumbuhan yang positif. Hal ini terjadi karena kuatnya konsumsi rumah tangga dan terjadinya peningkatan investasi. Perbaikan indikator kesejahteraan terus memperlihatkan progress yang baik, seperti turunnya gini ratio, tingkat kemiskinan, dan pengangguran.

Secara keseluruhan, daya tahan ekonomi Indonesia masih terjaga dalam menghadapi volatilitas global saat ini. Untuk menjaga hal tersebut, pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk tetap melanjutkan pembangunan yang berkesinambungan dan berkualitas, sehingga diharapkan Indonesia dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonominya. Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah antara lain memberikan fasilitas kemudahan investasi dan ekspor.

Fasilitas investasi dan ekspor dapat diberikan melalui instentif fiskal. Purwitohadi, Kepala Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP II, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF, menyampaikan bahwa insentif fiskal diberikan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa insentif fiskal yang ada saat ini antara lain, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan industri, tempat penimbunan berikat, bea masuk ditanggung pemerintah, insentif perpajakan di bidang pertambangan, dan insentif untuk UMKM.

Lebih lanjut, Purwitohadi mengungkapkan untuk menarik investasi, pemerintah akan memberikan tax holiday dan tax allowance. Tax holiday diberikan kepada 18 industri pionir yang memiliki investasi sebesar minimal Rp100 miliar. Nilai investasi Rp100 miliar sampai dengan Rp500 miliar akan mendapatkan PPh bebas 50%, sedangkan nilai investasi yang mencapai lebih dari Rp500 miliar akan mendapat pembebasan PPh sebesar 100%.  Sementara tax allowance diberikan untuk investasi pada sektor prioritas di wilayah tertentu. Fasilitas tax allowance yang diberikan seperti pengurangan penghasilan netto 30% dari jumlah penanaman modal, PPh dividen sebesar 10% atau tariff yang lebih rendah sesuai P3B, penyusutan dan amortisasi dipercepat, serta tambahan kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun. (is/cs)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 32/MK.10/2019,   USD : 14,085.00    AUD : 9,835.27    GBP : 17,641.74    SGD : 10,370.80    JPY : 13,000.74    EUR : 15,847.88    CNY : 2,047.48