Menkeu Sampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2020


Jakarta (20/05) – Siang ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pengantar dan keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2020 di hadapan Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-17 dengan total peserta lebih dari 280 orang.

KEM PPKF tahun 2020 merupakan dokumen yang akan digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2020) sekaligus merupakan awal dari pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pemerintah berniat menjadikan KEM- PPKF tahun 2020 sebagai titik tumpu kebulatan tekad untuk mencapai visi 100 tahun Indonesia merdeka (Visi Indonesia 2045), yaitu menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.

Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan fiskal tahun 2020 mengangkat tema ‘APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia’. Tema ini selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 ‘Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas’.

“Berdasarkan tema kebijakan fiskal tahun 2020, Pemerintah akan menempuh tiga strategi makro fiskal, yakni mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, kebijakan spending better untuk efisiensi belanja dan meningkatkan belanja modal pembentuk aset, serta mengembangkan pembiayaan yang kreatif dan mitigasi risiko untuk mengendalikan liabilitas”, jelas Sri Mulyani.

“Dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kesempatan, dan risiko yang diperkirakan terjadi hingga tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2020 sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 5,3-5,6%; inflasi 2,0-4,0%; tingkat bunga SPN 3 bulan 5,0-5,6%, nilai tukar rupiah Rp14,000-15,000/USD, harga minyak mentah Indonesia USD60-70/barel, lifting minyak bumi 695-840 ribu barel/hari, dan lifting gas bumi 1.191—1.300 ribu barel setara minyak per hari”, tambah Sri Mulyani.

Sebagai tahun pembuka periode pemerintahan baru, kebijakan makro fiskal tahun 2020 disebut sebagai kebijakan fiskal ekspansif yang terarah dan terukur dengan defisit pada level 1,75-1,72% terhadap PDB, keseimbangan primer yang positif, dan rasio utang di kisaran 30% terhadap PDB.

Pemerintah juga melakukan penguatan alokasi anggaran untuk program prioritas yang akan difokuskan pada pembangunan sumber daya manusia, perlindungan sosial yang komprehensif, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas desentralisasi fiskal, dan reformasi institusional yang mendukung akselerasi daya saing dan perbaikan keseimbangan eksternal.

Di sisi lain, pembangunan manusia Indonesia dilakukan dengan peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan sehingga memiliki produktivitas tinggi dan mampu beradaptasi dengan revolusi industri 4.0.

Pada penutupan pidatonya, Sri Mulyani berharap agar seluruh pihak dapat melaksanakan tugas dan amanah seluruh rakyat Indonesia dalam upaya menjalankan roda pembangunan nasional menuju bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.  (fm/is)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 36/MK.10/2019,   USD : 14,253.00    AUD : 9,661.25    GBP : 17,251.26    SGD : 10,303.32    JPY : 13,448.26    EUR : 15,959.94    CNY : 2,012.66