Pemerintah Ambil Kebijakan Insentif Sektor Properti


Jakarta (21/06) - Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta segenap jajaran Eselon I Kementerian Keuangan kembali mengadakan Konferensi Pers bulanan APBNkita. Bertempat di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa kondisi ekonomi makro dan realisasi kinerja APBN hingga akhir Mei 2019 masih cukup baik. Hal ini tidak lepas dari momentum hari besar sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan  penerimaan negara.

“Penerimaan negara tumbuh sebesar 6,2%, dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan tumbuh sebesar 5,7%, PNBP tumbuh 8,6%, juga disertai dengan penyerapan belanja negara yang tumbuh sebesar 9,8%. Realisasi defisit APBN sebesar 0,79% terhadap PDB dan keseimbangan primer yang mencapai negatif Rp0,4 triliun. Saat ini posisi utang juga masih pada level aman di 29,72% dari PDB”, jelas Sri Mulyani.

Dengan membaiknya kondisi di Q-2, diharapkan perekonomian pada triwulan berikutnya dapat lebih membaik. Pemerintah akan terus bersungguh-sungguh dalam mengelola keuangan negara secara hati-hati, terukur, dan transparan untuk menjaga APBN agar tetap kredibel.

Pada konferensi pers kali ini, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara, juga berkesempatan menyampaikan lebih lanjut terkait kebijakan insentif fiskal untuk mendorong investasi di sektor properti. Kebijakan ini dibuat untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah.

“Kebijakan ini berangkat dari latar belakang pertumbuhan sektor properti tahun 2018 sebesar 3,58% dan sejak 2015 selalu lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDB Indonesia. Proporsi real estate terhadap PDB juga berkisar di bawah 3% selama beberapa tahun terakhir”, Suahasil mengawali penjelasannya.

Permintaan pada sektor properti residensial menunjukan pelemahan sehingga pemerintah perlu mendorong investasi dan pertumbuhan sektor properti. Para pengembang kini lebih berminat pada pembangunan rumah mewah karena margin penjualannya dapat mencapai 100% atau lebih (Apersi, 2016).

Oleh karena kondisi tersebut, pemerintah mengambil kebijakan diantaranya: i) Peningkatan batasan tidak kena PPN rumah sederhana sesuai daerahnya; ii) Pembebasan PPN atas rumah/ bangunan korban bencana alam; iii) Peningkatan batasan nilai hunian mewah yang dikenakan PPh dan PPnBM dari Rp5/10 miliar menjadi Rp30 miliar; iv) Penurunan tarif PPh Pasal 22 atas hunian mewah dari tarif 5% menjadi 1%; dan v) Simplifikasi prosedur validasi PPh penjualan tanah/ bangunan dari 15 hari menjadi 3 hari.

“Kebijakan ini diharapkan dapat menaikkan threshold PPN untuk rumah sederhana, peningkatan threshold nilai hunian mewah, serta penurunan Tarif PPh pasal 22 atas hunian mewah yang diharapkan dapat mendorong gairah sektor properti yang mendorong investasi dan konsumsi atas produk properti”, tutup Suahasil. (fm)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 42/MK.10/2019,   USD : 14,164.00    AUD : 9,652.48    GBP : 17,341.84    SGD : 10,232.33    JPY : 13,284.56    EUR : 15,608.44    CNY : 1,983.80