Bertandang ke Riau, Badan Kebijakan Fiskal Ungkap Langkah Pemerintah Hadapi Dinamika Global


Pekanbaru, (2/7): Ketidakpastian global diprediksi akan terus mewarnai perekonomian global hingga tahun 2020. Riznaldi Akbar, Kepala Bidang Pengembangan Model dan Pengolahan Data Makro, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dalam seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK) di Pekanbaru mengatakan bahwa perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat, fluktuasi harga komoditas, moderasi pertumbuhan Tiongkok, dan perubahan iklim merupakan beberapa tantangan ekonomi global yang terus harus diantisipasi oleh Indonesia.

Meskipun volatilitas global yang terjadi saat ini berdampak pada APBN terutama dari sisi penerimaan, mengingat PNBP SDA Indonesia didominasi oleh komoditas, Indonesia masih mampu tumbuh cukup baik dengan rata – rata pertumbuhan mencapai 5%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata – rata pertumbuhan global yang hanya sebesar 3,6% di tahun 2018. 

Pertumbuhan tersebut menurut Riznaldi, salah satunya disebabkan oleh kedisiplinan Indonesia dalam menjaga ketahanan fiskalnya. “Indonesia selalu patuh dalam menjaga aturan fiskal. Defisit dijaga tidak lebih dari 3% dan rasio utang selalu diupayakan di bawah 60%”, ungkap Riznaldi menjelaskan. Selain itu, konsumsi domestik yang menjadi kontributor utama pertumbuhan dengan porsi mencapai 60%, menjadikan Indonesia tetap dapat tumbuh baik di tengah tekanan global. 

Untuk tetap menjaga ketahanan fiskal dan juga mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045, pemerintah telah menyusun dan melakukan berbagai upaya agar hal tersebut tercapai. Dalam APBN 2020 misalnya, kebijakan fiskal diarahkan untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM. Daya saing untuk mendorong produktivitas akan difokuskan pada infrastruktur, sedangkan kualitas SDM difokuskan pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu, pemerintah juga telah dan terus melakukan terobosan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan melalui investasi dan peningkatan produktivitas. Di samping itu, pemerintah akan terus mengurangi defisit neraca transaksi berjalan dan mengembangkan sektor – sektor strategis yang berdampak besar pada perekonomian, seperti manufaktur, hilirisasi, dan teknologi.

Forum Ekonom Kementerian Keuangan merupakan forum kerja sama antara BKF, Sekretariat Jenderal melalui Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mendiseminasikan kebijakan fiskal dan ekonomi terkini kepada pelaku ekonomi, perbankan, akademisi dan juga pemerinta daerah. Selain menghadirkan pembicara dari BKF, dalam kesempatan tersebut juga hadir Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau yang memaparkan perkembangan fiskal di provinsi tersebut serta Ekonom Universitas Riau yang berbicara tentang ekonomi makro di Riau dan keuangan daerahnya. (is/apa)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 36/MK.10/2019,   USD : 14,253.00    AUD : 9,661.25    GBP : 17,251.26    SGD : 10,303.32    JPY : 13,448.26    EUR : 15,959.94    CNY : 2,012.66