Akselarasi Daya Saing, Pemerintah Beri Insentif Pajak untuk Sejumlah Barang Strategis


Solo, (3/10): Ketidakpastian global masih membayangi ekonomi Indonesia saat ini hingga tahun depan. Wawan Juswanto dari Badan Kebijakan Fiskal, dalam Seminar “Peran Insentif Perpajakan untuk Mendorong Investasi di Indonesia” yang diselenggarakan di FEB Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, mengatakan bahwa ketidakpastian global masih terus berlanjut. Ia pun mewanti-wanti agar Indonesia tetap waspada terhadap isu-isu ekonomi global yang berdampak pada Indonesia.

“Ketidakpastian global seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi US, perang dagang US dan Tiongkok yang masih berlanjut, serta kondisi geopolitik harus tetap kita anstisipasi, karena kita pasti akan terpengaruh,” ujar Wawan.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, walau dihadapkan dengan berbagai tantangan global, ekonomi Indonesia tetap dapat tumbuh cukup baik. Pada Q2 tahun 2019, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,05%.

Meskipun pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama, ia meyakinkan bahwa perkembangan ekonomi cukup terjaga dengan sehat. Hal ini terlihat dari indikator kesejahteraan yang membaik, seperti angka kemiskinan dan pengangguran yang menurun.

Pada tahun 2020, lanjutnya, Indonesia akan berusaha menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap berupaya untuk mengakselarasi daya saing melaui inovasi dan penguatan kualitas SDM. Ia pun menerangkan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Pada komponen penerimaan negara misalnya, pemerintah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperbaiki kualitas pelayanan melalui sistem IT dan administrasi perpajakan, mengimplementasikan Automatic Exchange of Information yang telah disepakati dengan lebih dari 150 negara di dunia, serta melakukan esktensifikasi barang kenai cukai dan penyesuaian tariff cukai.

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif perpajakan baik dari PPh, PPN dan lainnya. Pemberian insentif tersebut tentu saja harus mempertimbangkan hal – hal tertentu. Pada insentif PPN misalnya, Joni Kiswanto, Kepala Subbid Fasilitas PPN, Badan Kebijakan Fiskal, menyampaikan bahwa fasilitas PPN yang tidak dipungut atau dibebaskan hanya diberikan untuk tujuan tertentu dan bersifat strategis.

“Untuk apa saja fasilitasnya, misalnya untuk menampung kemungkinan perjanjian dengan negara lain, mendorong peningkatan kesehatan dan pendidikan masyarakat, rumah sangat sederhana, pembangunan strategis dan proyek pemerinah,” jelas Joni. 

Ada pun beberapa barang yang dibebaskan PPN antara lain, barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang perikanan dan kelautan, ternak, bibit, pakan ikan dan ternak, serta listrik yang dayanya kurang dari 6600 VA. Sedangkan barang atau jasa yang tidak dipungut PPN diantaranya alat angkut berupa pesawat, kapal, kereta api beserta jasa perawatan dan perbaikannya.

Terakhir, insentif terbaru yang diberikan  oleh pemerintah yaitu pembebasan PPN untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, asrama pelajar dan mahasiswa, serta rumah boro. Fasilitas ini diberikan agar masyarakat yang berada di lapisan bawah dapat memiliki hunian dengan harga yang terjangkau.

Sri Suranta, dosen dari FEB UNS, dalam kesempatan yang sama mengatakan, pemberian insentif perpajakan oleh pemerintah dalam jangka pendek akan berdampak pada potential loss negara, karena ada potensi penerimaan yang tidak masuk ke kas negara, Namun, ia optimis, dalam jangka panjang akan lebih banyak manfaat yang diperoleh negara atas pemberian insentif tersebut. Namun dengan catatan, evaluasi berkala harus terus dilakukan agar pemberian insentif lebih efektif dan efisien, sehingga pada akhirnya berdampak pada ekonomi Indonesia semakin baik.

Seminar Insentif Perpajakan Untuk Mendorong Investasi di Indonesia merupakan hasil kerjasama dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan dengan FEB Universitas Sebelas Maret. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP I, BKF, Rustam Effendi dan Wakil Dekan I FEB UNS, Izza Mafruhah. (is)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 48/MK.10/2019,   USD : 14,155.00    AUD : 9,639.29    GBP : 18,232.03    SGD : 10,359.06    JPY : 13,028.29    EUR : 15,726.73    CNY : 1,998.97