Pemerintah Indonesia Sambut Baik Tawaran OECD untuk Gabung dalam Jaringan Pembahasan Isu-isu Fiskal Global


Paris, (08/11) – Delegasi Indonesia kembali ditugaskan untuk mengikuti pertemuan Economic Policy Committee (EPC) OECD pada tanggal 6-8 November 2019. Pertemuan yang diselenggarakan di kota kiblat fashion dunia ini dipimpin oleh Adi Budiarso, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal selaku focal point kerjasama Indonesia dan OECD.

Pertemuan EPC merupakan pertemuan satu tingkat di bawah pertemuan menteri di OECD yang dilaksanakan dua kali setahun. EPC diselenggarakan untuk membahas dan menetapkan kebijakan strategis OECD dan pembangunan ekonomi dan sosial di tataran global, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Isu-isu yang dibahas antara lain prospek perekonomian global, risiko terhadap perekonomian global, perpajakan internasional untuk ekonomi digital dan kebijakan perumahan.

Kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan OECD semakin intensif sejak tahun 2007 dimana Indonesia menjadi salah satu negara mitra utama (key partner) OECD bersama dengan Afrika Selatan, Brazil, Cina, dan India. Ikatan antara OECD dan Indonesia dilaksanakan melalui program-program yang tertuang dalam Framework of Cooperation Agreement (2012-2017 dan 2017-2022) dan Joint Work Programme (2015-2016, 2017-2018, dan 2019-2021). Selain itu, Indonesia juga berperan aktif dalam berbagai forum diskusi di OECD.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tumbuh robust, sekitar 5.02 persen di tengah lesunya perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh permintaan domestik yang tetap tinggi dan investasi yang semakin membaik”, jelas Adi.

“Komitmen pemerintah untuk pengembangan sumber daya manusia dalam kurun waktu 5 tahun mendatang ditujukan untuk bisa bersaing dan lebih produktif. Dengan kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang prudent, Indonesia diyakini dapat mencapai visi menjadi negara maju pada perayaan ulang tahun ke-100”, lanjutnya.

Selain mewakili Indonesia di pertemuan EPC, delegasi Kementerian Keuangan juga melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah perwakilan OECD, antara lain perwakilan dari Economic Department, Directorate for Financial and Enterprise Affairs, The Network on Fiscal Relations across Levels of Government, dan Center for Tax Policy and Administration.

“OECD diharapkan dapat terus mendukung reformasi yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, inklusif dan berkelanjutan. Kami juga berharap OECD untuk dapat melihat peluang investasi dan perdagangan Indonesia yang bisa terus dikembangkan untuk menarik investor asing dan domestik, baik struktural maupun institusional di segala sektor, termasuk sistem pensiun”, ungkap Adi pada salah satu pertemuan bilateral.

Terkait kebijakan fiskal, BKF mewakili Kementerian Keuangan juga menyambut baik tawaran OECD untuk bergabung dalam jaringan pembahasan isu-isu fiskal global yang dibangun OECD. Namun dengan terlebih dahulu melakukan pendalaman proposal yang bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat yang akan diterima memadai.

“Kami juga berharap OECD dapat membuat formulasi yang adil untuk sistem perpajakan ekonomi digital yang rencananya akan menjadi kesepakatan multilateral sehingga formula tersebut tidak berpihak pada negara asal (negara-negara maju), namun juga mempertimbangkan pentingnya keberadaan negara pasar dan user”, tutup Adi. (PKPPIM)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 9/MK.10/2020,   USD : 13,683.00    AUD : 9,197.27    GBP : 17,801.26    SGD : 9,850.79    JPY : 12,454.72    EUR : 14,859.19    CNY : 1,959.75