Pemerintah Prioritaskan Investasi pada Pengembangan SDM


Tokyo, (21/11); Secara demografis Indonesia memiliki modal yang cukup untuk menjadi negara maju di tahun 2045 dan menjadi bagian dari 5 negara dengan GDP Tertinggi dengan bekal 319 juta penduduk dimana 47% diantaranya merupakan usia produti, 73% persen penduduk melakukan urbanisasi dan 70% penduduk Indonesia merupakan middle-class

”Namun demikian, untuk menjadi negara maju di 2045 memerlukan syarat yaitu kesiapan infrastruktur, SDM berkualitas, kesiapan teknologi, perencanaan yang terinterasi dengan daerah, dan kebijakan ekonomi yang kredibel.” Ungkap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada Tokyo Fiscal Policy Forum ke-5 yang diselenggarakan pada 20-21 November 2019 di Tokyo, Jepang.

Dengan paparan bertajuk “Demographic Shift and its Fiscal Policy Implications for Indonesia”,

Suahasil menyampaikan bahwa meningkatnya penduduk usia produktif dan posisi demographic dividend yang menguntungkan, mendatangkan tantangan tersendiri bagi Indonesia, yakni kualitas pekerja yang rendah dan miss-match di pasar tenaga kerja. Menurut Suahasil, untuk mengatasi tantangan tersebut Pemerintah Indonesia memprioritaskan investasi pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) baik dalam konteks meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia melalui pembangunan sektor kesehatan dan sektor pendidikan maupun melalui penyiapan SDM Indonesia sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi yang siap menghadapi tantangan knowledge economy atau industri 4.0.

Former Kepala Badan Kebijakan Fiskal ini mengakui bahwa prioritas pembangunan SDM merupakan pilihan yang tidak popular secara politik, mengingat hasil pembangunan yang dilakukan tidak mudah untuk langsung dapat dilihat dalam jangka pendek. Namun demikian, aspek ini merupakan hal penting dan krusial untuk akselerasi pembangunan, maka pilihan ini harus dilakukan.

“SDM Indonesia yang sehat, berkualitas, kompetitif dan adaptif dengan dinamika perubahan menjadi kunci sukses menjadi negara maju. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan dan akademia perlu bekerja meyakinkan publik pentingnya investasi pembangunan sumber daya manusa agar negara-negara berkembang termasuk Indonesia tidak terjebak dalam kondisi tua sebelum kaya.” Ujar Suahasil.

Tokyo Fiscal Policy Forum merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Policy Research Institute (PRI) Kementerian Keuangan Japan, IMF, dan ADB Institute untuk mempertemukan para policymaker dan experts dalam suatu melting pot untuk mendiskusikan peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur dan kebijakan fiskal menghadapi tantangan penuaan populasi (aging population).  Selain Suahasil, turut hadir sebagai pembicara adalah Todd Schneider (IMF), Zhu Guangyao (China), dan Shamika Ravi (India), serta moderator Chul Ju Kim (ADB Institute).

Pada kesempatan ini delegasi Indonesia juga melakukan financial policy dialog framework dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan Joint Working Group (JWG) dengan Kementerian Keuangan Jepang. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan sebagai forum bertukar pikiran untuk memperkuat kerja sama bilateral kedua negara di bidang ekonomi dan keuangan. Dengan JBIC, secara umum delegasi Indonesia membahas potensi dan tantangan situasi ekonomi saat ini, pembiayaan hijau, pembiayaan infrastruktur sosial, dan kolaborasi lebih lanjut antara Bank Exim Indonesia dan JBIC. Sementara itu, dalam forum JWG, delegasi Indonesia mendiskusikan dukungan untuk sektor penelitian dan pengembangan (Reseach and Development) dalam bentuk insentif fiskal. 

  Kurs Pajak : KMK Nomor 56/MK.10/2019,   USD : 14,094.00    AUD : 9,548.83    GBP : 18,187.77    SGD : 10,321.05    JPY : 12,894.13    EUR : 15,520.37    CNY : 2,006.29