Pemerintah Kembali Tegaskan Peran Swasta dan BUMN dalam Pembangunan Indonesia di Tengah Ketidakpastian Global


Jakarta (06/02) – Sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk terus membangun Indonesia di tengah ketidakpastian global yang terus berlangsung, Kementerian Keuangan diwakili oleh Badan Kebijakan Fiskal melakukan High Level Policy Dialogue (HLPD) dengan Asian Development Bank (ADB). Bertempat di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, acara ini dihadiri oleh lebih dari 60 peserta dari berbagai sektor.

“Melalui HLPD ini, ADB berharap dapat memberikan dukungan atau bantuan yang lebih tepat guna untuk pembangunan Indonesia di masa mendatang”, ujar Bambang Susantono, Vice President Knowledge Management and Sustainable Development ADB saat menyampaikan pidato pembukanya.

Hal ini seirama dengan yang diungkapkan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan saat menyampaikan pidatonya terkait ‘Reformasi Ekonomi untuk Akselerasi Pertumbuhan’, bahwa HLPD ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah Indonesia untuk dapat belajar bagaimana membuat kebijakan yang lebih efektif dalam proses pembangunan Indonesia saat ini.

“Di tengah ketidakpastian global yang semakin tidak pasti ini, fokus pemerintah di negara-negara yang terkena dampak krisis finansial global adalah bagaimana bertahan dan bangkit dari krisis ini. Salah satu contoh, Indonesia berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ke single digit di bawah 10%. Kemiskinan dan ketidaksetaraan menurun, serta lapangan pekerjaan semakin bertambah di tengah krisis global ini”, lanjut Sri Mulyani.

Acara yang dibagi kedalam empat sesi diskusi ini diselenggarakan dengan format transfer pengetahuan dan berbagi pengalaman baik dari pihak ADB maupun pemerintah Indonesia dari berbagai Kementerian/Lembaga. Sesi I ‘Pembelajaran dari Perjalanan Kemakmuran Asia selama 50 tahun terakhir: Kebijakan, Pasar, dan Teknologi ‘ dibawakan oleh Yasuyuki Sawada, Chief Economist and Director General, Economic Research and Regional Cooperation Department ADB.

“Menteri BUMN telah mencanangkan sejumlah strategi untuk mengakselerasi implementasi projek-projek prioritas. Salah satunya melalui Badan Usaha Pengelola Investasi Negara untuk menarik lebih banyak lagi investor dan mengoptimalkan aset-aset yang belum digunakan”, ungkap Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri BUMN pada sesi II ‘Reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia.

Dilanjutkan dengan sesi III dan IV ‘Meningkatkan Daya Saing melalui Partisipasi Swasta dan di Dunia Bisnis’, acara ini juga menghadirkan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan untuk menyampaikan kesimpulan.

“Kita telah mendengar dari ADB bagaimana Asia dapat  bertransformasi dari benua termiskin di dunia hingga memegang peranan penting dalam ekonomi global dan bagaimana Asia mempromosikan pemerintahan yang baik selama 20-30 tahun terakhir. Hal ini berarti reformasi institusi sangat penting untuk membangun sebuah platform yang adil dan kompetitif untuk meningkatkan partisipasi BUMN dan sektor swasta dalam pembangunan negara. Kami berharap Indonesia dapat membangun pondasi yang lebih kuat untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan yang sustainable melalui kebijakan-kebijakan mendatang”, tutup Suahasil Nazara. (fms/aew)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 9/MK.10/2020,   USD : 13,683.00    AUD : 9,197.27    GBP : 17,801.26    SGD : 9,850.79    JPY : 12,454.72    EUR : 14,859.19    CNY : 1,959.75