Warta Fiskal

Sustainable Development Goals: Harmonisasi Manusia dan Lingkungan

Edisi: 6 / Tahun 2019

SDGs disahkan pada tanggal 25 September 2015 di Markas Besar PBB. Sebanyak 193 kepala negara hadir untuk menandatangani kesepakatan pembangunan global. Indonesia diwakili oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Prinsip utama kesepakatan pembangunan global tersebut adalah Leave No One Behind atau Tidak Meninggalkan Satu Orangpun. Prinsip ini menekankan akan keterlibatan dari seluruh aktor pembangunan selain Pemerintahan, yakni Civil Society Organization (CSO), sektor swasta, akademisi, masyarakat. Ukuran keberhasilan implementasi SDGs adalah Sustainable Development Solutions Network (SDSN). Di mana posisi SDSN Indonesia saat ini? Michael Bobby Hoelman, Senior Advisor dari Infid mengonfirmasi peringkat SDSN Indonesia telah turun dari urutan ke-98 pada tahun 2016 menjadi urutan ke-100 dari 157 negara pada tahun 2017 (Sachs et al., 2016, 2017). Tentu, capaian itu masih rendah dibandingkan dengan harapan Indonesia dan dunia. Beberapa indikator yang masih perlu mendapat perhatian serius adalah penurunan angka kemiskinan, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah perdesaan serta disparitas capaian target antar provinsi yang masih lebar. Menarik titik 2030 ke 2020 berarti tinggal 10 tahun lagi. Mungkinkah kita bisa mengejar pekerjaan rumah SDGs kita yang masih banyak tersebut?

|

Warta Fiskal

APBN Kontrak Sosial untuk Indonesia Gemilang

Edisi: 5 / Tahun 2019

Teori kontrak sosial diperkenalkan oleh beberapa filsuf seperti Plato, Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, dan Immanuel Kant. Mereka memaknai kontrak sosial (social contract) sebagai sebuah perjanjian antara rakyat dengan para pemimpinnya sebagai bentuk tanggung jawab pemimpin kepada rakyatnya (Jean Hampton, 1999). Salah satu bentuk kontrak sosial tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rancangan APBN disiapkan pemerintah tetapi untuk melaksanakannya harus meminta persetujuan DPR selaku wakil rakyat (PP No. 45 Tahun 2013). 

Postur APBN mencakup pendapatan negara, belanja negara dan pembiayaan. Pemerintah harus merencanakan berapa besar pendapatan negara dalam satu tahun anggaran dan dari mana sumber datangnya pendapatan tersebut. Dalam merencanakan pendapatan Negara  biasanya menggunakan asumsi dasar ekonomi makro (inflasi, harga ICP, lifting minyak, lifting gas, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan,  nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan ekonomi). Bila dalam pelaksanaan anggaran terjadi pergeseran dalam beberapa asumsi dasar ekonomi makro, maka rencana pendapatan bisa meleset. Ini berakibat rencana belanja dan pembiayaan meleset yang pada gilirannya membuat target-target pembangunan nasional pun meleset. Karena itu, penetapan asumsi dasar ekonomi makro harus diupayakan presisinya paling optimal.

|

Warta Fiskal

Merancang Lompatan Ekonomi

Edisi: 4 / Tahun 2019

Setiap negara memiliki strategi masing-masing untuk melakukan lompatan besar dalam perekonomianya. Brazil, Negara-negara Timur Tengah, China, dan juga Indonesia, lebih mengandalkan kekuatan sumber daya alamnya. Jerman,Swedia, Swiss, Norwegia, AS, Kanada, dan Jepang, lebih mengandalkan kekuatan industri manufaktur berteknologi tinggi. Sementara Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, Inggris, Belanda, Luxemburg, dan Prancis, lebih mengandalkan kekuatan ekonomi jasa. Korea Selatan misalnya, kini telah menjadi ‘raja ICT dunia’. Negara-negara ini unggul dalam beberapa indikator kemajuan suatu bangsa, seperti kemudahan berbisnis (doing business), daya saing (competitiveness), kualitas manusia (human development), dan kesejehteraan atau kebahagiaan (happiness). 

|

Warta Fiskal

Spending Better

Edisi: 3 / Tahun 2019

Ketika Parlemen (DPR) mengesahkan undang-undang APBN 2019 dengan belanja negara (spending) sebesar Rp2.461,1 triliun, pendapatan Negara (revenue) sebesar Rp1.984,7 triliun dan pembiayaan anggaran (financing) untuk menutup gap antara belanja Negara dan pendapatan negara sebesar Rp 325,9 triliun, berikut kebijakan alokasi belanja sesuai prioritas pemerintah, banyak orang Indonesia mungkin tidak begitu memahami apa makna dari belanja tersebut. Interpretasi publik biasanya beragam, tergantung sudut pandang masing-masing, ada yang menilai lebih tepat sasaran (better), ada juga yang menilai belum tepat sasaran (not better). Sebagai unit perumus kebijakan fiskal di Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada publik semua angka yang tertera dalam APBN, khususnya spending. 

|

Warta Fiskal

Memperkuat Human Capital

Edisi: 2 / Tahun 2019

Membawa populasi sebanyak 260 juta jiwa untuk ’terbang tinggi’, tidak mudah. Populasi yang besar bisa menjadi kekuatan, tetapi bisa juga menjadi beban, tergantung pada apakah produktif atau tidak. Produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor kunci kemajuan sebuah bangsa. Karena itu, Negara harus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya membuat SDM menjadi produktif melalui berbagai kebijakan yang tepat 

|

Warta Fiskal

Peluang dan Tantangan Ekonomi Digital

Edisi: 1 / Tahun 2019

Perkembangan ekonomi digital berkembang cukup pesat, diwarnai dengan munculnya perusahaan-perusahaan startup dalam bidang perdagangan (e-commerce) dan teknologi finansial (fintech). Beberapa platform fintech yang cukup aktif di Indonesia adalah GoJek, Grab, Go-Pay, DOKU Wallet, dan T-Cash atau LinkAja. SEmentara platform e-Commerce yang memiliki pengunjung terbanyak adalah Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli, dan JD.id. Banyak pihak meyakini ekonomi digital mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keyakinan ini didukung nilai transaksi ekonomi digital dari aktivitas e-commerce dan fintech yang cukup besar. Ada peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga ada tantangan yang perlu direspon pemerintah. 

|

ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


KONTAK: Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gd. R. M. Notohamiprodjo, Jakarta Pusat 10710
email: ikp.bkf@kemenkeu.go.id

  Kurs Pajak : KMK Nomor 15/MK.10/2020,   USD : 16,345.00    AUD : 9,900.49    GBP : 19,836.29    SGD : 11,385.80    JPY : 14,932.12    EUR : 17,954.33    CNY : 2,302.81