Voluminous previous studies show that zakah is able to reduce poverty and hence it is expected to minimize income inequality. At this point, there is one question remains, i.e., by how much level of Gini index can be reduced after zakah enforcement? Considering this gap of research, this study is proposed to capture the dynamic changes on Gini index after zakah enforcement. In this regards, zakah enforcement refers to a condition when zakah is received by all recipients. Since the existing economy is under interest-based system, thus there will be two scenarios in this research, i.e. the economy is run without and with zakah. From these two scenarios, it can be explored a potential reduction or increment on Gini index after zakah is disbursed to all recipients under interest-based system. This research fundamentally is an exploratory research; thus, many findings will be examined in the analysis. One of interesting findings is that in the long run only around 1 percent of total population own about 25 percent of total wealth in the economy without zakah. An Agentbased Computational Model (ABM) simulation will be employed to conduct the simulation. The application of ABM in this research is to bring the use of computational study as an alternative methodology to develop research in the area of Islamic economics.
Baca Download
Dalam formulasi kebijakan fiskal diperlukan seperangkat alat bantu, baik berupa knowledge yang mendalam maupun alat analisis. BKF terus melakukan investasi menjadi learning organisation agar kapasitas institusi terus mengalami peningkatan dan agar jargon research-based policy atau evidence-based policy yang telah menjadi karakter BKF dapat terus ditingkatkan kualitasnya untuk merespon tuntutan dinamika kebijakan.
Sebagai bagian dari proses tersebut, upaya pengembangan berbagai model ekonomi di BKF terus didorong agar setiap formulasi kebijakan dilengkapi dengan kajian dan analisis yang andal dan meyakinkan. Kredibilitas menuntut dua aspek sekaligus; pertama, harus disiapkan dengan landasan akademik teknokratik yang baik, dan kedua, harus diterima oleh publik. Penggunaan alat analisis yang memenuhi standar akademik yang tinggi menjadi bagian penting untuk meraih kredibilitas kebijakan ini.
Salah satu alat analisis yang perlu dimiliki adalah model untuk melakukan analisis dampak sebelum kebijakan diberlakukan (ex-ante impact analysis). Setiap kebijakan yang akan diambil harus diestimasi dampak ekonominya terlebih dahulu sebagai satu bagian pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Mengingat kebijakan fiskal biasanya memiliki dampak yang menyebar ke berbagai aspek dalam perekonomian, maka penggunaan model keseimbangan umum (general equilibrium) menjadi sangat relevan. Pendekatan model keseimbangan umum menawarkan analisis dampak yang mampu menjawab pertanyaan mengenai dampak suau kebijakan pada beberapa level: makro agregat, fiskal dan sektoral, dan rumah tangga.
Buku infografis ini mencoba menangkap wajah perekonomian Indonesia selama tahun 2018 yang dilihat dari berbagai aspek, yaitu kinerja ekonomi, kependudukan, kesejahteraan, ketenagakerjaan, harga, investasi, neraca perdagangan, neraca pembayaran, fiskal, sektor riil, serta sektor keuangan. Diharapkan, data dan informasi yang disajikan dalam infografis ini dapat menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas dalam memahami kondisi perekonomian Indonesia di sepanjang tahun 2018, terlebih bagi Badan Kebijakan Fiskal yang memiliki peran strategis sebagai perumus kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang antisipatif dan responsif untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera.
KEM-PPKF Tahun 2020 merupakan bahan pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN Tahun 2020.
KEM-PPKF 2020 merupakan fondasi (titik tumpu) mendukung arah dan strategi kebijakan fiskal jangka menengah 2020-2024 dan menjadi tekad pemerintah untuk mencapai Visi Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur.
Tema Kebijakan Fiskal Tahun 2020: APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
Kementerian Keuangan sebagai instansi pemerintah yang strategis, memiliki banyak permasalahan yang dapat dijadikan sumber inspirasi untuk dikaji, ditelaah, dan diteliti. Pada tahun 2012 merupakan awal mula Kementerian Keuangan menggagas suatu forum yang dinamakan Regional Economist dan kemudian pada tahun 2015 forum tersebut menjadi Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK). Forum ini merupakan kumpulan dari ekonom yang berasal dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Dengan keberadaan FEKK ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah khususnya di bidang ekonomi, keuangan dan kebijakan fiskal.
Buku Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan Forum Ekonom Kementerian Keuangan ini berisikan rangkuman sumbangan pemikiran dari para ekonom tersebut. Terdapat dua topik utama yang menjadi perhatian untuk dibuat rekomendasi kebijakan yaitu kebijakan fiskal untuk mendorong stabilisasi neraca berjalan dan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan UMKM daerah.