ANALISIS EFEKTIVITAS ALOKASI ANGGARAN PROGRAM KEMISKINAN PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Sri Lestari Rahayu
| Abstract views: 597 | views: 458

Abstract

Anggaran Program Kemiskinan melalui Kementerian/Lembaga dalam kurun waktu tahun 2006 - 2011 (sekitar 5 tahun] mencapai sebesar Rp351,5 triliun, hanya mampu mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar 9,3 juta orang sehingga dalam tahun 2011 jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 30,024 juta atau sebesar 11,5-12,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Agar Indonesia terbebas dari kemiskinan tanpa perbaikan anggaran Program Kemiskinan maka dibutuhkan waktu sekitar 15 tahun, dan biaya sekitar Rpl.054,5 triliun. Oleh karena itu, untuk mendorong percepatan pengurangan penduduk miskin, perlu dirumuskan alternatif skenario anggaran versi baru melalui pendekatan bantuan langsung bersyarat (wajib menabung) setara dengan UMR nasional sebesar Rp908.800 per bulan diberikan kepada 17.488,007 kepala keluarga (KK) miskin, dalam waktu tiga tahun sebesar Rp572,151 triliun, diharapkan penduduk miskin sudah menjadi sejahtera, sehingga terjadi penghematan anggaran sebesar Rp482,35 triliun, dan penghematan waktu sekitar 12 tahun akan direkomendasikan dalam artikel ini.

Keywords

Alokasi Anggaran; Program Kemiskinan; BOS; PNPM

Full Text:

PDF

References

Badan Pusat Statistik, Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2008, Buku I dan II, Jakarta - Indonesia.

Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, Indopov, Bank Dunia Juli 2007

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia : Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir, 50 Tahun ISEI, Tahun 2005.

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunna Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional : Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) buku II dan Buku III tahun 2010, 2011.

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunna Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional : Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan.

Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, sampai dengan Tahun Anggaran 2012.

Panduan Penanggulangan Kemiskinan, Tim Nasional Percepatan Penanggulanagn Kemiskinan 2011.

Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, 2010.

Penjelasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 : Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daera Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2011 tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012.

Copyright (c) 2015 Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan

Refbacks

  • There are currently no refbacks.