Tentang

Adaptation Fund didirikan untuk membiayai proyek dan program adaptasi nyata di negara-negara berkembang yang merupakan pihak dalam Protokol Kyoto dan sangat rentan terhadap dampak buruk perubahan iklim. Sejak tahun 2010, Adaptation Fund telah memberikan komitmen untuk proyek dan program adaptasi dan ketahanan terhadap perubahan iklim, termasuk proyek bagi komunitas paling rentan di negara-negara berkembang, di seluruh dunia. Adaptation Fund didanai oleh donor pemerintah dan swasta, serta dua persen dari hasil Certified Enission Reductions (CERs) yang diterbitkan oleh program Clean Development Mechanism (CDM) di bawah Protokol Kyoto.

Adaptation Fund juga memelopori program Direct Access dan Enhanced Direct Access, memberdayakan negara-negara untuk mengakses pendanaan dan mengembangkan proyek secara langsung melalui badan pelaksana nasional yang terakreditasi. Di Indonesia, Badan Pelaksana Nasional atau National Implementing Entity (NIE) yang terakreditasi adalah Kemitraan.

Global Environment Facility (GEF), dibentuk tahun 1991, merupakan mekanisme pendanaan yang dibentuk untuk menggalang kerja sama internasional dalam mengatasi ancaman lingkungan global. GEF adalah mekanisme pendanaan yang bersifat incremental (pembiayaan tambahan) dari pembiayaan dasar negara-negara penerima. GEF menyediakan pendanaan untuk dua kegiatan utama dalam konteks prioritas pembangunan berkelanjutan, yaitu investasi yang diarahkan untuk manfaat lingkungan global dan bantuan teknis untuk meningkatkan lingkungan yang kondusif. GEF memiliki 5 focal areas, yaitu biodiversity, climate change, land degradation, chemicals and waste dan international waters.

SDG Indonesia One merupakan platform yang menyediakan 4 (empat) pilar bagi donor dan investor; Fasilitas Pengembangan, Fasilitas Pengurangan Risiko, Fasilitas Pembiayaan, dan Dana Bersifat Ekuitas. Fasilitas ini dirancang untuk mengumpulkan dana bagi proyek-proyek pembangunan di Indonesia. Platform ini bertujuan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang dapat dicapai dengan mengembangkan proyek-proyek yang berfokus pada keberlanjutan.

Pilar pertama Pembangunan Sarana mendorong penyiapan proyek infrastruktur pada tingkat nasional dan daerah. Tujuannya adalah untuk memiliki lebih banyak proyek secara kualitas dan kuantitas.

Pilar kedua adalah fasilitas pengurangan risiko yang bertujuan untuk meningkatkan bankabilitas proyek infrastruktur untuk mendapatkan daya tarik dan partisipasi sektor swasta, khususnya bank komersial dan investor.

Pilar ketiga adalah fasilitas pembiayaan untuk mendorong dan merangsang pembangunan infrastruktur serta menarik partisipasi bank umum atau investor swasta. Dana pembiayaan berperan dalam produk pembiayaan yang fleksibel dan berfungsi sebagai cara untuk menutup kesenjangan.

Pilar keempat (Equity Fund) memberikan peluang baru bagi investor swasta untuk berpartisipasi dalam proyek infrastruktur guna membantu mencapai SDGs. Dana tersebut dapat memperkuat kapasitas permodalan untuk proyek-proyek baru (greenfield) dan membantu mendaur ulang aset-aset untuk proyek-proyek yang sudah beroperasi (brownfield).

Kementerian Keuangan dan PT SMI akan membantu mewujudkan proyek pembangunan dengan mengubah kebutuhan menjadi peluang bagi banyak pihak untuk berpartisipasi dalam proyek infrastruktur terkait pencapaian SDG. Selain itu, platform ini akan memastikan pembangunan dan pendanaan infrastruktur tersedia sejak awal dan dilaksanakan di lapangan. Dengan memadukan instrumen yang tepat, pembangunan infrastruktur bisa lebih inklusif dan berkelanjutan dengan mengelola berbagai pemangku kepentingan, mengedepankan tata kelola yang baik, dan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup; kita dapat mendorong pertumbuhan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.

Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)/Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia adalah satu-satunya dana perwalian nasional yang didedikasikan untuk pendanaan iklim di Indonesia yang dilengkapi dengan mandat pemerintah. Dasar hukum pembentukan ICCTF adalah Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.44/M.PPN/09/2009.

ICCTF mengimplementasikan program dan proyek pilot untuk menekan emisi gas rumah kaca serta aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim melalui 4 (empat) area fokus (window), yaitu land-based window, energy window, adaptation and resilience window, serta marine-based window. Marine-based window ditambahkan pada tahun 2018 untuk penanganan perubahan iklim pada ekosistem karbon biru yang didukung dengan diterbitkannya Kepmen PPN/ Kepala Bappenas Nomor: 111 Tahun 2018, dimana dalam struktur Majelis Wali Amanat (MWA) ICCTF terdapat 3 (tiga) Kelompok Kerja (Pokja), yaitu: 1) Pokja I Bidang Lingkungan Hidup; 2) Pokja II Bidang Energi Terbarukan; dan 3) Pokja III Bidang Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2020, sesuai dengan perubahan kebijakan dan kegiatan prioritas Kementerian PPN/Bappenas maka Pokja I dan Pokja II melaksanakan kegiatan mandiri yang dikoordinasikan langsung oleh Direktorat Lingkungan Hidup dan Direktorat Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan. Untuk itu, sejak tahun 2020 ICCTF melalui dukungan Sekretariat berfokus pada program Pokja III Bidang Kelautan dan Perikanan di bawah koordinasi Direktorat Kelautan dan Perikanan.

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) diluncurkan pada bulan Oktober 2019. BPDLH didirikan sebagai badan penaung dan penyalur beberapa sumber pendanaan lingkungan hidup agar dapat digunakan melalui berbagai instrumen di berbagai sektor, termasuk: kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan, dan perikanan. BPDLH sebagai badan resmi pemerintah Indonesia dengan mekanisme pendanaan lingkungan hidup untuk mengalirkan dan mendistribusikan dana lingkungan dan iklim sebagai upaya mendukung visi Indonesia dalam mempertahankan fungsi lingkungan serta mencegah pencemaran dan degradasi lingkungan. Hal ini termasuk upaya untuk mencapai komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Visi BPDLH adalah menjadi pengelola dana lingkungan yang profesional, kredibel, dan terpercaya. Untuk mencapai visi tersebut, BPDLH bekerja untuk menerapkan pengelolaan dana lingkungan yang dilakukan dengan hati-hati, efisien, dan efektif; mendistribusikan dana lingkungan dengan memperhatikan prinsip bijaksana dan tanggung jawab; bekerja sama dalam pendanaan lingkungan dengan negara atau mitra donor, pemerintah daerah, sektor swasta, dan pihak lainnya; mendorong upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan; serta mengembangkan sistem informasi dan teknologi untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan dana lingkungan.