Dalam melakukan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sebuah negara dapat memerlukan dana untuk mengakomodasi aksi-aksi tersebut. Untuk itu, negara dapat mengakses dana Green Climate Fund (GCF) yang memerlukan keberadaan suatu Entitas Terakreditasi (Accredited Entity/AE). Ketersediaan AE nasional atau Direct Access Entity (DAE) pun menjadi penting untuk memperkuat kepemilikan negara dalam mengakses pendanaan GCF. Akan tetapi untuk menjadi DAE, lembaga perlu memenuhi standar GCF, salah satunya prinsip Perlindungan Lingkungan dan Sosial (Environment and Social Safeguards/ESS), yang sering kali berat untuk dipenuhi entitas nasional. Untuk mengatasi hal ini, Badan Kebijakan Fiskal selaku National Designated Authority untuk GCF di Indonesia, dengan dukungan Global Green Growth Institute (GGGI), mengadakan berbagai forum berbagi antar entitas terakreditasi nasional dan internasional, salah satunya mengenai pemenuhan standar lingkungan dan sosial GCF yang diadakan pada 20 April 2021.
Acara ini dihadiri oleh Environmental and Social Specialist GCF, Jose Frazier Gomez, dan perwakilan AE internasional yang beroperasi di Indonesia dan telah memiliki pipeline proyek yang ekstensif. Mereka adalah International Union for Conservation of Nature (IUCN) yang diwakili oleh Anshuman Saikia, dan United Nations Development Programme (UNDP) yang diwakili oleh Christian Usfinit. Dalam forum ini, para pembicara berbagi pengalaman dalam mengembangkan mekanisme identifikasi risiko proyek, mekanisme pengaduan, serta pelibatan masyarakat dan masyarakat adat dalam fase pengembangan proyek.
Diskusi tersebut menjadi platform berguna bagi AE internasional dan nasional untuk berdiskusi dan saling belajar dari pengalaman satu sama lain. Berbagai pembelajaran yang diperoleh juga dapat meningkatkan kapasitas DAE dan calon DAE di Indonesia untuk mengimplementasi standar GCF dan memfasilitasi akses terhadap pendanaan internasional lainnya.
Pembelajaran tersebut telah dirangkum dan dapat ditemukan dalam lembar fakta berikut.
ID 
EN 