Pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia menegaskan kembali komitmennya dalam menghadapi isu perubahan iklim yang tertera dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (NDCs) serta menargetkan net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Dalam upaya pencapaian target tersebut, selain aspek pendanaan dan peningkatan kapasitas, juga diperlukan dukungan teknologi melalui pengembangan dan transfer teknologi. Dengan kebutuhan mendesak akan pendanaan dan teknologi untuk sektor-sektor prioritas seperti energi, FOLU, pangan, dan air, maka pemahaman akan peluang dan tantangan dalam mengakses teknologi ramah lingkungan menjadi salah satu agenda utama.

Potensi sumber pendanaan seperti Green Climate Fund (GCF) untuk mendukung implementasi teknologi prioritas juga memberikan kesempatan besar bagi Indonesia untuk mempercepat transisi menuju pembangunan yang rendah karbon dan berkelanjutan. Sehubungan dengan komitmen dan target tersebut, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, selaku National Designated Authority (NDA) Green Climate Fund (GCF) di Indonesia bersama Global Green Growth Institute (GGGI) sebagai mitra pelaksana Readiness Project, tengah mengembangkan dokumen strategis terkait penilaian kebutuhan teknologi di empat sektor prioritas pendanaan seperti energi, FOLU, pangan, dan air, yang didukung oleh Deloitte.

Workshop konsultasi dengan tema “Technology Finance Needs and Opportunities Assessment Study” yang berlangsung pada Rabu, 25 September 2024 dengan melibatkan beberapa pemangku kepentingan di sektor-sektor prioritas menjadi salah satu tahapan penting untuk mendukung perumusan dan pengembangan dokumen kajian tersebut. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat mempercepat adopsi teknologi ramah iklim, mengatasi hambatan implementasinya di sektor-sektor prioritas, memobilisasi pendanaan yang inklusif, serta mendukung pencapaian target iklim nasional.

Workshop dibuka oleh Bapak Noor Syaifuddin sebagai perwakilan Sekretariat NDA GCF. Dalam sambutannya, pihak NDA menggarisbawahi signifikansi penerapan teknologi melalui dukungan internasional melalui transfer teknologi dalam menghadapi isu perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai peluang dan tantangan dalam mengakses teknologi ramah lingkungan bagi pihak-pihak terkait di sektor-sektor prioritas. Selain itu, potensi pendanaan dari GCF untuk mendukung teknologi prioritas dapat menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk mempercepat transisi menuju pembangunan yang rendah karbon dan berkelanjutan.

Sesi kemudian dilanjutkan dengan paparan oleh Ibu Debi Nathalia, perwakilan GGGI sebagai mitra pelaksana Readiness Project, dan Bapak Vaibhav Khare, perwakilan Deloitte. Keduanya memaparkan secara lebih mendetail mengenai urgensi dalam mengidentifikasi kebutuhan teknologi dalam menghadapi dampak perubahan iklim di Indonesia serta proses pengembangan dokumen strategis yang mencakup prioritasi teknologi, serta kebutuhan dan peluang pendanaan untuk mendukung penerapan teknologi tersebut. Sesi kemudian diakhiri dengan sesi diskusi singkat dimana para pemangku kepentingan memberikan masukan atas hasil awal dari kajian.

Kemudian dilanjutkan dengan sesi utama dari workshop ini, yaitu sesi diskusi yang dipandu oleh Deloitte dan bertujuan untuk memvalidasi temuan awal kajian serta prioritasi teknologi. Dalam sesi ini, tercatat beberapa masukan dari pemangku kepentingan, salah satunya adalah penentuan kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi teknologi prioritas pada empat sektor utama, seperti aspek biaya, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, serta aspek terkait perubahan iklim. Sesi ini diakhir dengan penyampaian tahapan analisis selanjutnya terkait hambatan dan peluang untuk penerapan teknologi kedepan.

Dokumen strategis ini nantinya akan mencakup sejumlah rencana aksi teknologi (Technology Action Plan) yang akan menjadi referensi dalam penyusunan nota konsep (concept note) untuk sektor prioritas dalam mengakses pendanaan iklim internasional, salah satunya GCF. Harapannya, hal ini dapat mengatasi kesenjangan teknologi di Indonesia untuk mencapai tujuan iklim nasional melalui dukungan pendanaan.