Mendukung Pemerintah Indonesia (RI) di bawah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MoEF), GGGI Indonesia secara aktif terlibat untuk menampilkan Indonesia dan juara komitmen dan agenda negara di Sesi ke-24 Konferensi Para Pihak (COP) ke Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Katowice, Polandia.

Diadakan di Paviliun Indonesia, Bappenas menyelenggarakan diskusi panel tingkat tinggi pada tanggal 10 Desember 2018, menyoroti komitmen nasional dan internasional yang ambisius untuk mengambil negara kepulauan di luar tindakan iklim dan pengurangan emisi dalam rencana pembangunan yang akan datang, memainkan peran utama di antara berpenghasilan menengah negara di jalan menuju pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau.

“Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk mengintegrasikan tindakan iklim nyata dalam bentuk jalan pembangunan rendah karbon dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional negara itu 2020-2024 dengan mengarusutamakan prinsip-prinsip dan pendekatan pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau di dalamnya,” kata Indonesia Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional HE Bambang PS Brodjonegoro dalam sambutannya pembukaan. “Selain itu, pemerintah juga berkomitmen dalam mengembangkan skema pembiayaan dicampur dan menerbitkan obligasi hijau tahun ini, Indonesia sedang menuju transisi energi dalam hal solusi energi karbon rendah dan sistem,” tambahnya.

Diskusi panel juga menampilkan tokoh masyarakat terkemuka, termasuk Direktur Jenderal GGGI Frank Rijsberman, Sekretaris Negara Kementerian Norwegia Iklim dan Lingkungan Sveinung Rotevatn, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Rida Mulyana, dan Energi Ekonom investasi Eropa Bank David Kerins. Pidato penutupan disampaikan oleh Wakil Menteri Kelautan dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Republik Indonesia Arifin Rudiyanto menyimpulkan bahwa tidak ada trade-off antara keberlanjutan dan pembangunan.

Pada minggu yang sama, MoEF juga menjadi tuan rumah dua panel tingkat tinggi sesi-satu di 12 Desember 2018 membahas solusi keuangan untuk pelaksanaan NDC dan sesi lain pada 14 Desember 2018 menggambar pada pengalaman implementasi REDD + di Kalimantan Timur, Indonesia.

Sesi pertama dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal MoEF untuk Perubahan Iklim Dr Ruandha Agung Sugardiman yang juga moderator diskusi panel, menampilkan pembicara terkemuka dari Global Green Growth Institute, Green Fund Rwanda (FONERWA), dan Dana Iklim Hijau (GCF) . Sesi ini memamerkan tonggak utama berbagai upaya global sudah berlangsung ulasan, menganalisis dan mengidentifikasi pipa proyek bankable hijau, dan berhasil menyoroti komitmen serius dari pemerintah Indonesia untuk mempromosikan pendekatan yang lebih berkelanjutan dan menemukan kombinasi yang tepat dari produk keuangan untuk membiayai NDC penerapan.

Sesi kedua MoEF ini terutama menyoroti pelajaran dari penyusunan Forest Carbon Partnership Facility Program Fund (FCPF) -Karbon di Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, menampilkan Dirjen MoEF untuk Perubahan Iklim Dr Ruandha Agung Sugardiman dan Kepala Kehutanan dan Lingkungan Departemen penelitian dan Inovasi Badan (FOERDIA) Dr Agus Justianto, serta perwakilan dari Program Bank Dunia FCPF, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur-Indonesia, Hutan Nasional Corporation (CONAF) -Chile, dan Vietnam Administrasi kehutanan Vietnam.

Secara resmi membuka sesi itu Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan Iklim dan Konvensi Internasional Dr. Nur Masripatin yang menegaskan bahwa Indonesia REDD+ maju di kedua front teknis dan kebijakan. Yang paling penting, dengan dukungan GGGI, gubernur juga mendukung integrasi program pengurangan emisi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah provinsi dan telah mengalokasikan sebagian dari anggaran negara untuk kegiatan terkait REDD+.

Menutup pekan ini, Indonesia berhasil disorot posisinya sangat penting dalam memastikan iklim global dan keberlanjutan planet ini. Indonesia tidak bisa memecahkan perubahan iklim sendiri karena memiliki banyak masalah domestik lainnya. Tapi dunia tidak bisa menghentikan perubahan iklim tanpa Indonesia. Lembaga keuangan global, termasuk bank, penyandang dana, dan pemerintah asing perlu memainkan peran yang lebih besar untuk mengalihkan investasi mereka ke dalam proyek-proyek yang memastikan bersih dan masa depan yang lebih berkelanjutan.

https://gggi.org/showcasing-indonesias-commitments-at-cop-24/