Badan Kebijakan Fiskal (BKF) selaku National Designated Authority (NDA) untuk GCF yang didukung oleh Global Green Growth Institute, bekerja sama dengan Bappeda Provinsi Sumatera Utara dan Conservation International mengadakan Lokakarya Potensi Pendanaan Green Climate Fund di Provinsi Sumatera Utara, pada Senin (11/01) dan Selasa (12/01). Acara diadakan melalui perpaduan offline di Hotel Santika Premier Dyandra, Medan yang dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Provinsi Sumatera Utara, dan melalui daring (online) untuk peserta lainnya.

Acara yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dr. Ir. Hj. R. Sabrina, M.Si ini bertujuan untuk mendorong partisipasi pemangku kepentingan daerah dalam mengakses potensi pendanaan untuk proyek-proyek maupun program perubahan iklim khususnya melalui pelaksanaan Call for Project Concept Note (PCN) yang saat ini sedang dilaksanakan oleh NDA GCF Indonesia. Acara ini diawali dengan penyampaian dari Bappeda Provinsi Sumatera Utara tentang komitmen dan kemajuan program aksi perubahan iklim daerah Sumatera Utara serta sektor prioritasnya. Pada hari kedua, beberapa perwakilan dari Pemerintah Provinsi lainnya dan organisasi lokal menyampaikan pemaparan tentang pengalaman mereka dalam mengikuti Call for PCN pada periode sebelumnya di tahun 2019.

Aksi Perubahan Iklim Sumatera Utara

Perwakilan BKF, Kemenkeu pada hari pertama lokakarya menyampaikan pemaparan tentang pendanaan iklim di Indonesia secara umum, diikuti oleh informasi potensi pendanaan dari GCF serta peran BKF sebagai NDA dalam upaya mengakses pendanaan dari GCF. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara dalam kesempatan ini juga menyampaikan informasi terkait program dan aksi perubahan iklim di Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara telah memiliki komitmen terhadap penanggulangan perubahan iklim, diantaranya melalui Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) 2010-2020 dan Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188/54/05/INST/2012 tentang Adaptasi Iklim Ekstrem. Meneruskan komitmen yang sudah ada, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga sedang menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) tingkat daerah, yang akan diintegrasikan dengan dokumen pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Provinsi Sumatera Utara juga memiliki target penurunan emisi GRK yang ditetapkan dalam Pergub No. 36 tahun 2012. Namun, hingga saat ini, sebagian besar aksi perubahan iklim masih  terpusat pada sektor kehutanan, sehingga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengharapkan para calon pengembang proyek untuk dapat membantu usaha penurunan emisi GRK di wilayah Sumatera Utara juga pada sektor prioritas lainnya. Beberapa sektor mitigasi dan adaptasi yang saat ini menjadi prioritas diantaranya termasuk: (1) Kehutanan dan tata guna lahan atau konservasi hutan; (2) Ketahanan ekonomi melalui ketahanan pangan; (3) Penyediaan sanitasi dan air bersih; dan (4) Pengelolaan limbah dan sampah perkotaan. Keempat sektor prioritas ini dapat menjadi contoh sasaran bagi pihak yang ingin turut melakukan aksi iklim di Sumatera Utara.

Pengembangan Proposal Green Climate Fund oleh Pemerintah Daerah

Pada hari kedua, beberapa pengusul proyek yang telah mengikuti Call for PCN di periode sebelumnya berbagi pengalaman dalam mengikuti proses tersebut, termasuk informasi proyek dan bagaimana pembelajarannya serta hal-hal yang penting untuk diidentifikasi dalam penyusunan ide konsep. Perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan program skalasi adaptasi perubahan iklim di 20 kabupaten/kota. Proyek ini merupakan pengembangan dari proyek percontohan yang awalnya dilaksanakan di 7 kabupaten/kota. Melalui program adaptasi perubahan iklim ini yang juga bekerjasama dengan program USAID APIK, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berhasil meningkatkan kapasitas adaptasi 841 orang dan berencana untuk memperluas cakupannya melalui bantuan pendanaan dari GCF.

Beberapa proyek yang diajukan pada Call for PCN sebelumnya juga saat ini sedang dilakukan konsolidasi menjadi satu proyek, contohnya proyek-proyek konservasi dan pengelolaan hutan bakau di Indonesia. Pada lokakarya ini, perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku dan Yayasan Gajah Sumatera (Yagasu) yang masing-masing memiliki ide proyek, saat ini dalam proses menjadi satu proyek untuk meningkatkan ketahanan pesisir di Indonesia, dimana International Union for Conservation of Nature (IUCN) yang akan bertindak sebagai lembaga terakreditasi. Disampaikan bahwa alih-alih menghilangkan ide dari proposal awal, proses penggabungan ini justru memperkaya proposal yang akan diajukan ke GCF dan membentuk suatu proyek komprehensif yang merepresentasikan kebutuhan Indonesia. Kedua pengusul proyek juga memberikan pernyataan terkait pentingnya kolaborasi antar mitra dan pemangku kepentingan dalam penyusunan ide proyek.

Di akhir acara, para peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk turut berpartisipasi dalam Call for PCN. Para calon pengusul proyek kemudian menyampaikan aspirasi mereka untuk dapat selanjutnya berkonsultasi dengan Bappeda Provinsi Sumatera Utara dan berkolaborasi dengan para calon pengusul lainnya yang memiliki ide proyek sejenis. Diharapkan nantinya Provinsi Sumatera Utara dapat berpartisipasi dalam Call for Project Concept Note dan mengusulkan proyek atau program yang berkualitas dan berdampak besar untuk perubahan iklim di Indonesia.

Sebanyak lebih dari 60 peserta hadir dan berpartisipasi secara aktif dalam lokakarya ini, baik secara langsung maupun daring, yang berasal dari perwakilan Dinas dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, BUMN, LSM/lembaga/institusi, serta perwakilan sektor swasta dan mitra pembangunan lainnya.