Sinopsis Policy Paper Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Fisik Daerah - 2000
Penulis: Almizan Ulfa (2000)
Rekomendasi Kebijakan, Pertegas kewenangan dan tanggung jawab daerah Prioritas utama yang harus diselesaikan adalah mempertegas kewenangan Daerah (expenditure assignments). Pembiayaan mengikut dibelakangnya (money follow functions). Beberapa model disajikan. Berikan kewenangan pemajakan yang mencukupi Salah satu tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan mobilisasi dana domestik secara efisien. Beberapa jenis pajak yang direkomendasikan untuk diserahkan ke Daerah, disajikan. Terbitkan sanksi atas penggalian sumber-sumber distortif Daerah yang masih melakukan kegiatan penggalian sumber-sumber sendiri yang distortif perlu diberikan sanksi dengan pengurangan alokasi DAU, misalnya. Terbitkan mekanisme dan prosedur partisipasi Penciptaan mekanisme dan prosedur partisipasi masyarakat sangat penting. Partisipasi masyarakat membuka peluang terhindarnya pengalokasian anggaran yang tidak baik, di satu sisi, dan terpenuhinya pembiayaan infrastruktur fisik daerah secara efisien, di lain sisi. Salah satu best entry points
DISCLAIMER
Kajian/tulisan yang ditampilkan dalam halaman ini merupakan pendapat akademis penyusun dan tidak mewakili kebijakan/pendapat dari Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.
The studies / writings displayed on this page are the compilers' academic opinions and do not represent the policies / opinions of the Directorate General of Economic and Fiscal Strategy, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.