Tax Expenditure Report
Laporan Belanja Perpajakan 2024
Tax Expenditure Report 2024
Sebagai bagian dari upaya Pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, belanja perpajakan terus diperkuat agar semakin terarah dan terukur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2024, nilai belanja perpajakan tercatat sebesar Rp400,1 triliun atau 1,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2023 seiring dengan terjaganya momentum pertumbuhan ekonomi, meningkatnya aktivitas produksi, serta menguatnya konsumsi masyarakat di tengah dinamika perekonomian global dan domestik.
Pada tahun 2024, belanja perpajakan tetap berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal yang strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, dan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif. Dukungan fiskal melalui insentif perpajakan diarahkan untuk memperkuat investasi dan hilirisasi, mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan mendorong kinerja sektor-sektor prioritas.
Kualitas transparansi fiskal dalam penyusunan Laporan Belanja Perpajakan terus ditingkatkan dengan mengacu pada rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan serta standar internasional. Sejak tahun 2023, Laporan Belanja Perpajakan Indonesia memperoleh predikat Advanced dari Badan Pemeriksa Keuangan. Selain itu, berdasarkan Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI), Indonesia menempati peringkat kedua dunia pada penilaian tahun 2024 dan 2025, yang mencerminkan komitmen kuat Pemerintah dalam menyediakan informasi insentif perpajakan yang transparan dan akuntabel kepada publik.
Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi sarana diseminasi informasi yang komprehensif bagi publik, sekaligus memperkuat peran pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan insentif perpajakan. Transparansi yang semakin baik diharapkan dapat mendukung perumusan kebijakan belanja perpajakan yang lebih efisien, adil, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ι Dipublikasikan tanggal: 31/12/2025
Laporan Belanja Perpajakan 2024 - Buku 1
Baca
Download
Laporan Belanja Perpajakan 2024 - Buku 2 - Rincian Hasil Estimasi
Baca
Download
Tabel Estimasi Belanja Perpajakan (.xlsx)
Download
Laporan Belanja Perpajakan 2023
Tax Expenditure Report 2023
Sebagai wujud komitmen terhadap pengelolaan keuangan negara yang transparan dan kredibel, kualitas dari belanja perpajakan terus ditingkatkan agar lebih terarah dan terukur dalam memberikan stimulus bagi perekonomian. Nilai belanja perpajakan tahun 2023 adalah sebesar Rp362,5 triliun atau 1,73% dari PDB. Nilai ini meningkat 6,3% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp341,1 triliun seiring dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kegiatan produksi, dan konsumsi masyarakat. Pada tahun 2023, belanja perpajakan PPN dan PPnBM mencapai Rp210,2 triliun atau 58,0% dari total estimasi belanja perpajakan. Sementara itu, belanja perpajakan PPh mencapai Rp129,8 triliun atau 35,81% dari total estimasi belanja perpajakan.
Kualitas transparansi fiskal dalam bentuk publikasi Laporan Belanja Perpajakan terus diperbaiki dengan memperhatikan elemen penting dalam prinsip nasional dan standar internasional sebagaimana yang diperkenalkan oleh IMF melalui Fiscal Transparency Code. Peningkatan kualitas itu tercermin dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 yang memberikan predikat Advanced untuk Laporan Belanja Perpajakan Indonesia tahun 2022. Selain itu, berdasarkan Global Tax Expenditure Transparency Index (GTETI) 2024, Indonesia berhasil menduduki peringkat 2 dunia dari 105 negara.
Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi media diseminasi yang luas bagi publik, sekaligus untuk turut mengawasi dan mengevaluasi dampak serta efektivitas setiap insentif perpajakan yang telah diberikan. Laporan ini merupakan bukti peran kebijakan belanja perpajakan semakin penting dan strategis di tengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Ι Dipublikasikan tanggal: 16/12/2024
Laporan Belanja Perpajakan 2023 - Buku 1
Baca
Download
Laporan Belanja Perpajakan 2023 - Buku 2 - Rincian Hasil Estimasi
Baca
Download
Laporan Belanja Perpajakan 2022
Tax Expenditure Report 2022
Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki komitmen besar dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik mengenai alokasi dan penggunaan sumber daya fiskal. Pada tanggal 9 Oktober 2023, The Council on Economic Policies (CEP) dan the German Institute of Development and Sustainability (IDOS) meluncurkan Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI). Berdasarkan publikasi tersebut Laporan Belanja Perpajakan Indonesia menempati peringkat 1 di ASEAN dalam indeks transparansi tersebut. Secara global, Indonesia menempati peringkat terbaik ke 8 di antara negara anggota G20 dan terbaik ke 15 di dunia di atas UK, Jepang dan India.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia telah merancang kebijakan belanja perpajakan yang terarah dan terukur. Kebijakan ini dirancang untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi global dan domestik, mendukung pemulihan sektor kesehatan, menjaga kelangsungan bisnis, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Belanja perpajakan didesain dengan mempertimbangkan kebutuhan sektor-sektor penting dalam perekonomian, termasuk investasi, riset, pengembangan SDM, dan UMKM.
Nilai belanja perpajakan secara keseluruhan meningkat secara terukur seiring dengan pertumbuhan ekonomi, kegiatan produksi, dan konsumsi masyarakat. Nilai belanja perpajakan Indonesia tahun 2022 tercatat sebesar Rp323,5 triliun atau sebesar 1,65 persen dari PDB. Nilai tersebut secara nominal meningkat sebesar 4,4 persen dibandingkan nilai belanja perpajakan tahun 2021 yang bernilai Rp310,0 triliun atau 1,83 persen PDB yang disebabkan oleh mulai pulihnya perekonomian nasional.
Laporan ini diharapkan dapat menjadi pemicu ruang diskusi yang luas bagi publik, baik dalam hal pemanfaatan maupun pemberian masukan bagi perbaikan kinerja kebijakan. Selain itu, masyarakat luas dan dunia usaha dapat turut mengawasi pemanfaatan berbagai insentif perpajakan yang telah dikeluarkan Pemerintah.
Ι Dipublikasikan tanggal: 14/12/2023
Laporan Belanja Perpajakan 2021
Tax Expenditure Report 2021
Laporan Belanja Perpajakan merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menjunjung transparansi dan akuntabilitas kebijakan fiskal, khususnya yang terkait dengan insentif perpajakan. Sebagai bagian dari instrumen kebijakan APBN, belanja perpajakan tahun 2021 menunjukkan peran kebijakan insentif perpajakan yang semakin strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif, memperbaiki daya saing, serta mendorong peningkatan aktivitas investasi di dalam negeri. Langkah tersebut dimaksudkan untuk mengakselerasi penanganan krisis pandemi Covid-19, mendukung pemulihan ekonomi nasional, dan memperkuat upaya akselerasi transformasi ekonomi.
Belanja perpajakan tahun 2021 mencapai Rp299,1 triliun atau 1,76 persen dari PDB, meningkat sebesar 23.8 persen dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp241,6 triliun atau 1,56 persen dari PDB. Nilai tersebut juga termasuk realisasi insentif perpajakan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai Rp23 triliun. Nilai belanja perpajakan tersebut secara umum dimanfaatkan untuk penanganan aspek kesehatan, perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan, serta untuk dunia usaha terutama UMKM. Sejalan dengan bauran kebijakan yang lain, capaian nilai belanja perpajakan tahun 2021 tersebut relatif efektif dalam mencegah kejatuhan kontraksi ekonomi yang lebih dalam. Pada tahun 2021, kinerja ekonomi mampu bangkit dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,7 persen (yoy). Perekonomian Indonesia sudah kembali pulih yang ditandai oleh output PDB 2021 yang berada 1,6 persen di atas tingkat prapandemi (2019). Capaian tersebut patut diapresiasi mengingat di periode tersebut masih terdapat negara lain seperti Filipina, Thailand, Malaysia, Meksiko, dan sejumlah negara di Eropa yang belum mampu kembali ke kapasitas normalnya sebelum periode pandemi.
Ke depan, Pemerintah akan terus melaksanakan kebijakan APBN termasuk melalui instrumen belanja perpajakan yang dilakukan secara terarah dan terukur untuk merespons kondisi pascapandemi yang dinamis. Pemerintah akan terus senantiasa mengupayakan reformasi fiskal yang berpedoman pada praktik pengelolaan fiskal yang sehat, terarah, terukur, dan fleksibel dalam menjaga koridor kesinambungan fiskal dalam jangka menengah-panjang.
Ι Dipublikasikan tanggal: 26/12/2022
Laporan Belanja Perpajakan 2020
Tax Expenditure Report 2020
Kementerian Keuangan kembali menerbitkan Laporan Belanja Perpajakan (Tax Expenditure Report) tahun 2020 sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas pemerintah terkait pelaksanaan kebijakan insentif perpajakan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya memperkuat fungsi APBN dalam rangka mendukung perekonomian.
Upaya penguatan fungsi APBN, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi terus dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Fungsi alokasi terkait dengan penyediaan berbagai pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban serta sarana dan prasarana kegiatan ekonomi lainnya. Fungsi distribusi erat kaitannya dengan upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan, baik antar penduduk maupun wilayah. Sementara itu, fungsi stabilisasi APBN menyangkut upaya-upaya Pemerintah dalam penanggulangan krisis ekonomi, seperti langkah cepat dan darurat oleh Pemerintah dalam rangka penanggulangan krisis akibat pandemi COVID-19 dalam dua tahun terakhir.
Besaran belanja perpajakan di tahun 2020 mencapai Rp234,8 triliun, atau sekitar 1,52 persen dari PDB. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 13,7 persen dari belanja perpajakan tahun 2019 yang nilainya sebesar Rp272,1 triliun, atau sekitar 1,72 persen dari PDB. Meskipun sedikit menurun dibandingkan dengan belanja perpajakan tahun 2019, perlu diketahui bahwa kebijakan insentif yang diberikan oleh pemerintah pada masa pandemi di tahun 2020 semakin beragam di luar yang telah diberikan oleh pemerintah di tahun sebelumnya.
Penerbitan laporan ini diharapkan dapat menjadi menjadi acuan untuk penguatan efektivitas kebijakan fiskal oleh pemerintah, serta memberi pengetahuan tentang kebijakan insentif perpajakan Indonesia dan membuka ruang diskusi yang luas bagi publik.
Ι Dipublikasikan tanggal: 24/12/2021
