Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki komitmen besar dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik mengenai alokasi dan penggunaan sumber daya fiskal. Pada tanggal 9 Oktober 2023, The Council on Economic Policies (CEP) dan the German Institute of Development and Sustainability (IDOS) meluncurkan Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI). Berdasarkan publikasi tersebut Laporan Belanja Perpajakan Indonesia menempati peringkat 1 di ASEAN dalam indeks transparansi tersebut. Secara global, Indonesia menempati peringkat terbaik ke 8 di antara negara anggota G20 dan terbaik ke 15 di dunia di atas UK, Jepang dan India.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia telah merancang kebijakan belanja perpajakan yang terarah dan terukur. Kebijakan ini dirancang untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi global dan domestik, mendukung pemulihan sektor kesehatan, menjaga kelangsungan bisnis, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Belanja perpajakan didesain dengan mempertimbangkan kebutuhan sektor-sektor penting dalam perekonomian, termasuk investasi, riset, pengembangan SDM, dan UMKM.
Nilai belanja perpajakan secara keseluruhan meningkat secara terukur seiring dengan pertumbuhan ekonomi, kegiatan produksi, dan konsumsi masyarakat. Nilai belanja perpajakan Indonesia tahun 2022 tercatat sebesar Rp323,5 triliun atau sebesar 1,65 persen dari PDB. Nilai tersebut secara nominal meningkat sebesar 4,4 persen dibandingkan nilai belanja perpajakan tahun 2021 yang bernilai Rp310,0 triliun atau 1,83 persen PDB yang disebabkan oleh mulai pulihnya perekonomian nasional.
Laporan ini diharapkan dapat menjadi pemicu ruang diskusi yang luas bagi publik, baik dalam hal pemanfaatan maupun pemberian masukan bagi perbaikan kinerja kebijakan. Selain itu, masyarakat luas dan dunia usaha dapat turut mengawasi pemanfaatan berbagai insentif perpajakan yang telah dikeluarkan Pemerintah.
Baca Download
Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki komitmen besar dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik mengenai alokasi dan penggunaan sumber daya fiskal. Pada tanggal 9 Oktober 2023, The Council on Economic Policies (CEP) dan the German Institute of Development and Sustainability (IDOS) meluncurkan Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI). Berdasarkan publikasi tersebut Laporan Belanja Perpajakan Indonesia menempati peringkat 1 di ASEAN dalam indeks transparansi tersebut. Secara global, Indonesia menempati peringkat terbaik ke 8 di antara negara anggota G20 dan terbaik ke 15 di dunia di atas UK, Jepang dan India.Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia telah merancang kebijakan belanja perpajakan yang terarah dan terukur. Kebijakan ini dirancang untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi global dan domestik, mendukung pemulihan sektor kesehatan, menjaga kelangsungan bisnis, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Belanja perpajakan didesain dengan mempertimbangkan kebutuhan sektor-sektor penting dalam perekonomian, termasuk investasi, riset, pengembangan SDM, dan UMKM. Nilai belanja perpajakan secara keseluruhan meningkat secara terukur seiring dengan pertumbuhan ekonomi, kegiatan produksi, dan konsumsi masyarakat. Nilai belanja perpajakan Indonesia tahun 2022 tercatat sebesar Rp323,5 triliun atau sebesar 1,65 persen dari PDB. Nilai tersebut secara nominal meningkat sebesar 4,4 persen dibandingkan nilai belanja perpajakan tahun 2021 yang bernilai Rp310,0 triliun atau 1,83 persen PDB yang disebabkan oleh mulai pulihnya perekonomian nasional. Laporan ini diharapkan dapat menjadi pemicu ruang diskusi yang luas bagi publik, baik dalam hal pemanfaatan maupun pemberian masukan bagi perbaikan kinerja kebijakan. Selain itu, masyarakat luas dan dunia usaha dapat turut mengawasi pemanfaatan berbagai insentif perpajakan yang telah dikeluarkan Pemerintah.
Laporan Belanja Perpajakan merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menjunjung transparansi dan akuntabilitas kebijakan fiskal, khususnya yang terkait dengan insentif perpajakan. Sebagai bagian dari instrumen kebijakan APBN, belanja perpajakan tahun 2021 menunjukkan peran kebijakan insentif perpajakan yang semakin strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif, memperbaiki daya saing, serta mendorong peningkatan aktivitas investasi di dalam negeri. Langkah tersebut dimaksudkan untuk mengakselerasi penanganan krisis pandemi Covid-19, mendukung pemulihan ekonomi nasional, dan memperkuat upaya akselerasi transformasi ekonomi.
Belanja perpajakan tahun 2021 mencapai Rp299,1 triliun atau 1,76 persen dari PDB, meningkat sebesar 23.8 persen dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp241,6 triliun atau 1,56 persen dari PDB. Nilai tersebut juga termasuk realisasi insentif perpajakan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai Rp23 triliun. Nilai belanja perpajakan tersebut secara umum dimanfaatkan untuk penanganan aspek kesehatan, perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan, serta untuk dunia usaha terutama UMKM. Sejalan dengan bauran kebijakan yang lain, capaian nilai belanja perpajakan tahun 2021 tersebut relatif efektif dalam mencegah kejatuhan kontraksi ekonomi yang lebih dalam. Pada tahun 2021, kinerja ekonomi mampu bangkit dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,7 persen (yoy). Perekonomian Indonesia sudah kembali pulih yang ditandai oleh output PDB 2021 yang berada 1,6 persen di atas tingkat prapandemi (2019). Capaian tersebut patut diapresiasi mengingat di periode tersebut masih terdapat negara lain seperti Filipina, Thailand, Malaysia, Meksiko, dan sejumlah negara di Eropa yang belum mampu kembali ke kapasitas normalnya sebelum periode pandemi.
Ke depan, Pemerintah akan terus melaksanakan kebijakan APBN termasuk melalui instrumen belanja perpajakan yang dilakukan secara terarah dan terukur untuk merespons kondisi pascapandemi yang dinamis. Pemerintah akan terus senantiasa mengupayakan reformasi fiskal yang berpedoman pada praktik pengelolaan fiskal yang sehat, terarah, terukur, dan fleksibel dalam menjaga koridor kesinambungan fiskal dalam jangka menengah-panjang.
Kementerian Keuangan kembali menerbitkan Laporan Belanja Perpajakan (Tax Expenditure Report) tahun 2020 sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas pemerintah terkait pelaksanaan kebijakan insentif perpajakan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya memperkuat fungsi APBN dalam rangka mendukung perekonomian. Upaya penguatan fungsi APBN, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi terus dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Fungsi alokasi terkait dengan penyediaan berbagai pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban serta sarana dan prasarana kegiatan ekonomi lainnya. Fungsi distribusi erat kaitannya dengan upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan, baik antar penduduk maupun wilayah. Sementara itu, fungsi stabilisasi APBN menyangkut upaya-upaya Pemerintah dalam penanggulangan krisis ekonomi, seperti langkah cepat dan darurat oleh Pemerintah dalam rangka penanggulangan krisis akibat pandemi COVID-19 dalam dua tahun terakhir.Besaran belanja perpajakan di tahun 2020 mencapai Rp234,8 triliun, atau sekitar 1,52 persen dari PDB. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 13,7 persen dari belanja perpajakan tahun 2019 yang nilainya sebesar Rp272,1 triliun, atau sekitar 1,72 persen dari PDB. Meskipun sedikit menurun dibandingkan dengan belanja perpajakan tahun 2019, perlu diketahui bahwa kebijakan insentif yang diberikan oleh pemerintah pada masa pandemi di tahun 2020 semakin beragam di luar yang telah diberikan oleh pemerintah di tahun sebelumnya. Penerbitan laporan ini diharapkan dapat menjadi menjadi acuan untuk penguatan efektivitas kebijakan fiskal oleh pemerintah, serta memberi pengetahuan tentang kebijakan insentif perpajakan Indonesia dan membuka ruang diskusi yang luas bagi publik.
Sebagai wujud transparansi fiskal serta akuntabilitas pemerintah kepada publik terkait kebijakan insentif perpajakan, pemerintah kembali menerbitkan Laporan Belanja Perpajakan 2019. Nilai belanja perpajakan tahun 2019 diestimasi mencapai Rp257,2 triliun, atau sekitar 1,62 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah ini meningkat sebesar 14,24 persen dari nilai belanja perpajakan tahun 2018 sebesar Rp225,2 triliun, atau sekitar 1,52 persen dari PDB tahun 2018.
Dengan komitmen untuk terus melakukan penyempurnaan, laporan belanja perpajakan edisi ketiga berisi pembaruan-pembaruan dari edisi sebelumnya, di antaranya adalah perluasan cakupan jenis pajak serta identifikasi data dan peraturan baru. Pada laporan ini, Bea Meterai ditambahkan sebagai cakupan jenis pajak, sehingga melengkapi empat jenis pajak lainnya, yaitu PPN dan PPnBM, PPh, Bea Masuk dan Cukai, serta PBB sektor P3.
Laporan ini memuat bab baru yang berisi ketentuan-ketentuan khusus di bidang perpajakan yang kerap dianggap sebagai fasilitas karena memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak, namun tidak masuk dalam kategori belanja perpajakan. Informasi ini disusun untuk menyempurnakan pemahaman para pembaca tentang berbagai bentuk fasilitas perpajakan yang sudah disediakan pemerintah sebagai bentuk dukungan menyeluruh terhadap perekonomian. Terkait kebutuhan akan evaluasi insentif perpajakan, laporan tahun ini juga memuat evaluasi dari kebijakan perpajakan, yaitu kebijakan Tax Allowance.
Dengan penerbitan laporan belanja perpajakan secara reguler, kebijakan insentif perpajakan diharapkan dapat lebih terkoordinasi, efisien dan efektif, serta dapat dievaluasi secara berkesinambungan.