Pandemi Covid-19 berdampak luas terhadap semua negara di dunia. Dampak yang paling dirasakan yaitu pertumbuhan ekonomi di setiap negara mengalami tekanan yang cukup besar. Beberapa negara seperti AS, Jepang, Singapura, Thailand, dan lain sebagainya bahkan sudah mengalami pertumbuhan negatif pada dua triwulan pertama di tahun 2020. Tak terkecuali Indonesia, tekanan ekonomi akibat pandemi Covid ini juga dirasakan pada tingkat pertumbuhan PDB Indonesia yang merosot menjadi 2,97 persen pada triwulan I tahun 2020 dan bahkan mengalami kontraksi 5,32 persen pada triwulan II tahun 2020.
Kebijakan pendidikan sangat erat kaitannya dengan peningkatan kualitas human capital yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk lepas dari middle income trap. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah semakin tingginya produktivitas tenaga kerja dan output perekonomian yang dihasilkan.
Indonesia memiliki luas perairan laut 5,8 juta km2 (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km2,luas perairan kepulauan 2,95 juta km2, dan luas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia/ZEEI 2,55 juta km2), terbagi menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), dengan jumlah potensi Sumber Daya Ikan (SDI) yang diperbolehkan (JTB/allowable catch) untuk ditangkap pada seluruh WPP sejumlah tertentu dari Maximum Sustainable Yield (MSY) - nya. Produksi perikanan tangkap Indonesia dalam kurun waktu 2013-2018 menunjukkan peningkatan, yaitu rata-rata 3,61 persen setiap tahunnya. Sementara itu kontribusinya terhadap PDB rata-rata 2,39 persen per tahun, dan secara nominal meningkat dari Rp210,67 triliun di tahun 2013 menjadi Rp385,9 triliun di tahun 2018.
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) merupakan unit organisasi non eselon di bawah Kementerian Keuangan yang melakukan fungsi pengelolaan dana lingkungan hidup dengan menggunakan pola pengelolaan badan layanan umum (BLU). Pembentukan BPDLH dimandatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (Perpres 77/2018). Pembentukan BPDLH merefleksikan komitmen Pemerintah Indonesia menangani dan mendanai upaya-upaya pengeloaan lingkungan hidup, termasuk mitigasi perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).
Pandemi COVID-19 dan tindakan untuk mencegah penyebarannya menimbulkan kontraksi ekonomi dunia yang parah. International Monetary Fund memproyeksikan bahwa ekonomi global akan menyusut sekitar 4,4 persen pada tahun 2020 - resesi terparah sejak Perang Dunia Kedua1. Krisis berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan upaya penanggulangan kemiskinan. Produk domestik bruto Indonesia dipastikan mengalami kontraksi sebesar 1,1 persen pada tahun 2020 - turun drastis dari proyeksi pertumbuhan sebelum pandemi sebesar 5,3 persen - menyebabkan hilangnya pekerjaan dan pendapatan masyarakat secara luas2. Untuk menghindari skenario terburuk ini, Pemerintah Indonesia telah menerapkan paket stimulus fiskal darurat dan untuk sementara memperluas program bantuan sosial demi membantu keluarga berpenghasilan rendah selama krisis.