Kajian

Optimalisasi PNBP Pelayanan Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika

Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2020)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipungut oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memiliki porsi yang yang besar dan strategis dalam struktur APBN khususnya PNBP lainnya. Secara umum PNBP pada Kemenkominfo berasal dari dua sumber utama yakni Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi dan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi dengan besaran kontribusi terhadap PNBP Kemenkominfo masing-masing 92,8% dan 5,8%. Selain itu, PNBP yang dipungut dan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Bakti, yang berada dibawah Kemenkominfo, merupakan BLU kedua terbesar di dalam APBN setelah Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Tata Kelola Investasi Program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) pada BPJS Ketenagakerjaan

Penulis: Tim Peneliti PKSK: Ronald Yusuf (Ketua), Afif Hanifah, Tuti Sariningsih Budi Utami, Fatimatus Firda, Ari Wibowo (2020)

Perkembangan dana pensiun di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi sumber utama pembiayaan jangka panjang. Hal ini terjadi sebagaimana halnya di banyak negara. Sebagian besar dana pada industri dana pensiun umumnya bersumber dari program wajib (pilar ke-2 jaminan sosial masyarakat). Demikian juga halnya di Indonesia dimana dana kelolaan terbesar adalah aset Dana Jaminan Sosial (DJS) Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) di BPJS Ketenagakerjaan. Tata kelola investasi pada dana pensiun publik seperti JHT dan JP memiliki peranan yang penting dalam memberikan kesejahteraan yang lebih baik pada peserta di hari tua nanti dan dalam mendukung percepatan tersedianya sumber pembiayaan jangka panjang.

Kajian Pola Konsumsi Dan Beban PPN Kelas Menengah Indonesia

Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2020)

Pertumbuhan pengeluaran agregat konsumsi rumah tangga, yang merupakan proxy dari konsumsi, menyumbang porsi yang cukup besar pada pertumbuhan ekonomi. Besarnya pengeluaran konsumsi masyarakat dianggap sebagai penentu tingkat pertumbuhan ekonomi dan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara. Kajian ini disusun dengan tujuan untuk menjawab dan memberikan bukti tentang dinamika pertumbuhan dan pola konsumsi masyarakat kelas menengah serta implikasinya terhadap penerimaan perpajakan ke depan.

Premi Penjaminan Simpanan Berbasis Risiko : Studi Kasus LPS Indonesia

Penulis: Muhammad Afdi Nizar, Alfan Mansur Pada Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (2019)

Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (i) mengidentifikasi indikator-indikator kinerja perbankan yang dapat dipertimbangkan sebagai dasar penetapan premi penjaminan simpanan berbasis risiko di Indonesia; (ii) mengestimasi besaran tarif (premi) berbasis risiko untuk masing-masing bank; dan (iii) mengestimasi beban biaya penjaminan (simpanan dan PRP) masing-masing bank.

Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah

Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2019)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, telah ditetapkan UU No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan local taxing power melalui penguatan basis perpajakan daerah dan peningkatan kepatuhan (compliance) wajib pajak.

DISCLAIMER

Pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.

The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy from Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.