Indonesia memiliki luas perairan laut 5,8 juta km2 (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km2,luas perairan kepulauan 2,95 juta km2, dan luas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia/ZEEI 2,55 juta km2), terbagi menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), dengan jumlah potensi Sumber Daya Ikan (SDI) yang diperbolehkan (JTB/allowable catch) untuk ditangkap pada seluruh WPP sejumlah tertentu dari Maximum Sustainable Yield (MSY) - nya. Produksi perikanan tangkap Indonesia dalam kurun waktu 2013-2018 menunjukkan peningkatan, yaitu rata-rata 3,61 persen setiap tahunnya. Sementara itu kontribusinya terhadap PDB rata-rata 2,39 persen per tahun, dan secara nominal meningkat dari Rp210,67 triliun di tahun 2013 menjadi Rp385,9 triliun di tahun 2018.
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) merupakan unit organisasi non eselon di bawah Kementerian Keuangan yang melakukan fungsi pengelolaan dana lingkungan hidup dengan menggunakan pola pengelolaan badan layanan umum (BLU). Pembentukan BPDLH dimandatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (Perpres 77/2018). Pembentukan BPDLH merefleksikan komitmen Pemerintah Indonesia menangani dan mendanai upaya-upaya pengeloaan lingkungan hidup, termasuk mitigasi perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).
Pandemi COVID-19 dan tindakan untuk mencegah penyebarannya menimbulkan kontraksi ekonomi dunia yang parah. International Monetary Fund memproyeksikan bahwa ekonomi global akan menyusut sekitar 4,4 persen pada tahun 2020 - resesi terparah sejak Perang Dunia Kedua1. Krisis berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan upaya penanggulangan kemiskinan. Produk domestik bruto Indonesia dipastikan mengalami kontraksi sebesar 1,1 persen pada tahun 2020 - turun drastis dari proyeksi pertumbuhan sebelum pandemi sebesar 5,3 persen - menyebabkan hilangnya pekerjaan dan pendapatan masyarakat secara luas2. Untuk menghindari skenario terburuk ini, Pemerintah Indonesia telah menerapkan paket stimulus fiskal darurat dan untuk sementara memperluas program bantuan sosial demi membantu keluarga berpenghasilan rendah selama krisis.
The coronavirus (COVID-19) pandemic and measures to contain it have plunged the world economy into a severe contraction. The International Monetary Fund projects that the global economy will shrink by 4.4 per cent in 2020 the deepest recession since the Second World War1. The crisis is having a significant impact on Indonesias economic growth and efforts to reduce poverty. The countrys gross domestic product is set to contract by 1.1 per cent in 2020 a painful reversal of the 5.3 per cent growth projected before the pandemic causing widespread loss of jobs and income2. To avert this worst-case scenario, the Government of Indonesia implemented an emergency fiscal stimulus package and temporarily expanded its social assistance programmes to support low-income families during the crisis.
Negara-negara Afrika dewasa ini mulai menyadari adanya ketergantungan terhadap produk-produk dari negara bekas penjajah yang relatif mahal. Untuk itu, para pemimpin Afrika mencari produk-produk dari Asia yang murah dan berkualitas. Hal ini menjadi peluang bgi Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dengan Afrika yang terbuka luas