Pendirian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang telah ditandatangani bulan November 2020, merupakan gagasan untuk mengintegrasikan perdagangan bebas ASEAN dengan lima negara mitra dagang. Pada dasarnya RCEP memiliki tujuan progresif, yaitu menghapuskan tarif dan hambatan non-tarif serta memfasilitasi dan meningkatkan transparansi perdagangan antar negara ...
Kebijakan perpajakan, bansos, dan subsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal yang berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mempercepat penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Akan tetapi, pelaksanaan ketiga instrumen kebijakan tersebut menghadapi berbagai tantangan yang meliputi program perlindungan sosial yang terfragmentasi, subsidi harga dengan efek distorsi regresi terhadap konsumsi dan manfaat riil, dan penerimaan pajak yang belum optimal. Beberapa studi yang ...
Keuangan Sosial Islam (KSI) mencakup zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Namun demikian dalam kajian ini difakuskan pada dana zakat dan wakaf yang memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia. Populasi umat Islam Indonesia yang mencakup 87,2 persen populasi nasional ditambah dengan pesatnya digitalisasi membuka potensi penghimpunan dana zakat dan wakaf yang besar. Pengumpulan dana ZISWAF sendiri ...
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan seluruh jajaran pemerintah untuk memberdayakan penyandang disabilitas dalam rangka mempromosikan inklusi disabilitas. Salah satu bentuk pemberdayaan yang dapat dilakukan yaitu melalui pemberian konsesi (potongan biaya) sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut. Pemberian konsesi ini penting diberikan karena dapat mengurangi hambatan penyandang disabilitas terkait akses ke layanan dasar sehingga diharapkan ...
Dalam piagam ASEAN yang berlaku efektif pada tahun 2008, keketuaan ASEAN di antara negara anggotanya akan digilir dengan urutan alfabet. Sesuai urutan dimaksud, Indonesia akan kembali memegang keketuaan ASEAN pada tahun 2023 untuk yang keempat kalinya. Sebagai ketua, Indonesia perlu membentuk arah dan jalannya pertemuan dengan memasukkan kepentingan nasional ke dalam agenda pertemuan. Proses penentuan tema hingga Priority Economic Deliverables ...