Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah

Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2019)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, telah ditetapkan UU No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan local taxing power melalui penguatan basis perpajakan daerah dan peningkatan kepatuhan (compliance) wajib pajak.

Kebijakan Skema Penyediaan Perumahan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Prajurit TNI/Polri

Penulis: Tim Peneliti PKSK (2019)

Dalam beberapa kali Rapat Terbatas, masing-masing tanggal 6 November 2018, 13 November 2018, dan 21 Desember 2018, Presiden memberikan arahan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Kerja bahwa pemerintah perlu menyediakan perumahan yang layak bagi Aparatur Sipi Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI). Hal ini dirasa perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Enhanced Cooperation and Integration Between Indonesia and Timor-Leste

Penulis: Adriyanto, Ali Moechtar, Yasir Niti Samudro, dan ADB (2019)

This Enhanced Cooperation and Integration between Indonesia and Timor-Leste - Scoping Study responds to requests by the governments of Indonesia and Timor-Leste made to the Asian Development Bank in February 2017.

Kajian Efektivitas Implementasi Dana Otonomi Khusus

Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2019)

Dalam menjalankan amanah dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, UU Nomor 21 tahun 2001 jo.

Kajian Dana Desa - Analisis Empiris Badan Usaha Milik Desa, Kesempatan Kerja, dan Infrastruktur Pada Seribu Desa di Indonesia

Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2019)

Tujuan penyaluran dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui program yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi komunitas desa. Dana Desa yang berasal dari APBN dialokasikan guna mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan melalui pemberian kesempatan untuk pemerintah desa mengelola dan memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan kebutuhannya.