Penguatan Produk Loser Sector menjadi Produk Unggulan Kerja Sama RCEP

Ragimun dan Imran Rosjadi (2021)

Prinsip utama dilakukannya kerja sama dan pembentukan blok-blok perdagangan bebas adalah mendapatkan keuntungan atas kerja sama antar negara yang terlibat. Seperti halnya kerja sama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang sudah ditandatangani pada 15 November 2020. Peluang kerja sama RCEP, antara lain mempunyai populasi lebih dari 3,4 Milyar penduduk atau 47,5 persen dari seluruh ...

Kajian Dampak COVID-19 Terhadap Pasar Tenaga Kerja dan Respons Kebijakan di Kawasan Asia dan Pasifik

(2021)

Ringkasan Eksekutif Penyebaran pandemi COVID-19 telah memaksa pemerintah di negara-negara kawasan Asia dan Pasifik untuk melakukan kebijakan penguncian wilayah dan pembatasan sosial secara besar-besaran. Sebagai konsekuensi, kebijakan tersebut menyebabkan aktivitas ekonomi dan sosial menjadi terganggu yang pada akhirnya ditrasmisikan kepada gangguan terhadap perekonomian secara keseluruhan termasuk gangguan di pasar tenaga kerja dan penurunan tingkat ...

Kajian Analisis Spasial Untuk Perbaikan Perencanaan Penempatan Infrastruktur Pendidikan: Analisis Spasial, Simulasi Mikroekonometrik dan Computable General Equilibrium (CGE).

(2021)

Pendahuluan  Kebijakan pendidikan sangat erat kaitannya dengan peningkatan kualitas human capital yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk lepas dari middle income trap. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah semakin tingginya produktivitas tenaga kerja dan output perekonomian yang dihasilkan. Saat ini rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia adalah 8 tahun, atau dengan kata lain sebagian besar ...

Program Bantuan Modal Usaha Mikro

(2021)

           Pandemi Covid-19 berdampak luas terhadap semua negara di dunia. Dampak yang paling dirasakan yaitu pertumbuhan ekonomi di setiap negara mengalami tekanan yang cukup besar. Beberapa negara seperti AS, Jepang, Singapura, Thailand, dan lain sebagainya bahkan sudah mengalami pertumbuhan negatif pada dua triwulan pertama di tahun 2020.

Optimalisasi BPDLH dalam Pengembangan Energi Terbarukan di Sektor Ketenagalistrikan

Zulvia Dwi Kurnaini, Khaled Tuanida Parlaungan, Indria Syafelifitria, Hesty Handayani, Febri Vabiono Pasaribu, Muhammad Olgiano Paellorisky, Moch. Irfan, dan Een Permana Deswarja (2021)

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) merupakan unit organisasi non eselon di bawah Kementerian Keuangan yang melakukan fungsi pengelolaan dana lingkungan hidup dengan menggunakan pola pengelolaan badan layanan umum (BLU). Pembentukan BPDLH dimandatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (Perpres 77/2018). Pembentukan BPDLH merefleksikan komitmen Pemerintah Indonesia menangani dan mendanai upaya-upaya ...