Dukungan Fiskal Pada Sektor Pertanian dan Kedaulatan Pangan

Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2017)

Sektor penting yang mendukung tercapainya kedaulatan pangan diantaranya adalah sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini tampak dari besarnya kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyediaan lapangan kerja. Namun demikian, kontribusi nyata sektor pertanian termasuk peternakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) cenderung menurun. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2010, kontribusi sektor pertanian sekitar 11 persen, dan pada tahun 2014 nilai kontribusi sektor tersebut menurun lagi menjadi 10,3 persen. Tren yang sama juga terjadi pada kontribusi kelompok sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan atas besaran PDB. Dari sisi penyediaan lapangan pekerjaan, jumlah angkatan kerja nasional mencapai 122,4 juta pada tahun 2015. Penyerap tenaga kerja terbesar tetap pada sektor pertanian yang mencapai sekitar 32,9 persen, yang kemudian diikuti oleh sektor perdagangan 22,4 persen, jasa kemasyarakatan 15,6 persen , dan industri 13,3 persen.

Review Belanja (Spending Review): Dampak Penganggaran Sektoral Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2017)

Mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal seringkali dianggap sebagai ultimate goal dari berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah, misalnya dari bauran kebijakan fiskal, moneter dan sistem keuangan. Berbagai literatur menunjukkan

Optimalisasi Kebijakan Pungutan OJK Kepada Pelaku Sektor Jasa Keuangan: Pendekatan Teoritis dan Analisis Empiris

Penulis: Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (2017)

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni seluruh pelaku usaha sektor keuangan diwajibkan membayar iuran (pungutan), termasuk profesi penunjang.

Kajian Kesiapan Spin-Off Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Umum Konvensional

Penulis: Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (2017)

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah disahkan dan dinyatakan berlaku oleh Pemerintah pada tanggal 16 Juli 2008. Dengan diberlakukannya undangundang tersebut, bank syariah yang sudah lama berdiri di Indonesia akhirnya memiliki dasar hukum kelembagaan atas organisasinya. Perkembangan industri perbankan syariah diharapkan dapat tumbuh lebih baik di masa yang akan datang setelah diberlakukannya undang-undang dimaksud

Unlocking Public and Private Investmen : Role of Financial Sector

Penulis: Adelia  Pratiwi, Andriansyah, Cornelius  Tjahjaprijadi, Deni  Ridwan, Dwi  Anggi  Novianti, Hidayat  Amir, Indra Budi Sucahyo, Johan  Zulkarnain  Kasim, Yoopi Abimanyu (2017)

Fiscal Policy Agency, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, has supported a series of conferences looking at Indonesia's economic transition and issues related to the middle-income trap. This year's program "Unlocking Public and Private investment" was the sixth conference and focused on the the role of financial sector development in escaping the middle-income trap.