Kajian
Indonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA)
Adwiena Dwiyanti dan Anda Nugroho, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (2019)
Indonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) merupakan perjanjian dengan konten yang komprehensif atas akses pasar dan kerja sama ekonomi yang lebih luas, termasuk didalamnya investasi antar dua negara/kawasan yang berkontribusi bagi pertumbuhan perdagangan antar kedua belah pihak secara khusus dan global secara umum. Skema kerja sama perdagangan ini berpotensi memberikan dampak positif bagi Indonesia ...
Kajian Skema Dana Energi Terbarukan Sebagai Insentif Percepatan Pemanfaatan Energi Terbarukan
Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2019)
Latar Belakang Indonesia memiliki target bauran energi yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang mengamanatkan optimalisasi bauran energi primer dengan peran energi baru dan terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, sepanjang keekonomiannya dipenuhi. Bauran energi baru dan terbarukan (EBT) ini diperinci lebih lanjut dalam Peraturan Presiden ...
Analisis Dampak Insentif Fiskal Terhadap Investasi dan Harga Jual Listrik Energi Terbarukan
Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2019)
Energi baru dan terbarukan (EBT) berperan penting dalam meningkatkan ketahanan energi dan dekarbonisasi ekonomi global. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2014. Sesuai PP tersebut, bauran EBT pada tahun 2025 ditargetkan mencapai 23% dan mencapai 31% pada tahun 2050. Target ini setara dengan kapasitas ...
Analisis Penggunaan Dana Hasil Pungutan OJK yang Ideal Dalam Rangka Mengoptimalkan Kepentingan OJK dan Pelaku Sektor Jasa Keuangan
Lokot Zein Nasution, Syahrir Ika, Suparman Zen Kemu, Tri Achya Ngasuko, dan Mutaqin (2018)
Latar Belakang Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni seluruh pelaku usaha sektor keuangan diwajibkan membayar iuran (pungutan), termasuk profesi penunjang. Tujuan kebijakan pungutan tidak hanya digunakan dalam membiayai kegiatan operasional OJK, tetapi akan dikembalikan kepada pelaku (recycling) berupa pengaturan dan pengawasan yang lebih baik. ...
Analisis Pemberian Insentif Perpajakan pada Produk Keuangan Syariah: Studi pada Sukuk Korporasi
Lokot Zein Nasution dan Afif Hanifah (2018)
Latar Belakang Dalam dua dekade terakhir, pertumbuhan keuangan syariah global berjalan begitu pesat. Untuk mengikuti dan menangkap peluang perkembangan pasar keuangan syariah, banyak negara melakukan kebijakan insentif pengembangan. Tren yang sekarang berjalan adalah peningkatan produk keuangan syariah berupa obligasi syariah atau sukuk. Tren perkembangan sukuk di tingkat global juga direspons oleh pemerintah Indonesia dengan ...
