Kajian Manfaat Dana Desa dalam Percepatan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan Desa

Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (2018)

Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kebijakan Dana Desa menjadi salah satu program unggulan Pemerintah dalam rangka membangun perekonomian di tingkat desa maupun mengurangi kesenjangan dan kemiskinan desa. Hal tersebut dapat dilihat dari keseriusan Pemerintah dalam mengalokasikan Dana Desa yang meningkat signifikan tiap tahun pada periode 2015 sampai dengan 2017. Tahun 2015 dialokasikan sebesar ...

Kajian Peningkatan Efektivitas Peranan DAU Dalam Pemerataan Kemampuan Keuangan Antar Daerah

Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (2018)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi1. Besaran DAU dalam APBN selama periode tahun 2012 – 2017 senantiasa meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 8,5 persen per tahun. Dalam struktur APBN 2017, besaran DAU mencapai 53,7 persen dari total alokasi ...

Strategi Menjaga Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang

Tim PKEM-PKAPBN, Badan Kebijakan Fiskal (2018)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan fiskal serta merumuskan strategi dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal jangka panjang di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari instansi resmi, antara lain BPS dan Kemenkeu. Adapun metode penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil pengolahan data, dalam periode 1998-2018, kesinambungan fiskal, secara umum, relatif terjaga. Penelitian ini memberikan ...

Kajian Perumusan Draf Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Perubahan Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi Secara Langsung Sebagai Tindak Lanjut Perluasan Uji Coba Subsidi Langsung Pupuk (SLP)

Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (2018)

Indonesia telah menerapkan kebijakan pupuk bersubsidi sejak tahun 1969. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban petani dan sektor pertanian sebagai sektor yang menggunakan tenaga kerja terbesar. Namun, perbedaan harga yang muncul antara pupuk bersubsidi dan pupuk non-subsidi telah mengakibatkan penyalahgunaan dan melesetnya penyaluran pupuk bersubsidi selama ini. Sesuai dengan semangat pemerintah untuk mereformasi kebijakan subsidi, mekanisme pengganti skema ...

Optimalisasi Lembaga Keuangan Dalam Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Syahrir Ika dan Mutaqin, Peneliti pada Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (2017)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji : (i) urgensi kebijakan pemerintah tentang program pembiayaan Ultra Mikro, (ii) mempelajari skema Pembiayaan Ultra Mikro, (iii) mengetahui progress penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro, (iii)  mengetahui progress penyaluran UMi, dan (iv) mengetahui evaluasi piloting, baik dari sisi uji akademik maupun uji publik. Metode yang digunakan adalah metode penelitian diskriptif. Adapun hasil penelitian ini ...