Kajian Dampak Makrofiskal Penyelenggaraan Program Tapera

Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2019)

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah diamanatkan dalam UU No.4 tahun 2016 sebagai komitmen pemerintah untuk memenuhi backlog perumahan dan menyediakan rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Seiring dengan segera diimplementasikannya Tapera, maka perlu dilakukan sinkronisasi dan integrasi dengan berbagai skema pembiayaan perumahan yang selama ini telah  berjalan (SSB, SBUM, FLPP) agar skema pembiayaan perumahan menjadi lebih efektif ...

Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB)

Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (2019)

Di tahun 2018, PKRB berhasil menyusun Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB). Strategi PARB merupakan manisfestasi dari upaya untuk mengelola berbagai isu yang terkait dengan PARB baik di tingkat nasional dan internasional, serta menentukan peta jalan kebijakan PARB Indonesia ke depan. Strategi ini juga mencakup peran dari masing-masing pemangku kepentingan dalam PARB. Strategi PARB muncul ...

Indonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA)

Adwiena Dwiyanti dan Anda Nugroho, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (2019)

Indonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) merupakan perjanjian dengan konten yang komprehensif atas akses pasar dan kerja sama ekonomi yang lebih luas, termasuk didalamnya investasi antar dua negara/kawasan yang berkontribusi bagi pertumbuhan perdagangan antar kedua belah pihak secara khusus dan global secara umum. Skema kerja sama perdagangan ini berpotensi memberikan dampak positif bagi Indonesia ...

Kajian Skema Dana Energi Terbarukan Sebagai Insentif Percepatan Pemanfaatan Energi Terbarukan

Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2019)

Latar Belakang Indonesia memiliki target bauran energi yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang mengamanatkan optimalisasi bauran energi primer dengan peran energi baru dan terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, sepanjang keekonomiannya dipenuhi. Bauran energi baru dan terbarukan (EBT) ini diperinci lebih lanjut dalam Peraturan Presiden ...

Analisis Dampak Insentif Fiskal Terhadap Investasi dan Harga Jual Listrik Energi Terbarukan

Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2019)

Energi baru dan terbarukan (EBT) berperan penting dalam meningkatkan ketahanan energi dan dekarbonisasi ekonomi global. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2014. Sesuai PP tersebut, bauran EBT pada tahun 2025 ditargetkan mencapai 23% dan mencapai 31% pada tahun 2050. Target ini setara dengan kapasitas ...