Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia

Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada Badan Kebijakan Fiskal selalu dititikberatkan untuk mendukung pencapaian visi Badan Kebijakan Fiskal (BKF), yaitu "Menjadi Unit terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Antisipatif dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera". Saat ini, BKF didukung oleh 565 pegawai (update per Januari 2020). Dengan didasari atas keberagaman komposisi kepegawaian baik dari sisi usia, jenis kelamin (gender), golongan maupun tingkat pendidikan; penerapan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) diarahkan untuk memenuhi kompetensi BKF secara organisasi dan mengembangkan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Dilihat dari stuktur komposisi usia, pegawai di lingkungan BKF masih tergolong dalam usia produktif, dimana komposisi pegawai masih didominasi oleh kelompok Generasi Millenials yaitu sebanyak 378 pegawai (67%). Sementara pegawai dari kelompok Generasi X berjumlah 119 pegawai (21%), Kelompok Baby Boomers berjumlah 20 pegawai (4%) dan Kelompok Generasi Z berjumlah 48 pegawai (8%)

Dengan postur SDM yang demikian, diharapkan management pengelolaan SDM di BKF mampu menciptakan sumber daya yang kompetitif, kritis dan inovatif untuk mendukung kemajuan organisasi.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi pegawai di lingkungan BKF didominasi oleh pegawai pria, dimana jumlah pegawai pria mencapai 382 orang (68%) dari total pegawai BKF sebanyak 565 orang. Sedangkan pegawai perempuan sebanyak 182 orang (32%).

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Dilihat dari tingkat golongannya, sebagian besar pegawai BKF berada di golongan III, yaitu sebanyak 324 pegawai. Sedangkan jumlah pegawai dengan golongan II dan IV secara berturut-turut sebesar 133 pegawai dan 108 pegawai.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dilihat dari struktur tingkat pendidikannya, sebagian besar pegawai BKF telah berpendidikan tinggi. Berdasarkan data kepegawaian per Januari 2020, sebanyak 24 pegawai (4%) dari total jumlah pegawai BKF (565 orang) telah memperoleh pendidikan S3; sebanyak 192 pegawai (34%) telah memperoleh pendidikan S2; sebanyak 204 pegawai (36%) berpendidikan S1/DIV, sebanyak 105 pegawai (19%) memperoleh pendidikan DIII, sementara yang lainnya sebanyak 40 pegawai (7%) memiliki pendidikan DI ke bawah.

Dilihat dari tingkat pendidikannya, komposisi pegawai di BKF sangat kompetitif. Saat ini, untuk komposisi pejabat struktural, sebanyak 48 orang (66%) berpendidikan S2, sebanyak 3 orang (4%) berpendidikan S3, dan sebanyak 22 orang (30%) berpendidikan S1/DIV.

Pada posisi Analis Kebijakan, sebanyak 12 orang (11%) berpendidikan S3, sebanyak 93 orang berpendidikan S2 (85%), dan sebanyak 5 orang (4%) berpendidikan S1. Pada posisi Peneliti, sebanyak 8 orang (23%) berpendidikan S3 dan sebanyak 27 orang (77%) berpendidikan S2.

Sedangkan, untuk posisi pelaksana, sebanyak 177 orang (51%) berpendidikan S1/DIV, sebanyak 24 orang (7%) berpendidikan S2, sebanyak 1 orang berpendidikan S3, sebanyak 105 orang (30%) berpendidikan DIII, dan sebanyak 40 orang (12%) berpendidikan DI kebawah.

Statistik Pengembangan Sumber Daya Manusia

Seiring dengan tingginya permintaan untuk mempersiapkan SDM yang kompetitif dan demi mewujudkan visi serta misi BKF, BKF selalu memberikan dukungan serta fasilitas bagi pegawai untuk mengembangkan kemampuan kompetensi individu yang nantinya dapat mendukung kemajuan organisasi. Pada Januari 2020, sebanyak 34 orang pegawai BKF sedang menjalani tugas belajar pada berbagai jenjang Pendidikan, di antaranya sebanyak 11 orang menempuh pendidikan S3, sebanyak 16 orang menempuh Pendidikan S2, sebanyak 6 orang menempuh Pendidikan DIV, dan sebanyak 1 orang menempuh Pendidikan D3. Selain tugas belajar, BKF juga memberikan kesempatan bagi pegawai untuk menjalani izin belajar.

Transformasi Organisasi Badan Kebijakan Fiskal

Pada Jumat, 29 November 2019, Menteri Keuangan melantik 112 jabatan fungsional analis kebijakan (JFAK) dan 73 pejabat struktural di lingkungan BKF. Dengan dilantiknya para analis dan pejabat struktural, BKF menyederhanakan struktur organisasi, dari 36 Jabatan Administrator dan 117 Jabatan Pengawas menjadi 17 Jabatan Administrator dan 55 Jabatan Pengawas. Namun, tidak berhenti sampai di situ, Badan Kebijakan Fiskal bersama pihak-pihak terkait akan terus berkoordinasi dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penguatan peran analis kebijakan.

Postur komposisi SDM saat ini merupakan potensi yang sangat besar bagi BKF, namun di sisi lain menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan SDM untuk menciptakan organisasi yang sehat dan kompetitif. Oleh karena itu, pengembangan SDM akan menitikberatkan pada kegiatan berupa pendidikan, pelatihan dan pengelolaan pengembangan pegawai yang berkarakter; serta kegiatan yang dapat mendukung pengembangan pola karier dan meningkatkan nilai tambah bagi pegawai serta untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi.