Warta Fiskal

Tahun : 2020, Edisi : 1

SJSN adalah program negara yang bertujuan untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, dan memasuki usia lanjut atau pensiun. Penjelasan ini disebutkan dalam UU No.40 Tahun 2004 tentang SJSN. 

Baca   Download

Tahun : 2019, Edisi : 6

SDGs disahkan pada tanggal 25 September 2015 di Markas Besar PBB. Sebanyak 193 kepala negara hadir untuk menandatangani kesepakatan pembangunan global. Indonesia diwakili oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Prinsip utama kesepakatan pembangunan global tersebut adalah Leave No One Behind atau Tidak Meninggalkan Satu Orangpun. Prinsip ini menekankan akan keterlibatan dari seluruh aktor pembangunan selain Pemerintahan, yakni Civil Society Organization (CSO), sektor swasta, akademisi, masyarakat. Ukuran keberhasilan implementasi SDGs adalah Sustainable Development Solutions Network (SDSN). Di mana posisi SDSN Indonesia saat ini? Michael Bobby Hoelman, Senior Advisor dari Infid mengonfirmasi peringkat SDSN Indonesia telah turun dari urutan ke-98 pada tahun 2016 menjadi urutan ke-100 dari 157 negara pada tahun 2017 (Sachs et al., 2016, 2017). Tentu, capaian itu masih rendah dibandingkan dengan harapan Indonesia dan dunia. Beberapa indikator yang masih perlu mendapat perhatian serius adalah penurunan angka kemiskinan, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah perdesaan serta disparitas capaian target antar provinsi yang masih lebar. Menarik titik 2030 ke 2020 berarti tinggal 10 tahun lagi. Mungkinkah kita bisa mengejar pekerjaan rumah SDGs kita yang masih banyak tersebut?

Baca   Download

Tahun : 2019, Edisi : 5

Teori kontrak sosial diperkenalkan oleh beberapa filsuf seperti Plato, Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, dan Immanuel Kant. Mereka memaknai kontrak sosial (social contract) sebagai sebuah perjanjian antara rakyat dengan para pemimpinnya sebagai bentuk tanggung jawab pemimpin kepada rakyatnya (Jean Hampton, 1999). Salah satu bentuk kontrak sosial tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rancangan APBN disiapkan pemerintah tetapi untuk melaksanakannya harus meminta persetujuan DPR selaku wakil rakyat (PP No. 45 Tahun 2013). 

Postur APBN mencakup pendapatan negara, belanja negara dan pembiayaan. Pemerintah harus merencanakan berapa besar pendapatan negara dalam satu tahun anggaran dan dari mana sumber datangnya pendapatan tersebut. Dalam merencanakan pendapatan Negara  biasanya menggunakan asumsi dasar ekonomi makro (inflasi, harga ICP, lifting minyak, lifting gas, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan,  nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan ekonomi). Bila dalam pelaksanaan anggaran terjadi pergeseran dalam beberapa asumsi dasar ekonomi makro, maka rencana pendapatan bisa meleset. Ini berakibat rencana belanja dan pembiayaan meleset yang pada gilirannya membuat target-target pembangunan nasional pun meleset. Karena itu, penetapan asumsi dasar ekonomi makro harus diupayakan presisinya paling optimal.

Baca   Download

Tahun : 2019, Edisi : 4

Setiap negara memiliki strategi masing-masing untuk melakukan lompatan besar dalam perekonomianya. Brazil, Negara-negara Timur Tengah, China, dan juga Indonesia, lebih mengandalkan kekuatan sumber daya alamnya. Jerman,Swedia, Swiss, Norwegia, AS, Kanada, dan Jepang, lebih mengandalkan kekuatan industri manufaktur berteknologi tinggi. Sementara Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, Inggris, Belanda, Luxemburg, dan Prancis, lebih mengandalkan kekuatan ekonomi jasa. Korea Selatan misalnya, kini telah menjadi ‘raja ICT dunia’. Negara-negara ini unggul dalam beberapa indikator kemajuan suatu bangsa, seperti kemudahan berbisnis (doing business), daya saing (competitiveness), kualitas manusia (human development), dan kesejehteraan atau kebahagiaan (happiness). 

Baca   Download

Tahun : 2019, Edisi : 3

Ketika Parlemen (DPR) mengesahkan undang-undang APBN 2019 dengan belanja negara (spending) sebesar Rp2.461,1 triliun, pendapatan Negara (revenue) sebesar Rp1.984,7 triliun dan pembiayaan anggaran (financing) untuk menutup gap antara belanja Negara dan pendapatan negara sebesar Rp 325,9 triliun, berikut kebijakan alokasi belanja sesuai prioritas pemerintah, banyak orang Indonesia mungkin tidak begitu memahami apa makna dari belanja tersebut. Interpretasi publik biasanya beragam, tergantung sudut pandang masing-masing, ada yang menilai lebih tepat sasaran (better), ada juga yang menilai belum tepat sasaran (not better). Sebagai unit perumus kebijakan fiskal di Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada publik semua angka yang tertera dalam APBN, khususnya spending. 

Baca   Download