Warta Fiskal

Paket Kebijakan Ekonomi : Merespon Perlambatan Ekonomi Global

Tahun : 2015, Edisi : 5

Pada era pemerintahan Jokowi-JK, perlambatan ekonomi pertumbuhan dunia masih berlanjut. Perekonomian AS, Eropa, dan juga China dan Jepang, belum pulih benar. Pemerintahan baru ini harus melakukan kerja ekstra keras untuk mengatasi persoalan-persoalan domestik, tidak saja urusan ekonomi, tetapi juga urusan nonekonomi seperti politik, pendidikan, dan persoalan-persoalan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Daya terobos APBN terbatas kerena penerimaan negara yang tidak mencapai target harus didiskon dengan berbagai pengeluaran yang bersifat mandatory.

Baca   Download

Perlambatan Ekonomi Global

Tahun : 2015, Edisi : 4

Pemerintah tidak henti-hentinya membuat terobosan dari sisi fiskal dan moneter. Berbagai insentif diberikan, berbagai izin dipangkas rantainya, bahkan ada niat untuk melakukan tax amnesty sebagaimana dilakukan juga di negara-negara lain. Tetapi, efek dari berbagai paket kebijakan ekonomi ini tidak bisa dirasakan dalam waktu dekat. Sebagian dari paket tersebut mungkin butuh waktu yang lebih lama untuk menghasilkan impact terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari sisi kebijakan pemerintah sudah “on track”, tetapi masalah kita adalah apa yang bisa kita harapkan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek (1-2 tahun) ke depan, setidak-tidaknya sesuai dengan yang direncanakan dalam RAPBN 2016.

Baca   Download

Percepatan Belanja Publik

Tahun : 2015, Edisi : 3

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan daya serap anggaran sejak pemerintah mereformasi pengelolaan keuangan negara (termasuk keuangan daerah).Misalnya perbaikan tata kelola, perbaikan atau revisi atas kebijakan pengadaan barang/jasa , revisi atas kebijakan pengadaanlahan sebagai salah satu input untuk pembangunan nfrastruktur, sampai dengan pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA).

Baca   Download

Era Baru Kebijakan Subsidi

Tahun : 2015, Edisi : 2

Kebijakan subsidi harus diarahkan pada barang atau jasa public goods. Di wilayah ini, negara harus memberikan jaminan kepada warga negara tanpa kecuali untuk mendapatkan akses yang luas terhadap barang atau jasa tersebut. Negara tidak boleh memberikan subsidi pada barang atau jasa private goods karena dalam mendapatkan barang tersebut bisa diakses melalui mekanisme persaingan murni. Kebijakan subsidi disebut salah sasaran bila mengalir ke sasaran private good. Di Indonesia, kasus seperti ini terjadi pada subsidi BBM yang sudah terjadi bertahun-tahun tanpa solusi. Orang kaya menjadi pelanggan terbesar subsidi BBM. Praktik ini tentu bias dari prinsip dasar subsidi dan membuat ekonomi Indonesia menjadi kurang sehat.

Baca   Download

APBN 2015

Tahun : 2015, Edisi : 1

Total belanja Negara pada APBNP 2015 ditetapkan sebesar Rp 1.984,1 triliun atau naik sekitar Rp 142 triliun dibandingan dengan APBN 2014 sebesar Rp 1.842,5 triliun. Secara teori, belanja negara (spening) menjelaskan tersedianya dana untuk melaksanakan tiga fungsi ekonomi, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

Baca   Download