Warta Fiskal
Tax Holiday Untuk Mendorong Investasi
Tahun : 2018, Edisi : 4
Tax holiday secara sederhana dipahami sebagai a temporary reduction or elimination of a tax. Suatu periode sementara dimana tarif pajak yang diterapkan untuk produk atau jasa tertentu dikurangi atau dihapus. Ini identik dengan pengurangan pajak (tax abatement), subsidi pajak atau pengurangan pajak (tax subsidy or tax reduction).
Makro Fiskal 2019: Dorong Investasi dan Daya Saing
Tahun : 2018, Edisi : 3
Desain Kebijakan Makro-Fiskal diperlukan untuk membangun suatu narasi teknokratik yang menjiwai penyusunan APBN. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir pemerintahan Jokowi-JK sehingga desain kebijakan makro-fiskal dalam RAPBN 2019 perlu menunjukkan kulminasi pembangunan yang berjalan dan merangkai keberlanjutan ke periode berikutnya.
Lembaga Ekonomi Yang Merakyat
Tahun : 2018, Edisi : 2
Lembaga Keuangan adalah badan usaham yang bergerak dalam jasa keuangan, aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan-tagihan (claims) berupa saham obligasi dan pinjaman. Fungsinya sebagai mediator antara kelompok masyarakat pemilik modal dan yang memerlukan dana. Industri jasa keuangan, memiliki fungsi dan peran sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, dan memberantas kemiskinan (Sri Mulyani Indrawati, Menkeu RI, 2017). Sebagai sebuah industri, Pemeritah merancang Undang-Undangnya, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan regulasi operasional dan pengawasan
Green Economy
Tahun : 2018, Edisi : 1
Selama lebih dari 50 tahun praktik penambangan di Indonesia sangat rakus cadangan karena menambang dan menjual mineral mentah (bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, dll) tanpa diolah terlebih dahulu serta kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. Pengusaha tambang beralasan bahwa investasi pabrik pengolahan (smelter) sangat mahal. Sementara hutan kita juga terus mengalami deforestasi dan degradasi. Banyak lahan hutan telah berubah wajah menjadi lahan gundul. Sebagian lagi berubah fungsi menjadi jalan raya, jalan tol, rumah penduduk, dan gadung perkantoran. Karena peremajaannya kurang menyebabkan areal hutan yang hilang lebih besar dibandingkan areal hutan baru.
APBN 2018
Tahun : 2017, Edisi : 4
Pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan yang dipercepat, merupakan tema kebijakan fiskal tahun 2018. Pemerintah mantargetkan pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2018 sebesar 5,4 persen. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah memacu investasi dan infrastruktur. Sekitar Rp410,7 triliun dana APBN 2018 dialokasikan untuk mendukung pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan sepanjang 865 km, irigasi 781 km, pembangunan rumah susun (Rusun) sebanyak 13.405 unit dan meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 95,15 persen.
