Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan daya serap anggaran sejak pemerintah mereformasi pengelolaan keuangan negara (termasuk keuangan daerah).Misalnya perbaikan tata kelola, perbaikan atau revisi atas kebijakan pengadaan barang/jasa , revisi atas kebijakan pengadaanlahan sebagai salah satu input untuk pembangunan nfrastruktur, sampai dengan pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA).
Baca Download
Kebijakan subsidi harus diarahkan pada barang atau jasa public goods. Di wilayah ini, negara harus memberikan jaminan kepada warga negara tanpa kecuali untuk mendapatkan akses yang luas terhadap barang atau jasa tersebut. Negara tidak boleh memberikan subsidi pada barang atau jasa private goods karena dalam mendapatkan barang tersebut bisa diakses melalui mekanisme persaingan murni. Kebijakan subsidi disebut salah sasaran bila mengalir ke sasaran private good. Di Indonesia, kasus seperti ini terjadi pada subsidi BBM yang sudah terjadi bertahun-tahun tanpa solusi. Orang kaya menjadi pelanggan terbesar subsidi BBM. Praktik ini tentu bias dari prinsip dasar subsidi dan membuat ekonomi Indonesia menjadi kurang sehat.
Total belanja Negara pada APBNP 2015 ditetapkan sebesar Rp 1.984,1 triliun atau naik sekitar Rp 142 triliun dibandingan dengan APBN 2014 sebesar Rp 1.842,5 triliun. Secara teori, belanja negara (spening) menjelaskan tersedianya dana untuk melaksanakan tiga fungsi ekonomi, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.
Kebijakan penyelamatan ekonomi untuk mengatasi shock di sisi pasokan, telah memperbaiki ekonomi Indonesia jangka pendek. Nilai tukar rupiah, IHSG, dan defisit transaksi berjalan menunjukkan kinerja yang membaik. Beberapa kebijakan penyelamatan ekonomi Indonesia di sektor energi dan pangan, masih memerlukan waktu mencapai hasilnya.
Di era pemerintahan baru nanti, siapapun Presidennya, mungkin bisa dicoba membuat suatu inovasi untuk menyelesaikan persoalan manajerial. Salah satu bentuknya adalah figur Dirjen Pajak dan sejumlah Direktur di-hire dari kalangan professional atau non-PNS. Menkeu cukup membentuk sebuah komite seleksi yang diisi oleh kalangan independen atau profesional untuk melakukan proses hiring.