Warta Fiskal
Inovasi Tata Kelola Kementerian Keuangan
Tahun : 2016, Edisi : 6
Pemerintah memiliki kendali terhadap penggunaan kekuasaan dan kewenangannya, baik di bidang politik, ekonomi, dan administrasi suatu negara. Namun harus dijalankan dengan tata kelola (governance) yang baik.Chhotray dan Stoker (2009) mendefinisikan tata kelola sebagai: “the rules of collective decision making in settings where there are plurality of actors or organizations and where no formal control system can dictate the terms of the relationship between these actors and organizations”.
Membangun Kebijakan Fiskal Yang Kredibel
Tahun : 2016, Edisi : 5
Kebijakan fiskal (fiscal policy) adalah kebijakan pemerintah untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik, melalui instrumen APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan nasional, menstabilkan harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan, dan mendorong terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat.
Kebijakan Fiskal Menjaga Kepercayaan Publik
Tahun : 2016, Edisi : 4
Para ekonom sepakat dengan hipotesis bahwa masuknya investasi asing ke suatu negara, baik langsung (foreign direct investment) maupun tidak langsung (portfolio investment) merefleksikan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi negara tersebut. Mereka menilai bahwa membibitkan dana di negara tersebut akan lebih aman dan cepat tumbuh.
APBN 2016 : Menjaga Komitmen Pembangunan Infrastruktur
Tahun : 2016, Edisi : 3
Kondisi Infrastruktur di suatu negara berperan dalam menentukan lancar atau tidaknya kegiatan perekonomian di suatu negara bahkan maju atau mundurnya suatu negara. Karena itu, pemerintah di hampir semua negara, menjadikan strategi pembangunan infrastruktur sebagai lokomotif pergerakan perekonomian.
Sidang Tahunan ke 41 IDB Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Mengurangi Kemiskinan
Tahun : 2016, Edisi : 2
IDB didirikan dengan semangat menyediakan pembiayaan sesuai syariah Islam untuk pembangunan ekonomi dan sosial bagi negara-negara anggotanya dan komunitas muslim di luar negara anggota. Keberadaan IDB juga memotivasi banyak negara lain untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Pada akhir periode 1970-an dan awal dekade 1980-an, lembaga keuangan syariah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, dan Turki.
