Warta Fiskal
Tantangan Fiskal dalam Pemerintahan Baru
Tahun : 2024, Edisi : 4
Memulai editorial ini, mari kita simak pesan para ilmuwan hebat yang ditujukan kepada pemimpin baru yang akan memimpin negeri, baik Presiden maupun Perdana Menteri. Pertama, John Maynard Keynes, ekonom Inggris, salah satu ekonom terpenting di abad ke-20. Dalam karyanya, ‘The General Theory’, ia menekankan peran negara dalam menstabilkan ekonomi, terutama dalam menghadapi resesi atau krisis ekonomi. Keynes berpesan : ‘Saat pasar gagal, negara harus bertindak’. Dalam situasi ekonomi sulit, pemerintah harus siap turun tangan dengan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat untuk merangsang pertumbuhan dan mengurangi dampak buruk terhadap masyarakat. Negara tidak boleh mengandalkan pasar secara sepenuhnya, tetapi harus memiliki peran aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi. Keynes berargumen bahwa ketikasektor swasta gagal dalammendorong penggunaan sumber daya secara penuhdan menghasilkan lapangan kerja selama periode resesi atau depresi ekonomi, maka negara perlu turun tangan untuk merangsang permintaan agregat dan menjaga ekonomitetap bergerak. Konsep inidikenal sebagai government intervention in the economy, di mana pemerintah perlu meningkatkan pengeluaran (belanja negara) atau melakukan kebijakan moneter untuk merangsang aktivitas ekonomi.
KEBIJAKAN REGIONAL DAN BILATERAL UNTUK MEMPERKUAT INVESTASI DAN PERDAGANGAN
Tahun : 2024, Edisi : 3
Dalam era globalisasi yang semakin dinamis, kawasan Indo-Pasifik menjadi salah satu pusat gravitasi ekonomi dunia. Memiliki potensi pasar yang luas dan sumber daya yang melimpah, kawasan ini menawarkan peluang besar bagi negara-negara yang ingin memperkuat kerja sama ekonomi. Inisiatif seperti Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) hadir sebagai platform strategis untuk mendorong investasi dan perdagangan yang lebih inklusif. IPEF berperan sebagai mekanisme untuk mempererat kerja sama regional dan bilateral, khususnya di bidang perdagangan digital, rantai pasok, energi bersih, dan anti-korupsi. Melalui kebijakan ini, negara-negara anggota dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. IPEF mendorong kolaborasi dalam mengatasi hambatan perdagangan sekaligus mempromosikan standar yang lebih tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan.
Untuk memanfaatkan peluang ekonomi dalam kawasan ini, kebijakan masing-masing negara akan merujuk pada teori keunggulan komparatif David Ricardo yang menyatakan bahwa meskipun suatu negara dapat memproduksi semua barang dengan lebih efisien dibandingkan dengan negara lain (keunggulan obasolut) , perdagangan tetap akan menguntungkan jika measing-masing negara berspesialisasi pada produksi barang yang memiliki keunggulan komparatif (Ricardo, On the Principles of Political Economy and Taxation, 1817). Indonesia memiliki posisi strategis di Indo-Pasifik. IPEF menawarkan kesempatan untuk memperkuat daya saing ekonomi melalui peningkatan infrastruktur digital, diversifikasi mitra dagang, dan perbaikan tata kelola ekonomi. Namun, keberhasilan memanfaatkan IPEF bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu merumuskan kebijakan yang sejalan dengan kepentingan nasional, termasuk penguatan regulasi investasi dan dukungan kepada sektor UMKM.
Kinerja Perekonomian untuk Fondasi APBN 2025
Tahun : 2024, Edisi : 2
Pemilu Presiden telah usai, Prabowo Subianto menjadi Presiden Indonesia Terpilih 2024- 2029. Siapapun yang menjadi Presiden RI, harus dipastikan bahwa dalam masa transisi pemerintahan, ada titik kritis yang perlu dikompromi dan dijaga, yaitu 'menjaga kesinambungan agenda nasional'. Menkeu Sri Mulyani memilih tema ini dalam merancang APBN 2025 (dpr.go.id).
Menurut Menkeu, APBN 2025 akan menjadi fondasi yang kuat untuk menopang agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Meski begitu, Menkeu menekankan dibutuhkan kolaborasi yang kuat untuk mewujudkan citacita tersebut. Masih banyak pekerjaan rumah dan agenda pembangunan yang perlu terus ditangani dan diselesaikan. Cita-cita besar mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, membutuhkan kolaborasi yang kuat dari seluruh komponen bangsa. Dukungan parlemen penting untuk memberikan keyakinan bahwa kita semua memiliki semangat dan komitmen yang sama untuk tetap menjaga prinsip kehatihatian dalam menyusun APBN Tahun 2025.
Menggali Potensi Penerimaan Negara
Tahun : 2024, Edisi : 1
Tahun 2024 adalah tahun pemilihan presiden (Pilpres) dan menghasilkan pemerintahan baru 2024- 2029. Tentu, banyak janji politik yang ditawarkan para Calon Presiden (Capres) untuk menunjukkan komitmen mereka sebagai calon pemimpin bangsa dan menarik perhatian pemilih (rakyat). Konsekuensinya, belanja APBN dirancang ekspansif yang akan ditutup melalui pembiayaan defisit. Pemenang Pilpres akan memainkan instrumen perpajakan untuk mengamankan politik fiskalnya. Memperbesar alokasi APBN untuk bantuan sosial kepada lebih dari 25 juta keluarga miskin, dan/atau mendorong lebih dari 60 juta usaha mikro tumbuh dan naik kelas, itu berarti pemerintah harus menarik pajak yang besar dari sektor (masyarakat) yang surplus, dengan cara menaikkan tarif pajak. Atau pemerintah bisa memilih tidak menaikkan tarif pajak, akan tetapi mendorong optimalisasi ekstensifikasi perpajakan. Siapa dan sektor mana yang akan digali, menjadi agenda utama pemerintahan baru nanti. Bila kondisi tertentu, dimana pajak yang digali tidak sebesar potensinya karena suatu hal yang tidak bisa dikelola negara, maka tidak ada pilihan lain, defisit fiskal harus diperbesar. Namun, pilihan ini perlu dilakukan dengan hati-hati karena undang-undang keuangan negara telah membuat treshold, defisit APBN maksimum minus 3 persen terhadap PDB. Dalam kondisi ekonomi global yang belum stabil, potensi tambahan penerimaan negara agak tipis. Karena itu penggalian potensi penerimaan negara harus dilakukan berbarengan dengan peningkatan efisiensi belanja negara.
Hasil Nyata ASEAN Chairmanship Indonesia
Tahun : 2023, Edisi : 4
Perhimpunan negara negara Asia Tenggara atau The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pendirian ASEAN ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Lalu, Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1984, Viet Nam pada 28 Juli 1995, Laos PDR dan Myanmar pada 23 Juli 1997, serta Kamboja pada 30 April 1999. Indonesia juga memiliki nilai sejarah yang penting dalam konteks ASEAN karena KTT ASEAN pertama diselenggarakan di Bali, pada 23-24 Februari 1976.
