Strategi Pengembangan Wakaf Uang dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah

Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (2019)

Wakaf adalah filantrofi Islam tertinggi dalam bentuk Endowment Fund. Selain dari dimensi ibadah, wakaf memiliki keterkaitan yang sangat erat dari aspek hukum, sosial, dan terutama ekonomi. Dimensi ekonomi menjadi sangat penting karena dari harta wakaf dapat diproduksi aset dengan nilai ekonomi tinggi yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan sosial (pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan fasilitas publik). ...

Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah

Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2019)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, telah ditetapkan UU No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan local taxing power melalui penguatan basis perpajakan daerah dan peningkatan kepatuhan (compliance) wajib pajak. Fleksibilitas penerapan jenis dan tarif PDRD di daerah, diharapkan dapat mendorong pendapatan PDRD menjadi lebih optimal dalam ...

Kebijakan Skema Penyediaan Perumahan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Prajurit TNI/Polri

Tim Peneliti PKSK (2019)

Latar Belakang Dalam beberapa kali Rapat Terbatas, masing-masing tanggal 6 November 2018, 13 November 2018, dan 21 Desember 2018, Presiden memberikan arahan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Kerja bahwa pemerintah perlu menyediakan perumahan yang layak bagi Aparatur Sipi Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI). Hal ini dirasa perlu dilakukan untuk ...

Enhanced Cooperation and Integration Between Indonesia and Timor-Leste

Adriyanto, Ali Moechtar, Yasir Niti Samudro, dan ADB (2019)

Executive Summary This Enhanced Cooperation and Integration between Indonesia and Timor-Leste— Scoping Study responds to requests by the governments of Indonesia and Timor-Leste made to the Asian Development Bank in February 2017. The request from the Government of Indonesia was driven by a desire to tackle spatial inequality and address poverty in the nation’s second-poorest province ...

Kajian Efektivitas Implementasi Dana Otonomi Khusus

Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2019)

Dalam menjalankan amanah dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, UU Nomor 21 tahun 2001 jo. UU Nomor 35 tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat, dan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah telah memberikan dukungan dana berupa pengalokasian Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam APBN. Dana Otsus tersebut merupakan ...