Tata Kelola Investasi Program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) pada BPJS Ketenagakerjaan

Tim Peneliti PKSK: Ronald Yusuf (Ketua), Afif Hanifah, Tuti Sariningsih Budi Utami, Fatimatus Firda, Ari Wibowo (2020)

A. Latar Belakang Perkembangan dana pensiun di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi sumber utama pembiayaan jangka panjang. Hal ini terjadi sebagaimana halnya di banyak negara. Sebagian besar dana pada industri dana pensiun umumnya bersumber dari program wajib (pilar ke-2 jaminan sosial masyarakat). Demikian juga halnya di Indonesia dimana dana kelolaan terbesar adalah aset ...

Kajian Pola Konsumsi Dan Beban PPN Kelas Menengah Indonesia

Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2020)

Pertumbuhan pengeluaran agregat konsumsi rumah tangga, yang merupakan proxy dari konsumsi, menyumbang porsi yang cukup besar pada pertumbuhan ekonomi. Besarnya pengeluaran konsumsi masyarakat dianggap sebagai penentu tingkat pertumbuhan ekonomi dan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara. Kajian ini disusun dengan tujuan untuk menjawab dan memberikan bukti tentang dinamika pertumbuhan dan pola konsumsi masyarakat kelas menengah serta implikasinya terhadap ...

Premi Penjaminan Simpanan Berbasis Risiko : Studi Kasus LPS Indonesia

Muhammad Afdi Nizar, Alfan Mansur Pada Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (2019)

Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (i) mengidentifikasi indikator-indikator kinerja perbankan yang dapat dipertimbangkan sebagai dasar penetapan premi penjaminan simpanan berbasis risiko di Indonesia; (ii) mengestimasi besaran tarif (premi) berbasis risiko untuk masing-masing bank; dan (iii) mengestimasi beban biaya penjaminan (simpanan dan PRP) masing-masing bank.  Indikator-indikator terpilih yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan tarif dan besaran ...

Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah

Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2019)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, telah ditetapkan UU No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan local taxing power melalui penguatan basis perpajakan daerah dan peningkatan kepatuhan (compliance) wajib pajak. Fleksibilitas penerapan jenis dan tarif PDRD di daerah, diharapkan dapat mendorong pendapatan PDRD menjadi lebih optimal dalam ...

Strategi Pengembangan Wakaf Uang dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah

Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (2019)

Wakaf adalah filantrofi Islam tertinggi dalam bentuk Endowment Fund. Selain dari dimensi ibadah, wakaf memiliki keterkaitan yang sangat erat dari aspek hukum, sosial, dan terutama ekonomi. Dimensi ekonomi menjadi sangat penting karena dari harta wakaf dapat diproduksi aset dengan nilai ekonomi tinggi yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan sosial (pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan fasilitas publik). ...