Kajian SiLPA

Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (2017)

Alokasi Transfer ke Daerah mengalami peningkatan dari Rp411,3 triliun (2011) menjadi Rp623,1 triliun (2015). Peningkatan tersebut diikuti dengan peningkatan belanja APBD dari Rp518,7 triliun (2011) menjadi Rp948,9 triliun (2015). Pada tahun 2016 realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN mencapai Rp710,9 triliun dan alokasi tahun 2017 sebesar Rp764,9 triliun. Di sisi lain, jumlah simpanan Pemda di ...

Kajian Pengembangan Model Proyeksi Penerimaan Perpajakan

Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (2017)

Latar Belakang Berdasarkan asumsi makro yang ditetapkan Pemerintah dan DPR yang meliputi pertumbuhan ekonomi; inflasi; tingkat suku bunga SBI 3 bulan; nilai tukar; harga minyak; dan lifting minyak, disusunlah target penerimaan perpajakan dengan tetap mempertimbangkan realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya dan basis pajak. Target penerimaan perpajakan dalam APBN akan menjadi acuan dan performance pemerintah dalam menghasilkan ...

Model Perhitungan Dividend Payout Ratio BUMN dengan Mempertimbangkan Kebutuhan Capital Expenditure dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Infrastruktur

Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (2017)

Dalam rangka membiayai kebutuhan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, diperlukan penerimaan negara yang dapat berasal dari beberapa sumber. Salah satu penerimaan negara dalam APBN adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Bersama penerimaan perpajakan, PNBP menjadi salah satu komponen penting dalam penerimaan negara. Dalam postur APBN, PNBP terdiri dari Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), Bagian Laba Badan Usaha ...

Kajian Sinergi Program Rastra Dengan Program Keluarga Harapan

Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (2017)

Berbagai program telah digunakan oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat miskin, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) serta Program Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra – sebelumnya disebut Raskin). Secara khusus, dalam jangka pendek PKH ditujukan untuk  mengurangi beban RTSM, serta dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.  Sementara Rastra merupakan subsidi pangan yang ditujukan bagi masyarakat ...

PPN dan Daya Saing Industri Tepung Terigu Nasional

Mohammad Nasir, Peneliti Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (2016)

Terdapat pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) yang berbeda atas tepung terigu bahan makanan dan bahan pakan ternak (produk sampingan) memberikan konsekuensi yang berbeda. Tepung terigu bahan pakan ternak merupakan barang kena pajak (BKP) yang dibebaskan dari PPN sedangkan tepung terigu bahan makanan adalah BKP dikenakan PPN. Hal ini ditengarahi dapat menimbulkan permasalahan penurunan daya saing industri tepung dalam ...