Kajian
Model Perhitungan Dividend Payout Ratio BUMN dengan Mempertimbangkan Kebutuhan Capital Expenditure dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Infrastruktur
Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (2017)
Dalam rangka membiayai kebutuhan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, diperlukan penerimaan negara yang dapat berasal dari beberapa sumber. Salah satu penerimaan negara dalam APBN adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Bersama penerimaan perpajakan, PNBP menjadi salah satu komponen penting dalam penerimaan negara. Dalam postur APBN, PNBP terdiri dari Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), Bagian Laba Badan Usaha ...
Kajian Sinergi Program Rastra Dengan Program Keluarga Harapan
Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (2017)
Berbagai program telah digunakan oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat miskin, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) serta Program Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra – sebelumnya disebut Raskin). Secara khusus, dalam jangka pendek PKH ditujukan untuk mengurangi beban RTSM, serta dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Sementara Rastra merupakan subsidi pangan yang ditujukan bagi masyarakat ...
PPN dan Daya Saing Industri Tepung Terigu Nasional
Mohammad Nasir, Peneliti Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (2016)
Terdapat pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) yang berbeda atas tepung terigu bahan makanan dan bahan pakan ternak (produk sampingan) memberikan konsekuensi yang berbeda. Tepung terigu bahan pakan ternak merupakan barang kena pajak (BKP) yang dibebaskan dari PPN sedangkan tepung terigu bahan makanan adalah BKP dikenakan PPN. Hal ini ditengarahi dapat menimbulkan permasalahan penurunan daya saing industri tepung dalam ...
Pengelolaan Industri Ekstraktif di Indonesia : Kebijakan Fiskal dan Tantangan Ke Depan
Sofia Arie Damayanty, Peneliti Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (2016)
Indonesia merupakan salah satu negara yang menggantungkan penerimaan negaranya dari sumber daya alam, minyak dan gas bumi serta mineral lainnya. Karena sifatnya yang tidak terbarukan dan rentan terhadap fluktuasi harga, kebijakan atas industri ekstraktif perlu mendapat perhatian khusus sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal dan sustainable bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Melalui analisis deskriptif berdasarkan teori serta praktik ...
Review Ketentuan Perpajakan E-Commerce di Indonesia
Apri Sya'bani, Peneliti Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (2016)
Tulisan ini membahas tantangan perpajakan e-commerce di era ekonomi digital dan mereview respon kebijakan serta aturan main e-commerce yang dikeluarkan oleh otoritas perpajakan pada khususnya, dan sektor pengawas terkait pada umumnya, dengan metodologi kualitatif deskriptif dan pendekatan yuridis normatif. Karakteristik transaksi e-commerce yang cepat, melewati batas negara, dan menghadirkan inovasi model bisnis yang semakin berkembang memunculkan tantangan antara ...
