Kajian
Praktik Tax Expenditure di Beberapa Negara dan Tantangan Penerapan di Indonesia
Makmun Syadullah, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (2016)
Dewasa ini kesadaran tuntutan masyarakat agar keuangan negara dikelola secara akuntabel dan transparan serta bebas dari penyelewengan dan penyalahgunaan terus meningkat. Untuk itu keuangan negara harus dikelola secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan keuangan negara harus mengikuti ketentuan dan menghasilkan output dan outcome yang efektif sesuai dengan tujuan ...
Kajian Analisis Cost dan Benefit Infrastruktur Transportasi Darat, Laut, dan Kereta Api
Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2016)
Pada kondisi sekarang ini biaya logistik di Indonesia, terutma di Pulau Jawa dinilai masih cukup tinggi yang berakibat pada tingginya harga-harga barang sehingga membebani daya beli masyarakat. Seperti diketahui, salah satu faktor yang mempengaruhi biaya logistik adalah kondisi infrastruktur transportasi. Untuk itu, keberadaan infrastruktur yang memadai menjadi cukup penting untuk menurunkan biaya logistik yang harus ditanggung pengusaha atau ...
Evaluasi Efektivitas Implementasi Kebijakan Belanja Infrastruktur: Ketenagalistrikan, Jalan, dan Pelabuhan di Wilayah Sumatera
Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2016)
Infrastruktur merupakan hal penting dalam menopang kehidupan manusia, bukan hanya untuk percepatan pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk kemudahan dan kualitas hidup manusia. Sayangnya pembangunan infrastruktur di Indonesia masih jauh tertingga di banding dengan negara-negara sejawat. Indikasinya dapat ditemukan dengan mudah bahkan dalam keseharian. Kemacetan transportasi luar biasa di kota-kota besar. Ketersediaan sumber energy listrik yang tidak memadai, baik ...
Evaluasi Pengalihan PBB P2 kepada Pemerintah Daerah: Lesson Learnt Sebelum Pengalihan PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB P3) Bagian Permukaan
Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2016)
Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu bentuk kebijakan dalam rangka penguatan local taxing power sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah, yang dilaksanakan sejak tahun 2011 hingga 2014 sesuai UU No.28/2009. Pengalihan PBB P2 tersebut sudah dilaksanakan menyeluruh, sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas dalam mencapai tujuan peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat. Namun, PBB P2 ...
Mampukah Indonesia Keluar dari "Middle-Income Trap" ?
Tri Wibowo, Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2016)
Kinerja ekonomi Indonesia selama kurun waktu 2004–2013 cukup menggembirakan. Strategi pembangunan pro-growth, pro-job, dan pro-poor telah menunjukkan hasil yang positif. Hasil tersebut ditandai dengan pertumbuhan yang stabil dan relatif tinggi dibanding negara kawasan, disertai turunnya tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan yang semakin menurun dari waktu ke waktu. Selama kurun waktu tersebut rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,8%. Sementara ...
