REVISITING THE IMPACT OF GOVERNMENT SPENDING AND TAXES ON POVERTY AND INEQUALITY IN INDONESIA

Penulis: Sailesh Tiwari, Hidayat Amir, Imam Setiawan, Ali Moechtar, Anissa Rahmawati, Francis Addeah Darko, Ralph van Doorn, Juul Pinxten, dan Adelia Surya Pratiwi. (2021)

Joint World Bank-BKF report published circa 2015 found that taxes and spending policies in Indonesia had a very modest impact on inequality relative to other countries. This paper revisits the topic and updates the analysis applying the same methodology to data from 2017. The fiscal reforms that took place during the period covered in the analysis (2012-2017) make this a particularly interesting context for a comparative evaluation of the relative efficacy of the various instruments of fiscal policy on outcomes such as poverty and inequality. The analysis covers indirect taxes such as VAT and excise that accounted for 22 and 27 percent of overall revenue in 2012 and 2017 respectively. On the expenditure side, this analysis covers some of Indonesia�s major social assistance programs (PKH, PIP and Rastra/BPNT), energy subsidies (both fuel and electricity) as well as spending on education and health. Together, these accounted for 54 percent of the primary government spending in 2012. In 2017, largely because of the rolling back of energy subsidies, the number had declined to 40 percent. The main finding is that the vital reforms Indonesia has made on spending better have had some positive results. Eliminating energy subsidies enabled the Government of Indonesia to maintain the overall impact of fiscal policy on poverty and inequality reduction on a much smaller outlay.

Kajian Persaingan Bank Umum di Indonesia

Penulis: Nugroho Agung Wijoyo, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (2021)

Persaingan perbankan yang sehat memiliki korelasi korelasi dengan stabilitas ekonomi, namun demikian persaingan yang tinggi antar bank justru akan mengurangin keuntungan bank tersebut (Adhamovna, 2016; Koskela, E. and R. Stenbacka, 2000). Penjelasannya adalah persaingan antar bank akan menekan tingkat suku bunga kredit, sehingga mengurangi probability risk of default debitur yang pada akhirnya akan menjamin kestabilan sistem perekonomian dan sistem perbankan.

Labour Standards in the Global Supply Chain; Village Fund and Labour Working Hours in Indonesia

Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2021)

Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan di berbagai negara telah memperkenalkan kode etik pemasok untuk memperkuat standar ketenagakerjaan internasional dalam rantai pasokan mereka. Hak pekerja dalam rantai pasokan global telah mengakibatkan banyak negara mengadopsi kode etik pemasok sebagai tindakan pengaturan sukarela untuk mempromosikan standar ketenagakerjaan internasional di pabrik pemasok. Melalui dana desa, desa memiliki kewenangan dan sumber dana untuk menggalang potensinya guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Dana desa bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan pendapatan, dan mengentaskan kemiskinan. Dana desa telah dialokasikan sejak 2015, dan terus bertambah. Pada 2015, alokasi dana desa sebesar Rp28,8 triliun meningkat menjadi Rp60 triliun pada 2018. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan, bina lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode Difference-in-Difference (DID) yang disesuaikan dengan treatment berkelanjutan untuk menganalisis dampak dana desa terhadap kinerja masyarakat pedesaan. Analisis menggunakan data cross section "berulang" dari SUSENAS 2012-2017.

Pemanfaatan Free Trade Agreements (FTAs) oleh Negara ASEAN untuk Mengakses Pasar Indonesia

Penulis: Cahya Agus Ismir, Martin Hasiholan Lumbantobing, Arista Lya Kusuma, Elvega Mediani Kinal, Eko Nugroho Mardi Saputro (2020)

Indonesia bersama dengan negara ASEAN lain memiliki berbagai perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agremeent/FTA) sebagai upaya untuk meningkatkan transaksi perdagangan antar negara. Selain memiliki FTA dengan sesama negara-negara anggota (ASEAN Free trade area/AFTA), ASEAN juga memiliki FTA dengan Korea Selatan, China, India, Jepang, Australia dan Selandia Baru, serta Hong Kong.

Kebijakan Penerapan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Indonesia

Penulis: Ragimun, Peneliti pada Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (2020)

Indonesia sebagai negara agraris, terkenal dengan berbagai sumber daya alam, sehingga mempunyai potensi besar untuk menjadi negara yang mandiri dalam bidang produksi pangan. Untuk mewujudkan hal tersebut, negara membutuhkan berbagai instrument untuk mendukungnya, termasuk instrumen pajak untuk memastikan kelancaran distribusi pupuk kepada para petani.