Abstraksi
Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan umum di berbagai sektor seperti penyediaan layanan transportasi, infrastruktur ketenagalistrikan, jalan dan lainnya. Tersedianya berbagai infrastruktur dan layanan umum tersebut diharapkan dapat mendukung tumbuhnya  penyediaan lapangan kerja dan menumbuhkan  perekonomian daerah yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk menyelenggarakan misi Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation) di atas, maka pemerintah menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkaitan. Pada kenyataannya, pelaksanaan PSO oleh BUMN menunjukkan bahwa beberapa BUMN yang mengemban tugas PSO tergolong perusahaan merugi, sehingga Pemerintah selain membayar selisih atas harga yang ditetapkan dengan harga pokok produksi plus margin keuntungan dan pajak, masih harus menyediakan PMN untuk memperkuat struktur modal dan investasi.

Dengan demikian, apabila penugasan PSO dilaksanakan oleh BUMN yang memiliki kinerja keuangan yang kurang sehat maka BUMN tersebut dipastikan akan memerlukan dukungan pemerintah misalnya berupa Penyertaan Modal Negara (PMN). Salah satu eksposur risiko fiskal terbesar atas kebijakan PSO adalah berasal dari PT PLN (Persero).