Salah satu kebijakan fiskal dalam sistem pemerintahan yang terdiri atas berbagai tingkat (multitiers level of government) yang menjadi perhatian adalah pengelolaan defisit anggaran, terutama defisit anggaran pemerintah daerah (APBD). Dasar hukum pengaturan batas defisit di Indonesia adalah UU. No.17 Tahun 2003 dan UU No.33 Tahun 2004 dan kemudian dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk dipedomani dan dipatuhi oleh pemerintah daerah dalam penyusunan APBD. Pengaturan batas defisit APBD tersebut ditunjukan untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah dan stabilitas makro ekonomi, khususnya apabila sumber  pembiayaan defisit berasal dari pinjaman.