Inflasi Bulan Juli Terjaga di Tengah Kebijakan Restriksi Mobilitas
Jakarta, 2 Agustus 2021 – Laju inflasi Juli tercatat 1,52% (yoy), meningkat dari angka Juni
1,33% (yoy), mencerminkan permintaan yang masih cukup terjaga di tengah harga pangan
yang meningkat. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4
di beberapa daerah berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi dan tingkat permintaan
masyarakat, namun kondisi daya beli masyarakat masih cukup terjaga. Pada saat yang sama,
inflasi volatile food mengalami peningkatan karena faktor cuaca di masa pergantian musim. Di
sisi permintaan, Pemerintah tetap memberikan bansos pangan untuk semakin memperkuat
daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Di samping itu, Pemerintah juga
menempuh berbagai kebijakan pengendalian harga pangan, antara lain melalui Ketersediaan
Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) untuk komoditas beras, upaya pengendalian harga
pangan hortikultura melalui pemetaan produksi panen, dan dukungan kelancaran distribusi
antardaerah.
Sementara itu, PMI Manufaktur Indonesia pada bulan Juli 2021 mengalami penurunan ke
angka 40,1. Tren yang sama juga dialami negara-negara ASEAN lainnya terkait masih
tingginya kasus Covid-19 di negara-negara ini. Penurunan PMI Manufaktur ke level di bawah
50 menunjukkan terjadinya kontraksi aktivitas sektor manufaktur. Level kontraksi di Bulan Juli
ini merupakan yang pertama kali setelah mencatatkan sembilan bulan ekspansi. Angka
tersebut menurun dari Juni 2021 (53,5) dan merupakan tingkat penurunan terdalam sejak Juni
2020 (39,1), meski masih jauh dibandingkan PMI Manufaktur saat diberlakukan PSBB (27,5 di
April 2020). Beberapa negara lain di ASEAN yang mencatatkan penurunan PMI Manufaktur
antara lain adalah Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Myanmar.
Peningkatan kasus Covid-19 akibat merebaknya varian Delta direspons cepat oleh Pemerintah
dengan menginjak rem pengetatan restriksi. Implikasinya aktivitas masyarakat menurun selama
bulan Juli 2021. Aktivitas sektor manufaktur nasional yang terefleksi dalam indikator PMI
manufaktur pun mengalami penurunan. Lebih rinci, penurunan PMI Manufaktur disebabkan
oleh penurunan output dan permintaan baru karena terhambatnya produksi dan permintaan.
Permintaan ekspor baru tercatat menurun untuk pertama kali sejak empat bulan terakhir. Ini
menunjukkan permintaan di level global juga sedang menurun seiring eskalasi Covid-19 dan
penyebaran varian Delta di beberapa negara. Perusahaan merespons dengan melakukan
pengurangan aktivitas dan tenaga kerja seiring dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan
masyarakat (PPKM) Level 4.
Pemerintah menyadari pentingnya pengendalian Covid-19 untuk terus menjaga momentum
pemulihan ekonomi. Meninjak rem restriksi aktivitas adalah pilihan yang harus dilakukan untuk
menghambat penyebaran penularan. Kebijakan PPKM Level 4 adalah langkah perlu agar
penularan Covid-19 tidak eskalatif dan kurva pandemi dapat kembali menurun. Kebijakan
restriksi mobilitas ini sifatnya sementara dan terus dievaluasi secara periodik untuk disesuaikan
level restriksinya sesuai perkembangan parameter pengendalian pandemi. Kebijakan restriksi
mobilitas juga disertai kebijakan komplementer yang dibutuhkan untuk pengendalian pandemi.
Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan tes, lacak, isolasi, serta terus
SP – 18 /BKF/2021
mengakselerasi tingkat vaksinasi untuk mencapat target vaksinasi 208 juta penduduk di akhir
tahun 2021. Target ini lebih tinggi dari target sebelumnya 181,5 juta penduduk dengan
memasukkan tambahan penduduk usia 12 sd 18 tahun. Pemerintah juga terus mengajak
masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, karena kerja sama
mengendalikan pandemi antara Pemerintah dan masyarakat merupakan kunci untuk
mendorong kinerja pemulihan ekonomi, termasuk pemulihan sektor manufaktur ke depan.
Selain itu, Pemerintah juga melakukan eskalasi dan perpanjangan berbagai program perlinsos
sebagai bantalan untuk terus melindungi masyarakat miskin dan rentan terdampak. Berbagai
program perlinsos dalam skema pemulihan ekonomi nasional (PEN) terbukti cukup efektif
dalam melindungi masyarakat dampak pandemi. Bahkan pengangguran tercatat turun di
Februari 2021. Mengantisipasi ketidakpastian yang masih tinggi, APBN tetap siaga dan
fleksibel merespons dinamika ini. Berbagai kombinasi kebijakan diharapkan dapat segera
mengendalikan pandemi, melindungi masyarakat dalam proses adaptasi pemulihan aktivitas
sosial-ekonomi.
Narahubung Media:
Endang Larasati
Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik
Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan
ikp.bkf@kemenkeu.go.id
