Kemenkeu Akan Gelar Pertemuan Internasional untuk Rumuskan Kebijakan Fiskal yang Mendukung Pemulihan Kuat dengan Sumber Pertumbuhan Baru
SP – 44 /BKF/2021
Jakarta, 24 November 2021 – Kementerian Keuangan akan kembali menggelar Annual International Forum of Economic Development and Public Policy (AIFED) yang ke-10 dengan tema “Finding New Sources of Growth to Recover Stronger” pada 1-3 Desember 2021 mendatang. Forum ini merupakan hasil kerja sama dengan Pemerintah Australia dan Asian Development Bank. Kegiatan ini diadakan setiap tahun untuk mempertemukan para akademisi, ekonom, profesional, dan pembuat kebijakan dalamsatu platform untuk berkolaborasi mendiskusikan isu dan topik kunci serta menawarkan rekomendasi rekomendasi kebijakan dalam menghadapi isu-isu terkini. “Forum yang melibatkan banyak kalangan dari berbagai latar saat ini sangat dibutuhkan untuk terus menciptakan inovasi kebijakan fiskal yang mendukung pemulihan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan dari pandemi Covid-19 ke depan. Selain itu, AIFED ke-10 ini akan sangat bermanfaat sebagai landasan bagi penyusunan rekomendasi kebijakan strategis bagi Rancangan APBN ke depan”, ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu.
Indonesia mempunyai visi untuk menjadi negara maju di ulang tahun kemerdekaan yang ke-100 atau yang kita kenal dengan “Visi Indonesia 2045”. Cita-cita untuk menjadi negara maju di tahun 2045 membutuhkan komitmen yang kuat untuk bisa direalisasikan. Namun hal ini tentunya tidak akan mudah dilakukan, di tengah berbagai tantangan baik secara domestik maupun internasional. Seluruh tantangan ini harus kita selesaikan agar Visi Indonesia 2045 bisa terwujud.
Salah satu tantangan yang paling nyata adalah pandemi Covid-19 yang masih dinamis. Berbagai ahli virus dan penyakit menular maupun juru bicara World Health Organization telah mengemukakan bahwa pandemi ini masih belum berakhir, bahkan berpotensi menjadi endemi. Pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam interaksi, menjalankan usaha, termasuk proses penyusunan kebijakan. Saat ini fokus kita adalah bagaimana menciptakan lingkungan pengaktif (enabling environment) agar kita bisa hidup berdampingan dengan endemi terutama melalui perbaikan sistem kesehatan dan kesiapan anggaran.
Tantangan tidak kalah penting lain yang dihadapi Indonesia adalah produktivitas yang belum optimal, angkatan kerja yang masih didominasi oleh penduduk berpendidikan menengah ke bawah, dan ketergantungan pada komoditas. Selain itu, masih ada risiko ketidakpastian global dalam bentuk pemulihan yang tidak merata di seluruh dunia dan ancaman perubahan iklim. Terlebih lagi Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebanyak 29% di tahun 2030 dan meningkakan proporsi energi alternatif dalam bauran energi nasional hingga 23% di tahun 2025. Selain itu, Indonesia juga menargetkan emisi nol bersih (Net Zero Emission/NZE) di tahun 2060 atau lebih awal.
Dengan beragam tantangan yang ada, perlu juga dijadikan peluang oleh Indonesia dalam melakukan reformasi sebagai salah satu langkah dalam mencapai cita-cita sebagai negara maju. Dalam rangka memperkuat fondasi ekonomi dan meningkatkan potensi ekonomi, agenda reformasi struktural yang komprehensif, salah satunya, dilakukan melalui penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja untuk menghapuskan hambatan-hambatan struktural dalam mempercepat transformasi ekonomi dan mencari sumber pertumbuhan baru. Selain itu, reformasi juga dilakukan dalam rangka mendukung perekonomian yang berkelanjutan, melalui berbagai kebijakan fiskal yang telah ditetapkan pemerintah, seperti pengenaan pajak karbon dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism/ETM).
Untuk mendukung pencapaian berbagai tujuan tersebut, AIFED kali ini akan fokus untuk mengeksplorasi isu terkait sumber pertumbuhan baru sebagai strategi untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi dan perekonomian yang lebih kokoh serta berkelanjutan. Pembahasan terkait hal ini akan dimuat dalam empat aspek utama, yaitu Product, People, Place, and Policy (4P) untuk dapat menghasilkan masukan kebijakan yang menyeluruh dan inklusif. Sumber pertumbuhan baru bagi Indonesia untuk mendukung pemulihan yang kuat akan dieksplorasi dari perspektif sektoral, pengembangan sumber daya manusia, perspektif regional, serta diramu dan diintegrasikan dari sisi kebijakan.
Perhelatan AIFED ke-10 akan dibuka oleh Wakil Menteri Keuangan RI, Prof. Suahasil Nazara; Australian Ambassador to Indonesia, Penny Williams PSM; dan Vice President of Asian Development Bank (ADB), Ahmed M. Saeed. Selain itu, gelaran AIFED kali ini juga akan mendatangkan beberapa figur ahli dari berbagai bidang seperti, Prof. Keun Lee, Seoul National University; Prof. Paul Ekins, University College London; Kaushik Das, McKinsey & Company; Prof. Ahmad Erani Yustika, Sekretariat Wakil Presiden; Prof. Warwick McKibbin, Australian National University; Kazutoshi Chatani, International Labour Organization (ILO); Henri Blas, Global Infrastructure Hub; Jennifer Gordon, Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Australian Government; Ridha Wirakusumah, Indonesia Investment Authority; dan sejumlah pakar lainnya.
Yang tak kalah menarik, di samping sesi keynote lecture dan diskusi panel, penyelenggaraan AIFED ke -10 ini juga menghadirkan boards’ session dari pelaku usaha; talk show antara komedian dan ekonom untuk membicarakan mimpi Indonesia di 2045; sesi leader’s podcast sebagai salah satu platform digital yang banyak digemari berbagai generasi akhir-akhir ini, sebagai salah satu alternatif sosialisasi publik terkait reformasi strukural maupun reformasi fiskal; sesi dikusi dengan para tokoh penggerak ekonomi lokal untuk berbagi pengalaman mereka dalam memberdayakan sumber daya dan meningkatkan produktivitas; serta sesi call for ideas yang merupakan penggalian ide-ide secara terbuka dari semua kalangan dalam menemukan dan mengembangkan sumber pertumbuhan baru bagi Indonesia.
Narahubung Media:
Endang Larasati
Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik
Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan
ikp.bkf@kemenkeu.go.id
