Wamenkeu Dorong Reformasi Infrastruktur Tangguh dan Ketahanan Kesehatan di Sidang Tahunan AIIB ke-9
SP – 48 /KLI/2024
Jakarta, 30 September 2024 – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, mewakili Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawat selaku Gubernur AIIB dari Indonesia, bersama dengan delegasi Indonesia lainnya menghadiri Sidang Tahunan ke-9 Dewan Gubernur Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asian Infrastructure Investment Bank/AIIB) yang mengambil tema yaitu “Building Resilient Infrastructure for All” di Samarkand, Uzbekistan pada tanggal 25-26 September 2024.
Dalam lawatannya, Wamenkeu menghadiri beberapa pertemuan strategis, yaitu Governors’ Business Roundtable, Governor’s Official Session, seminar terkait hubungan antara kesehatan, iklim, dan alam dalam pembiayaan infrastruktur, serta beberapa pertemuan bilateral dengan negara-negara mitra strategis Indonesia. Pada sesi utama Governors’ Business Roundtable, Wamenkeu menyampaikan intervensi terkait reformasi Multilateral Development Banks (MDBs) dengan berpegang pada prinsip better, bigger, and more effective. Wamenkeu juga mendorong AIIB untuk menjadi lebih baik, lebih besar, dan lebih efektif dalam dukungan kebijakan dan operasinya kepada negara anggota, mampu mengoptimalisasi balance sheet- nya dan mengubah aset perbendaharaan (treasury asset) menjadi aset investasi/pinjaman, serta mereformasi operasinya agar lebih efektif. Hal tersebut sangat perlu dilakukan mempertimbangkan kapasitas AIIB, sebagai salah satu MDBs, yang memiliki potensi dan kekuatan untuk menjadi pemimpin di kawasan guna mengumpulkan lebih banyak sumber daya dan menjadi katalisator untuk menarik partisipasi sektor swasta melalui penyiapan proyek, penciptaan modalitas pembiayaan yang inovatif, serta penyediaan instrumen de-risking dan jaminan.
Selain itu, Wamenkeu juga mendorong AIIB untuk dapat mempercepat dan memperluas country programming yang mencakup proyek pipeline multi-years untuk mendukung pembangunan prioritas negara-negara anggota. Hal ini juga perlu sejalan dengan prioritas tematik dalam Strategi Korporasi AIIB. Terkait kehadiran AIIB di kancah global (global presence), Wamenkeu mendorong AIIB untuk membuka kantor di luar kantor pusat guna memperkuat keterlibatan AIIB dengan klien dan meningkatkan efektivitas operasi, misalnya untuk persiapan proyek dan pemantauan implementasi proyek. Selain itu, AIIB perlu melakukan reformasi, evaluasi, dan upaya terbaik termasuk dalam menetapkan suku bunga pinjaman yang lebih terjangkau dan lebih kompetitif dibandingkan dengan MDBs lainnya.
Pada sesi utama berikutnya, Governor’s Official Session, Wamenkeu bersama dengan pimpinan delegasi negara anggota AIIB lainnya menyepakati dan mengadopsi beberapa draf resolusi yang sebelumnya telah disirkulasi kepada seluruh negara anggota, yang mencakup (1) Laporan Tahunan AIIB 2023; (2) Penerimaan Anggota Baru AIIB; (3) Tanggal dan Tempat Sidang Tahunan 2025; (4) Pemilihan Pejabat Dewan Gubernur; dan (5) penyampaian apresiasi kepada pemerintah dan masyarakat Tuan Rumah Sidang Tahunan, yang dalam hal ini diberikan kepada Uzbekistan sebagai tuan rumah Sidang Tahunan AIIB ke-9.
Masih dalam rangkaian Sidang Tahunan AIIB, di sela pertemuan utama, Wamenkeu berkesempatan menjadi keynote speaker dalam seminar “Health and Its Interlinkages with Climate and Nature: A Holistic View of Health, Climate, and Nature in Infrastructure Finance”. Dalam pidatonya, Wamenkeu menyampaikan bahwa perubahan iklim tidak hanya menjadi bagian dari krisis lingkungan, tetapi juga berdampak besar pada kesehatan manusia. Menurut World Health Organization (WHO), hingga tahun 2030, perubahan iklim dapat mendorong 132 juta orang ke dalam kemiskinan ekstrem, membawa dampak kesehatan bagi lebih dari 44 juta
orang, dan meningkatkan proyeksi biaya perawatan kesehatan sekitar USD2 miliar hingga USD4 miliar per tahun. Indonesia telah merasakan peningkatan biaya kesehatan akibat perubahan iklim, seperti penyakit menular dan kekurangan gizi yang diperburuk oleh cuaca ekstrem. Oleh karena itu, integrasi kesehatan dalam kebijakan iklim penting untuk menjadikannya sebagai barang publik global (global public good), yang memungkinkan kerja sama dan pembiayaan internasional yang lebih luas. Walaupun terdapat komitmen mobilisasi USD100 miliar per tahun untuk pembiayaan iklim, masih terdapat kesenjangan dalam pemenuhan komitmen tersebut. Dengan demikian, COP29 menjadi momentum penting untuk memastikan komitmen pembiayaan tersebut dapat terpenuhi.
Terkait peran Indonesia dalam aksi iklim dan kesehatan, Wamenkeu menyampaikan bahwa perubahan iklim memperburuk kualitas udara, meningkatkan risiko penyakit menular seperti malaria, dan memicu krisis kesehatan akibat bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Oleh karena itu, Indonesia akan terus memimpin upaya global dalam menghubungkan aksi iklim dengan hasil kesehatan, melalui peran aktif di G20 dan Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim (Coalition of Finance Ministers for Climate Action/CFMCA). Inisiatif yang inovatif seperti Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism/ETM) dan Bursa Karbon IDX juga memperkuat pembiayaan infrastruktur kesehatan yang tahan iklim. Selain itu, Indonesia memulai proyek yang didanai oleh Green Climate Fund (GCF) untuk memperkuat sistem kesehatan dalam menghadapi risiko iklim.
Wamenkeu menyerukan aksi yang mengintegrasikan sektor kesehatan dalam setiap strategi iklim, serta mewujudkan visi bersama di mana kesehatan dan ketahanan iklim saling terkait. Disampaikan pula bahwa MDBs perlu memprioritaskan sumber daya keuangan yang substansial ke sektor kesehatan untuk memenuhi kebutuhan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Namun, investasi keuangan saja tidak cukup, MDBs juga perlu membangun kapasitas perawatan kesehatan di setiap level dari komunitas lokal hingga lembaga global sehingga sistem perawatan kesehatan dapat menjadi lebih tangguh terhadap iklim. MDBs juga sebaiknya berkoordinasi secara efektif dengan para pemangku kepentingan, pemerintah, dan sektor swasta, untuk memastikan bahwa investasi tersebut selaras dengan prioritas iklim dan kesehatan.
Selain hadir dalam sesi utama dan seminar tersebut, Wamenkeu juga melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa mitra strategis yaitu Bersama Presiden AIIB Jin Liqun, dibahas rencana pembukaan kantor AIIB di luar kantor pusat, program transisi energi di Indonesia, peningkatan tenaga kerja Indonesia di AIIB, dan pembiayaan proyek AIIB di Indonesia. Dalam pertemuan dengan Wamenkeu Tiongkok Liao Min, dibahas isu ekonomi kedua negara serta prioritas pembangunan, termasuk ASEAN+3 Co-Chairmanship 2025. Dengan Wamenkeu Saudi Arabia Abdulmuhsen S. Alkhalaf, dibahas perkembangan ekonomi, peningkatan kuota dan investasi haji, serta peluang kerja sama perdagangan.
Keikutsertaan Wamenkeu dalam Sidang Tahunan Dewan Gubernur AIIB ke-9 menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong reformasi dan kerja sama internasional untuk membangun infrastruktur tangguh dan berkelanjutan. Dengan memaksimalkan peran MDBs seperti AIIB dan memperkuat kolaborasi dengan mitra strategis, Indonesia dan negara berkembang lainnya siap menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim dan ketahanan kesehatan. Sejak 2016, Indonesia telah menerima USD5,1 miliar untuk pembangunan infrastruktur di berbagai sektor, termasuk penanganan COVID-19, dan siap berperan aktif mendukung visi AIIB untuk kepentingan bersama di tingkat global dan regional.
Narahubung Media:
Deni Surjantoro
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan
