Titik Terendah Kinerja Ekonomi di Q2 Dilewati, Belanja Pemerintah Akan Digenjot untuk Memulihkan Kesehatan dan Perekonomian

Jakarta, 5 Agustus 2020 – Pada triwulan II (April-Mei-Juni) 2020, perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan negatif yaitu sebesar -5,32% (YoY). Kontraksi ini sedikit lebih dalam dari prediksi Kementerian Keuangan yaitu di kisaran -5,1% s.d. -3,5%. Pertumbuhan ekonomi negatif dialami banyak negara di triwulan II 2020, Amerika Serikat -9,5%, Korea Selatan -2,9%, Singapura -12,6% dan Hong Kong -9,0%. Negara lain diperkirakan mengalami kontraksi namun statistik resmi belum diumumkan.

Pandemi COVID-19 dan penerapan PSBB yang meluas sejak bulan Maret menjadi faktor utama yang mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia. Kini aktivitas ekonomi di beberapa wilayah dan sektor sudah kembali meningkat dan bertahap pulih seiring mulai dilaksanakannya relaksasi PSBB.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan negatif terjadi pada seluruh komponen, yakni Konsumsi Rumah Tangga -5,5%, Investasi -8,6%, dan Pengeluaran Pemerintah -6,9%. Konsumsi Rumah Tangga mencatat penurunan yang lebih dalam dari proyeksi terutama diakibatkan adanya penurunan mobilitas masyarakat seiring penerapan PSBB. Ini termasuk karena adanya larangan mudik saat masa lebaran guna menangani pandemi COVID-19, yang tercermin dari penurunan tajam pada komponen belanja masyarakat terkait pakaian -5,1%, transportasi dan komunikasi - 15,3%, serta belanja rekreasi -16,5%. Sementara untuk konsumsi dasar seperti konsumsi makanan-minuman (non-restoran) hanya mengalami penurunan tipis. Pelemahan Konsumsi Rumah Tangga juga tercermin dari indikator inflasi yang menunjukkan tren perlambatan, yakni rata-rata sebesar 2,3% (YoY) di triwulan II 2020.

Kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto juga mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar -8,6% didorong penurunan belanja modal baik untuk komponen Bangunan maupun Aktiva Tetap Lainnya. Kondisi ini sejalan dengan pergerakan indikator utama yang juga terkontraksi sangat dalam sepanjang periode triwulan II, seperti penjualan semen -8,7%, penjualan kendaraan niaga - 82,5%, serta impor barang modal -20,1%.

Konsumsi Pemerintah mengalami kontraksi -6,9% (yoy) akibat penurunan realisasi belanja pemerintah pusat, terutama pada Belanja Pegawai -11,1% yaitu penurunan belanja THR dan Belanja Barang -21,1% akibat diterapkannya Bekerja dari Rumah dan PSBB yang menyebabkan belanja perjalanan dan aktivitas pemerintah menurun tajam. Sementara itu, Program Pemulihan Ekonomi Nasional masih dalam tahap awal pelaksanaan sehingga belum dapat mengkompensasi penurunan belanja pemerintah. Namun belanja bantuan sosial tumbuh sangat tinggi hingga 55,9% di triwulan ini diharapkan akan memperbaiki konsumsi pada triwulan selanjutnya.

Kinerja perdagangan internasional mencatat pertumbuhan negatif double digit yaitu Ekspor -11,7% dan Impor -17,0%. Meski demikian secara neto, hal ini berkontribusi positif terhadap kinerja perekonomian nasional sejalan dengan surplus neraca perdagangan triwulan II-2020 sebesar $2,9 Milyar.

Dari sisi produksi, kontraksi terjadi pada sektor Industri Pengolahan -6,2%, Perdagangan - 7,6%, dan sektor terkait aktivitas pariwisata yaitu Transportasi Pergudangan -30,8% dan Penyediaan Akomodasi Makan-Minum -22,0%. Sektor pariwisata menjadi sektor yang terdampak paling berat dari pandemi COVID-19. Hal ini seiring pembatasan perjalanan transportasi publik baik penerbangan maupun transportasi darat. Sektor Penyediaan Akomodasi Makan-Minum juga terkontraksi sangat dalam tercermin dari okupansi hotel berbintang yang sangat rendah. Di sisi lain, sektor pertanian, informasi dan komunikasi mampu tumbuh positif masing-masing 2,1% dan 10,9%.

Sektor Industri Pengolahan terkontraksi -6,1% terutama pada kelompok industri penghasil produk non-makanan seperti tekstil dan pakaian jadi -14,2%, barang elektronik 9,3%, dan industri otomotif -34,3%. Kinerja manufaktur ini sejalan dengan pergerakan indeks Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur Indonesia yang secara rata-rata sebesar 31,7 di triwulan II.

Sektor Perdagangan juga tumbuh -7,6% searah dengan pergerakan indikator penjualan riil -17% dan terutama akibat penurunan tajam pada perdagangan mobil-motor sebesar -29.8%

Memasuki Semester II 2020, terdapat indikasi bahwa kinerja ekonomi mulai menunjukkan tren perbaikan. Dari sisi global, indikasi pemulihan aktivitas ekonomi ke depan juga terjadi, yang ditunjukkan oleh peningkatan kinerja manufaktur dalam indikator PMI bulan Juli. Indeks PMI Manufaktur Indonesia pada bulan Juli sebesar 46,9. menunjukkan adanya perbaikan meskipun masih di bawah benchmark 50. Impor bahan baku di bulan Juni telah tumbuh membaik menjadi - 13,3% (YoY) dari -43,1% bulan sebelumnya dan impor barang modal telah menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 2,6% dari -40,0% di bulan Mei sejalan dengan perbaikan PMI. Diharapkan sektor manufaktur akan mulai pulih di triwulan III.

Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan, “Seiring dengan implementasi kebijakan kenormalan baru yang di berbagai daerah, akselerasi pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi diharapkan berjalan dengan percepatan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).” Di triwulan III dan IV, belanja pemerintah sebesar Rp1.670,8 T terus digenjot untuk mendorong konsumsi pemerintah dan juga mendorong konsumsi rumah tangga melalui belanja perlindungan sosial. Program belanja perlindungan sosial sudah berjalan sebesar Rp85.51 T dan akan diperluas dan ditambah antara lain dengan Bantuan Beras untuk Penerima PKH Rp4,6 T (mulai cair bulan September), Bantuan Tunai Rp500 ribu untuk penerima Kartu Sembako di luar PKH Rp5 T (akan cair bulan Agustus), Ketahanan Pangan dan Perikanan Rp1,5 T, Bantuan Produktif untuk 12 juta UMKM (Rp2,4 jt per UMK) sebesar Rp28 T, dan Bantuan Gaji Rp600 ribu untuk 4 bulan bagi 13 juta pekerja, sebesar Rp31,2 T.

Selanjutnya, program PEN sisi penawaran harus diperkuat. Kombinasi antara penempatan dana murah pada perbankan dengan penjaminan kredit UMKM serta penjaminan kredit korporasi padat karya diharapkan menggerakkan kredit. Penempatan dana pada bank Himbara diharapkan dapat dilakukan leverage hingga 3 kali dalam jangka waktu 3 bulan, sementara untuk BPD dilakukan leverage 2 kali. Dengan demikian, dengan penempatan dana saat ini sebesar Rp30 T di bank Himbara dan Rp11,5 T di bank BPD diharapkan dapat di-leverage hingga Rp113 T. Dalam waktu dekat dapat dilakukan penempatan dana kembali pada bank-bank yang lain. Sementara melalui skema penjaminan kredit bagi UMKM dan korporasi padat karya, diharapkan akan dapat mendukung penyaluran kredit masing-masing Rp65 T hingga Desember

Insentif sektoral juga harus diintensifkan. Insentif perpajakan seperti PPh 22 Impor, PPh 25, PPh Final PP 23, dan Restitusi PPN dipercepat, telah dinikmati oleh 404.554 wajib pajak dengan nilai manfaat sebesar Rp16,56 T. Manfaat paling tinggi dinikmati oleh sektor perdagangan, industri pengolahan dan transportasi dan pergudangan. Diharapkan akan membantu pemulihan sektor tersebut. Pemerintah juga memberikan tambahan bantuan kepada dunia usaha berupa Keringanan tagihan listrik untuk semua pelanggan industri, bisnis, dan sosial untuk Juli hingga Desember 2020 dengan nilai anggaran Rp3,1 T ini diharapkan menambah daya tahan perusahaan.

Aktivitas perekonomian di daerah juga harus terus didukung. Program pinjaman daerah yang dianggarkan sebesar Rp15 Triliun telah diluncurkan dan dimulai dengan Pemda Jawa Barat Rp1.9 T dan DKI Jakarta Rp4,5 T. Program ini diharapkan bisa menggerakkan aktivitas perekonomian di daerah.

 

Narahubung Media:

Endang Larasati
Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik
Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan
ikp.bkf@kemenkeu.go.id

Baca