SP – 18 /BKF/2022 Jakarta, 9 Mei 2022 – Perekonomian nasional terus menguat dengan PDB Triwulan I-2022 tumbuh 5,01% (year on year). “Penyebaran varian Omicron yang memuncak dengan kasus harian mencapai 64.000 di bulan Februari, sempat dikhawatirkan akan menjadi kendala bagi kinerja pemulihan ekonomi nasional. Namun demikian, efektivitas kebijakan pengendalian pandemi Covid-19 termasuk keberhasilan percepatan vaksinasi, turut berperan besar meminimalisasi dampak penyebaran tersebut ke perekonomian. Di sisi lain, dampak peningkatan harga komoditas dunia, termasuk eskalasinya akibat konflik Rusia-Ukraina, juga masih relatif terbatas. Kinerja kuartal ini menjadi bekal penting untuk perekonomian Indonesia yang lebih kuat di tahun 2022 secara keseluruhan dan ke depan”, ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu.Daya beli masyarakat terus membaik, ditandai dengan semakin kuatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga serta kondisi ketenagakerjaan nasional. Pada Triwulan I-2022, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh 4,34% (yoy). Jika dibandingkan dengan Triwulan IV2021 (qtq), konsumsi masyarakat yang merupakan kontributor terbesar PDB nasional masih mencatatkan pertumbuhan positif, mencerminkan pemulihan konsumsi yang terus berlanjut. Tren ini sejalan dengan relatif tingginya mobilitas masyarakat di sepanjang Triwulan I dibandingkan dengan Triwulan I-2021. Selain itu, peningkatan lapangan kerja baru juga berperan vital dalam mengakselerasi pemulihan daya beli masyarakat. Tingkat pengangguran nasional turun dari 6,26% pada Februari 2021 menjadi 5,83 pada Februari 2022.Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha dan perbaikan ekonomi yang berkesinambungan juga turut mendorong aktivitas investasi, khususnya oleh sektor swasta. Pengembangan proyek konstruksi yang semakin baik ditandai oleh perbaikan konsumsi semen yang tumbuh 4,7% (yoy) di sepanjang Triwulan I. Selain itu, peningkatan aktivitas ekonomi juga mendorong investasi mesin dan kendaraan komersial. Kondisi ini sejalan dengan indikator impor bahan baku dan barang modal serta pembelian mobil niaga yang tumbuh dengan stabil di periode ini. Optimisme dunia usaha yang membaik mampu mendorong pertumbuhan Penanaman Modal Domestik Tetap Bruto (PMTDB) sebesar 4,09% pada Triwulan I.Ekspor kembali mencatatkan pertumbuhan tinggi, sementara ekspansi produksi turut mendorong pertumbuhan impor. Peningkatan permintaan atas komoditas dan produk manufaktur unggulan nasional masih terus terjadi, terutama di tengah disrupsi pasokan global dan konflik Rusia-Ukraina. Pengembangan teknologi hijau yang semakin popular juga mendorong permintaan ekspor olahan besi dan baja, termasuk nikel. Sementara, peningkatan kunjungan turis mancanegara menyumbang pertumbuhan ekspor jasa. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekspor sebesar 16,22% (yoy). Di sisi lain, seiring dengan kebutuhan ekspansi produksi, impor tumbuh tinggi sebesar 15,03%. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan impor nominal bahan baku (33,4%) dan barang modal (30,7%) selama Triwulan I.Dari sisi produksi, persistensi ekspansi juga ditunjukkan oleh sektor manufaktur dan perdagangan. Pemulihan konsumsi domestik maupun peningkatan permintaan ekspor menopang keberlanjutan pemulihan kedua kontributor utama sektor perekonomian ini. Sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 5,07% dan sektor perdagangan tumbuh 5,71% (yoy) pada Triwulan I. Selain itu, dorongan kebijakan pemerintah melalui program PEN turut mendorong kinerja sektor ini, diantaranya melalui perpanjangan insentif PPnBM-DTP kendaraan bermotor yang mendorong produksi dan perdagangan mobil di Triwulan I. Lebih tingginya tingkat SP – 18 /BKF/2022 Hal 2/4 pertumbuhan manufaktur dibanding pertumbuhan PDB, menandakan semakin baiknya peran sektor tersebut dalam mengawal pemulihan ekonomi nasional dan terus meningkatnya sektor formal bernilai tambah tinggi di masa depan.Pertumbuhan aktivitas investasi turut mendorong pemulihan sektor konstruksi. Sektor Konstruksi tumbuh 4,83% (yoy), sejalan dengan percepatan penyelesaian proyek strategis nasional dan proyek prioritas. Selain itu upaya pemerintah melalui kebijakan PEN dalam meningkatkan lapangan kerja melalui program padat karya juga memperkuat tren pertumbuhan sektor ini di daerah. Sementara itu, aktivitas pengerjaan proyek konstruksi oleh swasta juga semakin membaik. Kebijakan pemerintah untuk kembali memperpanjang insentif PPN DTP Sektor Perumahan turut mendorong permintaan sektor perumahan. Selain itu, pengembangan hilirisasi manufaktur juga menstimulus pembangunan pabrik-pabrik baru di kawasan industri.Laju pemulihan sektor pariwisata semakin kuat. Kinerja sektor penunjang pariwisata seperti Sektor Tansportasi serta Sektor Jasa Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menunjukkan perbaikan. Sektor Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 15,79% (yoy), sementara Sektor Penyediaan Akomodasi Makan-minum tumbuh 6,56%. Relaksasi pembatasan kegiatan masyarakat dan aturan perjalanan serta tingkat kepercayaan masyarakat turut mendorong aktivitas pariwisata bangkit di tengah pandemi. Tingkat hunian hotel selama Triwulan I meningkat dibandingkan rata-rata bulanan pada tahun 2021 yang hanya 40%. Pada bulan Januari hingga Maret 2022, rata-rata tingkat hunian hotel mencapai 52,3 % dan tingkat penerbangan domestik telah meningkat sebesar 57% pada periode yang sama. Sementara, seiring dengan diberlakukannya pelonggaran aturan masuk bagi wisatawan mancanegara, penguatan sektor pariwisata diperkirakan semakin kuat di masa depan, yang mana pada Triwulan I sudah tumbuh 228,24% (yoy).Kualitas pemulihan ekonomi hingga Triwulan I-2022 terus terjaga, ditunjukkan dengan perbaikan kondisi ketenagakerjaan nasional. Ekspansi sektor riil mendorong perbaikan kondisi ketenagakerjaan meski belum sepenuhnya pulih. Sejak Februari 2021, pemulihan ekonomi telah mampu menciptakan sebanyak 4,55 juta lapangan kerja baru. Tiga sektor dengan kontribusi terbesar terhadap penyerapan tenaga kerja yaitu pertanian (1,86 juta orang), industri pengolahan (0,85 juta orang), dan perdagangan (0,64 juta orang). Perbaikan kondisi tersebut berhasil menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang turun menjadi 5,83% pada Februari 2022 dari 6,26% pada Februari 2021. Pemulihan ekonomi lebih lanjut diharapkan dapat mendorong pemulihan kondisi ketenagakerjaan yang lebih utuh, terutama pada kelompok pekerja yang terkena pengurangan jam kerja di masa pandemi.Kondisi pandemi yang semakin terkendali serta keberlanjutan pemulihan sektor swasta yang terus menguat memberikan ruang bagi normalisasi kebijakan fiskal. Seiring dengan membaiknya upaya penanganan pandemi, cakupan program vaksinasi, serta reliabilitas sistem kesehatan nasional, kebutuhan APBN untuk penanganan pandemi dapat dimoderasi. Tingkat kebutuhan perawatan rumah sakit di masa puncak varian Omicron yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode gelombang pasca libur Nataru 2021 turut menekan kebutuhan belanja penanganan pandemi baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini juga tercermin dari realisasi belanja barang pemerintah pusat yang hingga akhir Triwulan I terkontraksi 33,14% (yoy), sehingga pertumbuhan konsumsi pemerintah mengalami kontraksi 7,74% (yoy) pada Triwulan I-2022. Selain itu, mengingat laju pemulihan ekonomi di awal tahun 2021 yang masih dini, kebutuhan peningkatan belanja perlindungan sosial dalam merespon kebijakan PPKM pada gelombang Nataru menciptakan basis pertumbuhan yang tinggi bagi konsumsi pemerintah di Triwulan I-2022. Moderasi fiskal yang terjadi tanpa adanya gangguan kepada laju pemulihan ekonomi ini menjadi fondasi yang penting bagi keberlanjutan konsolidasi fiskal di tahun 2023.Potensi penguatan pemulihan ekonomi nasional ke depan diperkirakan terus berlanjut. Sejumlah indikator dini (leading indicators) perekonomian terus menunjukkan tren yang menjanjikan. PMI Indonesia per April yang meningkat ke level 51,9 menunjukkan konsistensi ekspansi sektor manufaktur nasional. Keberlanjutan pemulihan ekonomi yang semakin kuat juga diperkirakan terjadi di bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri, khususnya dari sisi konsumsi masyarakat. Kapasitas produksi terpakai manufaktur telah mencapai 72,45% pada Triwulan I-2021, tertinggi selama masa pandemi atau mulai mendekati rata-rata kapasitas produksi di masa prapandemi sekitar 75,36% (2019). Sementara, di tengah konflik geopolitik yang tengah terjadi, permintaan ekspor atas produk manufaktur Indonesia, khususnya produk berbasis komoditas mengalami peningkatan. Seiring dengan tren ekspansi tersebut, pembukaan lapangan kerja baru diharapkan semakin masif dan diiringi dengan peningkatan upah pekerja. Tren ini diharapkan dapat terus berlanjut sehingga perekonominal nasional semakin kuat dan kokoh. Inflasi per April 2022 melanjutkan tren meningkat seiring harga komoditas global yang masih tinggi dan menguatnya permintaan di masa periode puasa dan Lebaran. Laju inflasi April 2022 tercatat 3,47% (yoy) tertinggi sejak September 2019. Inflasi periode Ramadan dan Lebaran 2022 meningkat signifikan dibandingkan kondisi dua tahun terakhir, menunjukkan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi. Terjadinya inflasi di seluruh kota sampel juga menguatkan bahwa aktivitas ekonomi telah membaik di seluruh daerah. Inflasi inti yang naik mencerminkan daya beli masyarakat yang terus pulih di tengah tekanan harga global dan implementasi kenaikan PPN. Sementara itu, kenaikan harga pangan, terutama didorong oleh minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur, dan ikan segar. Hampir seluruh harga bahan makanan meningkat seiring dengan naiknya permintaan bahan makanan. Pada komponen administered price, masih tingginya harga minyak mendorong naiknya harga energi nonsubsidi, seperti LPG 12kg dan Pertamax. Mobilitas yang tinggi terjadi seiring izin mudik Lebaran setelah dua tahun dilakukan pembatasan mobilitas, mendorong kenaikan tarif angkutan udara dan antarkota. Meskipun demikian, peningkatan laju inflasi ini masih terjaga di dalam rentang sasaran inflasi nasional yaitu 2%-4% dan sejalan dengan outlook Kementerian Keuangan.Risiko pandemi dan peningkatan gejolak perekonomian global perlu terus diwaspadai dan diantisipasi. Masa liburan lebaran 2022 menjadi tolok ukur dalam memperhitungkan kesiapan Indonesia dalam bertransisi menuju endemi. Disiplin protokol kesehatan serta keberlanjutan program vaksinasi masih akan berperan penting dalam menjaga stabilitas pemulihan ekonomi dalam jangka pendek. Selain itu, konflik Rusia-Ukraina yang masih berlangsung menambah potensi tekanan kepada harga komoditas global. Sementara tingkat inflasi yang tinggi di mayoritas negara di dunia, termasuk Amerika Serikat, menambah ketidakpastian arah kebijakan moneter bank sentral utama dunia, khususnya The Fed. Dalam mengantisipasi lonjakan harga yang tajam, Tim Pengendalian Inflasi Pusat menempuh berbagai upaya agar inflasi pada kisaran sasaran dengan tetap berfokus pada pemulihan ekonomi nasional. Mitigasi risiko terus dilakukan untuk mengantisipasi dampak rambatan akibat kenaikan harga komoditas global. Sinergi antarlembaga terus dilakukan untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.Penguatan stabilitas laju pemulihan ekonomi merupakan prioritas pemerintah di tahun 2022. “Dalam mengantisipasi dinamika ke depan, APBN terus didorong sebagai shock absorber untuk tetap menjaga pemulihan ekonomi agar tetap berlanjut dan semakin menguat, menjaga penangan kesehatan dan melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan, dan menjaga agar pengelolaan fiskal lebih sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah”, tutup Febrio. Upaya yang telah ditempuh saat ini adalah menjaga stabilitas harga dan penebalan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan antara lain pemberian insentif selisih harga Migor curah dan kemasan sederhana dan BLT pangan untuk 20,65 juta KPM (penerima kartu sembako dan PKH) dan 2,5 juta PKL makanan, menjaga pasokan batu bara dalam negeri dengan pemberlakukan denda dan kompensasi, Pelarangan ekspor CPO untuk menjaga kebutuhan dalam negeri dengan harga terjangkau, menjaga stabilitas harga kedelai, jagung dapat memanfaatkan cadangan stabilitas harga pangan (CSHP), menjaga agar program PEN tetap fleksibel sehingga lebih responsif dan antisipatif untuk merespon ketidakpastian. Pemerintah juga menjaga agar reformasi struktural dan reformasi fiskal (reformasi perpajakanUU HPP, reformasi desentralisasi fiskal-UU HKPD, penguatan spending better) dapat berjalan optimal serta mendorong reformasi subsidi yang tepat sasaran secara bertahap diselaraskan dengan momentum pemulihan ekonomi.Narahubung Media: Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuanganikp.bkf@kemenkeu.go.id
Baca
Share