SP – 21 /BKF/2022 Jakarta, 26 Mei 2022 – Investasi infrastruktur berkelanjutan memiliki peran yang penting dalam mendorong pemulihan dan membentuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif sejalan dengan lingkungan multilateral dan tujuan pembangunan. Namun, krisis yang tumpang tindih, pandemi yang berkepanjangan, inflasi global dan pengetatan kebijakan moneter, serta tekanan geopolitik, dapat memperlambat proses pemulihan ekonomi global. Isu pembangunan infrastruktur menjadi salah fokus khusus Presidensi G20 Indonesia pada 2022.Seminar side-event G20 bertema “Assessing A Multilateral Road Map for Financing High Impact, Sustainable Infrastructure Projects In The G20”, diselenggarakan bersama oleh Kementerian Keuangan Indonesia, engagement group (forum dialog) T20, dan B20, serta klub investor jangka panjang D20.Wempi Saputra, Deputi Jalur Keuangan G20 dan Staf Ahli bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Kementerian Keuangan menggarisbawahi bahwa “solusi kebijakan dan investasi baru diperlukan untuk mengatasi tantangan yang mendesak dan saling terkait, dan G20 adalah forum yang tepat untuk memobilisasi investasi publik dan swasta untuk transformasi jangka panjang”.Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menyampaikan, “Seiring dengan tema presidensi G20 Indonesia tahun ini, Indonesia berharap pertemuan G20 dapat mendorong pemulihan ekonomi yang inklusif, kuat, dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, Indonesia telah menetapkan enam agenda prioritas Jalur Keuangan yang salah satunya adalah keuangan berkelanjutan. Keuangan berjelanjutan ini sangat erat kaitannya dengan kebijakan jangka panjang Indonesia untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan kuat. Dalam kehidupan pascapandemi, investasi infrastruktur juga memiliki peran signifikan untuk pemulihan”. Francesco Profumo, Presiden, Fondazione Compagnia di San Paolo, dan co-chair satgas infrastruktur T20 Indonesia menyoroti bahwa kelompok kerja kementerian dan engagement group di G20 dapat saling melengkapi untuk menciptakan dialog berkualitas dan mengimplementasikan keputusan dan norma baru secara efektif.Dalam jangka pendek, investasi infrastruktur yang berkualitas dapat mendorong output ekonomi dengan meningkatkan aktivitas konstruksi dan menyerap tenaga kerja. Ini adalah faktor penting untuk mendukung transisi energi dan mengoptimalisasi manfaat dari digitalisasi. Dalam jangka panjang, pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan kerja sama lintas negara dan daya saing lokal dan regional, meskipun rantai pasokan global terganggu oleh pandemi. Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 pada Februari 2022 lalu juga telah menegaskan kembali pentingnya mendukung agenda tersebut melalui kebijakan keuangan. “Pemulihan bersama, pemulihan yang lebih kuat hanya dapat dicapai dengan investasi yang sehat dan baik, melalui peningkatan infrastruktur fisik, sosial, dan digital yang berkelanjutan”, lanjut Febrio.Koordinasi oleh anggota G20 sangat kritikal untuk memberikan sinyal kepada investor bahwa seluruh negara berkomitmen untuk mendorong agenda investasi infrastruktur yang kuat, inovatif, dan kooperatif. Wakil Sekretaris Jenderal OECD, Yoshiki Takeuchi, menekankan SP – 21 /BKF/2022 Hal 2/3 bahwa pengumpulan data yang selaras sangat penting untuk mendukung pengembangan lingkungan dan tata kelola yang berkelanjutan dan Wakil Presiden Bank Investasi Eropa, Gelsomina Vigliotti mencatat bahwa menggabungkan leverage publik dan swasta adalah kunci untuk mendorong iklim yang inklusi ketika ruang fiskal semakin terbatas dan pemerintah daerah secara khusus terdampak.Sebelum pandemi, investasi infrastruktur jauh di bawah tingkat kebutuhan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan kondisi tersebut diperparah selama dua tahun terakhir. Pandemi telah menyadarkan kita untuk memperkuat upaya dalam menangani isu perubahan iklim dalam rangka mencegah krisis di masa depan. Seminar ini mengundang pakar global seperti Fundacao G.Vargas dari Brazil, Harvard Kennedy School of Government Amerika Serikat, Beijing University China, RIS di New Dehli India, dan Global Infrastructure Hub. Mereka menyoroti kebutuhan untuk menghubungkan respons global dan lokal dan mendukung penerapan arsitektur keuangan baru dan strategi kemitraan baru. “Saat ini, diperkirakan bahwa kebutuhan investasi infrastruktur setiap tahun untuk memenuhi tujuan pembangunan 2030 sekitar USD 6,3 triliun, dan bahkan meningkat menjadi USD 6,9 triliun per tahun untuk mencapai target Perjanjian Paris. Dengan jumlah tersebut, pendanaan dari penerimaan pajak tidak akan cukup untuk menutupi kebutuhan belanja tersebut,” tambah Febrio. Oleh karena itu, sumber pendanaan dari pajak dan PNBP perlu dipadukan dengan skema pembiayaan lain seperti dari pembiayaan multilateral dan investasi swasta. Pemerintah perlu menemukan cara-cara kreatif untuk membiayai infrastruktur dengan menarik lebih banyak investor swasta dan menutup kesenjangan pembiayaan. Pada September 2021 di Roma, B20, D20 dan T20 mengadopsi pernyataan bersama tentang investasi infrastruktur untuk mendukung pemulihan. Dalam persiapan pernyataan bersama baru pada tahun 2022, Dario Scannapieco, CEO Cassa Depositi e Prestiti di Italia dan anggota pendiri D20, menyerukan inovasi untuk menciptakan generasi baru dari kelas aset dan mendukung upaya global dalam regenerasi perkotaan. Danang Parikesit, ketua co-chair Gugus Tugas Infrastruktur T20, mengingatkan bahwa meningkatnya kesenjangan dan kemiskinan, kesenjangan pengetahuan, dan asimetri informasi akan memperlambat pelaksanaan proyekproyek investasi. Ridha Wirakusumah, Ketua Gugus Tugas Infrastruktur B20 dan CEO Lembaga Pengelola Investasi (Indonesia Investment Authority), lebih lanjut mendorong untuk memperkuat kerja sama bersama untuk “memecahkan kode” dan meminimalisasi risiko investasi infrastruktur dalam perspektif jangka panjang.Lembaga Pembiayaan Pembangunan, baik lembaga domestik maupun multilateral, seperti ADB, WB, AIIB memiliki peran penting dalam memfasilitasi proyek-proyek berkelanjutan agar lebih bankable dan dapat diinvestasikan dengan menawarkan instrumen yang dapat mengurangi risiko dan memberikan bantuan teknis selama persiapan proyek. Dukungan keuangan dan peningkatan kapasitas ini dapat memberikan kepercayaan dan menarik investor institusi untuk mendanai infrastruktur yang berkelanjutan. Lembaga Pembiayaan Pembangunan juga dapat bertindak sebagai platform untuk menarik modal swasta dan mendorong investasi swasta yang lebih luas. Mereka dapat menawarkan skema keuangan campuran, mekanisme peningkatan kredit, dan instrumen seperti pendanaan dukungan kelayakan (viability gap fund) dan perlindungan dari risiko kehilangan modal (first-loss provisions). Dukungan tersebut dapat meningkatkan insentif bagi investor dan mengurangi eksposur risiko mereka.“Seminar ini telah menyatukan para pemangku kepentingan baik dari swasta, pemerintah, investor institusi, dan mitra pembiayaan untuk berbagi pengalaman terbaik dalam mengatasi masalah ini. Bersama, kita dapat meningkatkan investasi infrastruktur baru, meningkatkan pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19, dan melakukan aksi iklim,” tutup Masyita Crystallin, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Makroekonomi dan Fiskal. Seminar ini merupakan lanjutan dari sesi diskusi sebelumnya tentang "Post-Pandemic Infrastructure and Global Public Goods in the G20" pada Februari 2022. Seminar ini diselenggarakan bersama Global Solutions Initiative (GSI) dan Compania, San Paolo, dan merupakan rangkaian acara menuju pertemuan Jalur Keuangan G20 di Bali, Juli 2022.Narahubung Media:Endang Larasati Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuanganikp.bkf@kemenkeu.go.id
Baca
Share