Kajian
Kajian Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2011: Belanja Infrastuktur
Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2012)
Salah satu prioritas utama Pemerintah saat ini adalah memacu pertumbuhan pembangunan infrastruktur. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah mengingat sektor infrastruktur memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal terutama anggaran infrastruktur di Indonesia menjadi isu aktual dalam kaitannya dengan percepatan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mendukung penciptaan dan perluasan kesempatan kerja serta mengentaskan kemiskinan. Konsekuensi dari prioritas ...
MODEL PROYEKSI KONSUMSI BBM BERSUBSIDI
Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2012)
Subsidi BBM sebagai bagian dari subsidi energi memiliki dampak positif yang antara lain mendorong perkembangan industri yang menciptakan lapangan kerja dan menciptakan harga energi yang terjangkau bagi masyarakat. Namun di sisi lain, pemberian BBM bersubsidi yang tidak tepat dapat menimbulkan dampak negatif seperti pemakaian energi yang tidak efisien, meningkatnya beban APBN, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Realisasi Alokasi anggaran subsidi ...
Pengalihan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai Pajak Daerah Kabupaten/Kota
Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2012)
Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengalihan tersebut berlaku pada tahun 2011 dan berpedoman pada Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 186/PMK.07/2010 dan Nomor: 53 tahun 2010. Kesiapan pemerintah daerah dan ...
PNBP SEKTOR KEHUTANAN
Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2012)
Tidak seperti PNBP Migas, PNBP dari sektor kehutanan dan perikanan tidak mengalami tren peningkatan selama 10 tahun terakhir. PNBP sektor kehutanan cenderung menurun pada awal 2000-an namun sedikit meningkat pada akhir periode. Selama periode 2000-2010 penerimaan kehutanan mengalami sedikit fluktuasi namun dengan trend yang terus menurun. Selama kurun waktu 2004-2010, penerimaan kehutanan mengalami rata-rata penurunan sebesar 1%. Ditengarai ...
PNBP SEKTOR PERIKANAN
Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2012)
PNBP sektor perikanan cenderung mengalami penurunan mulai pertengahan 2000-2010 setelah sebelumnya mengalami peningkatan. Dari segi proporsi penerimaan, sektor ini hanya mampu menyumbang rata-rata 0.14% dari total PNBP SDA atau rata-rata 2.16% dari penerimaan non-migas selama kurun waktu 2004-2010. Suatu porsi yang sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi perikanan Indonesia sangat luas. Dalam kurun waktu yang sama, penerimaan sektor ...
